Demokrasi Indonesia ala Feodal dengan Pejabat Publik yang Lupa Diri

Pengawalan mobil plat RI 36 yang ternyata milik Raffi Ahmad (Sumber: Voice Sulawesi gambar dari X)

Arogansi dan Korupsi: Masalah Klasik yang Tak Kunjung Usai

Salah satu masalah terbesar pejabat publik di Indonesia adalah arogansi. Banyak pejabat yang merasa dirinya lebih tinggi daripada rakyat. Padahal, tanpa uang rakyat, mereka tidak bisa hidup enak seperti itu.

Ironisnya, meski sudah diberi fasilitas lengkap, masih banyak pejabat yang bekerja tidak profesional. Proyek mangkrak, pelayanan publik berbelit-belit, dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

Belum lagi masalah korupsi yang seolah menjadi "penyakit turunan" di kalangan pejabat. Dana rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah dikorupsi untuk kepentingan pribadi. 

Korupsi Indonesia bisa dilihat secara mudah di daftar peringkat Corruption Perceptions Index yang ditampilkan di Wikipedia (29/1/2025), posisi Indonesia masih buruk.

Padahal, rakyatlah yang membiayai hidup mereka selama ini, tapi malah korupsi. Ini seperti tamu makan enak di rumah orang, tapi malah mencuri perabotannya. Sungguh tidak ada rasa terima kasih. Seharusnya menjadi pejabat harus bisa menjadi teladan, menjadi pribadi yang amanah dan bertanggung jawab.

Fasilitas Mewah, Tapi Kerja Minim Prestasi  

Fasilitas yang diberikan kepada pejabat seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kinerja mereka. Tapi, apa yang terjadi?

Banyak pejabat yang justru terlena dengan fasilitas tersebut. Mereka sibuk menikmati hidup enak, sambil lupa bahwa tugas utama mereka adalah melayani rakyat.

Contohnya, lihatlah pelayanan publik di Indonesia. Masih banyak kantor pemerintahan yang lamban dalam melayani masyarakat. Padahal, pejabatnya sudah diberi fasilitas lengkap.

Lalu, kenapa masih ada proyek-proyek pemerintah yang tidak selesai tepat waktu? Kenapa masih ada kebijakan yang tidak pro-rakyat? Ini menunjukkan bahwa fasilitas mewah tidak serta-merta membuat pejabat bekerja lebih baik.

Rakyat yang Membiayai, Tapi Justru Diabaikan

Uang pajak yang dibayar oleh rakyat seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama. Tapi, kenyataannya, banyak uang rakyat yang justru digunakan untuk memanjakan pejabat dan keluarga pejabat.