Perubahan Apa Ketika PKS Berkuasa?

"PKS berkuasa? Nothing, tak ada perubahan berarti, kecuali perubahan kesejahteraan bagi kelompok PKS sendiri" jawab seorang aktifis kepadaku. Berbicara perubahan yang ditawaran oleh PKS memang cukup membingungkan. Kepada khalayak ramai, PKS mengatakan tak kan merubah negara ini kearah Islam, sedangkan di internal dan ormas-ormas Islam mengatakan menginginkan perubahan kearah Islam.

Mari kita bicarakan fakta di Jawa Barat, Sumatera Utara dan Depok sebagai sampel daerah yang berhasil dipimpin oleh kader PKS. Atau Kementerian Pertanian, Kemensos dan Kemenkominfo yang pernah dipimpin oleh kadeer-kader PKS. Perubahan apa yang bisa kita diskusikan? Kader PKS hanya akan membanggakan segudang penghargaan oleh kepala daerahnya. Kita semua tahu bagaimana Bappedanya jungkir balik untuk mendapatkan penghargaan tersebut agar tidak dicopot jabatannya, banyak APBD yang dihabiskan hanya untuk mengejar penghargaan. 

Apa yang berubah di daerah-daerah tersebut? atau di kementerian-kementerian yang pernah dikuasai PKS?. Boleh saya katakan perubahan nasib drastis kepada kader-kader PKS. Mereka mendapat kemudahan dalam masuk CPNS, menjadi pejabat, menjadi makelar pengadaan barang/jasa dan makelar jabatan. Sistem birokrasi berubah sebagai ajang pengkaderan dan percepatan kader menjadi penjabat. PKS merekrut para PNS masuk kedalam liqo' dengan tawaran jabatan.

Bagaimana dengan distribusi anggaran APBN/APBD? kader-kader PKS pun mendapatkan kemudahan dengan melibatkan mereka secara aktif. Kegiatan-kegiatan baru bermunculan menyesuaikan aksesbilitas kader. Di level kementerian, banyak kegiatan yang melibatkan kader-kader mahasiswa sehingga ada kegiatan pendampingan oleh mahasiswa. Di level provinsi atau kab/kota banyak kegiatan hingga level RT/RW yang mudah diakses oleh kader-kader PKS seperti pendampingan dan pembinaan. 

Pada dasarnya, PKS berkuasa sama dengan menjadikan birokrasi adalah bagian institusi politik PKS dalam penetrasi ke masyarakat dan menanamkan ideologinya dikalangan PNS dengan merubah sistem birokrasi, asal ikut liqo' adalah saudara dan berhak mendapatkan prioritas.

Lalu, bagaimana dengan nasib Non PKS? mereka layaknya orang-orang yang ngontrak harus siap didepak dan diusir dari jabatan dan karirnya dirusak. Perubahan macam apa seperti ini?

Isu-isu keislaman menjadi senjata PKS untuk menghimpun suara-suara pemilih yang mayoritas ummat Islam. Contohnya, tendensius PKS ke penguasa non muslim seperti Ahok. Padahal, ketika kader PKS yang berkuasa, keadilan dan kesejahteraan hanya bisa dirasakan oleh kelompoknya saja. Karena PKS tidak menawarkan perubahan aturan, mereka hanya menawarkan sosok religius yang seolah representatif ummat Islam.

Bila Islam yang dijadikan ideologi PKS, seyogyanyalah PKS tampil dengan wajah Islam baik dalam perkataan maupun perbuatan. Bila memang nasionalisme yang diusung maka tak usahlah menyudutkan non Islam sebagai sentimen isu politik, bukankah nasionalisme mengharamkan hal tersebut?

Hapuslah kegalauanmu wahai PKS, beri kami bukti bukan janji. Keadilan itu milik semua warga bukan hanya dirasakan oleh kader-kedrmu saja!

Dan perubahan ke arah Islam bukan berarti semua jabatan haruslah diisi oleh kader-kader PKS saja sedangkan yang lain wajib disingkirkan. Tak kan pernah PKS bisa mnyatukan ummat Islam karena nepotisme Ikhwanul Muslimin sangat kental. PKS tak segan mendepak orang Islam lainnya karena dianggap menghambat berkuasanya PKS.