Prestasi Jokowi di Bidang Ekonomi

Menyimak debat capres yang ke-2 pada ahad malam, 15 Juni 2014 lalu, memberi kesan bahwa Jokowi telah memiliki bekal prestasi untuk maju sebagai kandidat dalam pemilihan presiden 9 Juli nanti. Dengan prestasi-prestasi itu, terlihat bahwa Jokowi telah bekerja dan punya pengalaman untuk mewujudkan visi misinya. Dan memang itu yang dijual oleh Jokowi sepanjang perdebatan, bahwa ia telah mewujudkan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, pengelolaan Pedagang Kaki Lima, dan sebagainya. Berbagai hasil kerjanya. Maka kita sebagai calon pemilih nanti, sudah selayaknya untuk memeriksa langsung prestasi-prestasi yang diklaim oleh beliau. Apa saja prestasi itu? Kita bahas prestasi Jokowi di bidang ekonomi saat memerintah di Solo dan di Jakarta. Di Solo: 1. Data TKPKD, Seperempat Warga Solo Miskin. Akhir Agustus 2012, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Solo merilis angka kemiskinan sebesar 133.600. [Republika] Menurut data dinas kependudukan, Kota Surakarta pada tahun 2012 memiliki penduduk sebesar 545.653 jiwa. Artinya, terdapat seperempat warga Solo yang berada di bawah garis kemiskinan.[dispendukcapil] Angka TKPKD ini lebih tinggi dari data BPS yang menyatakan bahwa warga miskin Solo sebesar 70.000 jiwa. 2. Pengakuan Amin Rais: Solo Itu Kumuh dan Gelap. "Saya itu orang Solo. Sudah pernah keliling ke beberapa kota di belahan bumi ini. Dan kota-kota tersebut jauh lebih cemerlang, bersih, tertata. Solo itu masih kumuh dan gelap,” Begitu pengakuan Amin Rais usai membacakan orasi pada acara peringatan Rapat Raksasa Ikada, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis, 19 September 2012, sehari sebelum pilgub Jakarta. [Republika] Kita tahu, Amin Rais adalah tokoh reformasi kelahiran Solo. Tentu beliau paham kota kelahirannya sendiri. Amin Rais menyebut beberapa daerah di Solo yang masih kumuh seperti Gilingan, Nusukan, Ngemplak. "Saya bangga bila ada orang Solo bisa memimpin Jakarta. Tapi selama memimpin Solo, justru angka kemiskinan di kota Solo semakin meningkat,” Ulas Amin Rais soal prestasi ekonomi Jokowi di Solo.[Okezone] Angka kemiskinan di Solo ini bahkan tertinggi di Jawa Tengah. “Solo itu kemiskinannya tertinggi di Jawa Tengah,” ungkapnya.[RMOL] Pada September 2013 lalu Amin Rais kembali menyatakan bahwa daerah Solo masih banyak yang kumuh. "Daerahnya masih banyak yang kumuh, hanya Slamet Riyadi saja yang bagus, tapi Jokowi malah dinobatkan sebagai wali kota nomor tiga terbaik di muka bumi, mungkin hanya karena popularitas," begitu sindirnya.[Tribunnews] 3. Pengakuan Didik J Rachbini: Kemiskinan di Solo Tinggi "Kemiskinan di daerah tinggi sekali, Solo termasuk tinggi sekali," ujar Professor ekonomi ini, 15 April 2012.  "Jakarta kemiskinanya tinggal dua persen, sedangkan Solo 17 persen," ujarnya.[viva] Ucapan Didik J Rachbini ini menguatkan pernyataan Amin Rais bahwa Solo merupakan kota yang miskin dan kumuh. Di Jakarta: 1. Angka Kemiskinan Meningkat Situs online bisnis.com memuat berita tentang peningkatan warga miskin saat dipimpin oleh Jokowi. “Jumlah penduduk miskin DKI Jakarta per September 2013 tercatat 375.700 orang atau 3,72% dari total penduduk 10 juta. Angka ini bertambah 8.930 dibandingkan September 2012 saat kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo sebanyak 366.770 orang.” Tulis harian ini. Angka-angka itu diungkap oleh Kepala Bidang Statistik Sosial BPS DKI Jakarta Sri Santo Budi Muliatinah, pada 2 Januari 2013 lalu.[bisnis] 2. Gagal Menjaga Inflasi Saat debat kedua lalu, Jokowi “menembak” Prabowo soal singkatan TPID. Saat Prabowo mengaku tidak tahu singkatan itu, Jokowi malah salah memberikan jawaban. Jokowi menjawab, “Tim Pengendalian Inflasi Daerah,” padahal harusnya Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah. Bicara soal inflasi, Jokowi gagal menjaga inflasi di daerah yang ia pimpin. Tahun 2013 DKI Jakarta tidak masuk ke dalam jajaran daerah yang mendapatkan nominasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik 2013. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui jika inflasi Jakarta sangat tinggi menembus 8 persen. [jaringnews] 3. Gagal Menata PKL Kegagalan Jokowi menata PKL ini diungkapkan sendiri oleh Ali Mahsun, Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) . Menurut mereka, klaim Jokowi bahwa ia telah berhasil menata PKL, telah menyakiti para pedagang kaki lima. Sebab, hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami PKL di Jakarta selama Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.[Gatra] Jokowi pernah mencoba menata PKL di kawasan Tanah Abang, merelokasi mereka ke Blok G. Ternyata relokasi itu membuat pedagang merugi karena tidak ada pembeli yang datang. Alih-alih, lokasi itu malah menjadi tempat pelacuran baru. Sungguh memilukan.[inilah] 4. KJP dan KJS yang Bermasalah Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat yang dibangga-banggakan oleh Jokowi saat debat lalu rupanya memuat banyak masalah dalam penerapannya. Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) menemukan kejanggalan pada hak-hak siswa penerima KJP. Ada yang tidak menerima, atau menerima tapi besarannya kurang.[jpnn] Sedangkan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi punya catatan terhadap implementasi Kartu Jakarta Sehat yang bermasalah. Dia mengatakan, sebenarnya Jakarta tidak siap menerapkan program itu. Sebab fasilitas layanan rumah sakit kelas 3 di ibukota minim. Selain itu, peserta KJS juga banyak dari daerah penyangga Jakarta, seperti Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi. [portalkbr] 5. Serapan Anggaran DKI Rendah, Pembangunan Tak Jalan Saat Jokowi menyinggung kata "politik anggaran", tiba-tiba saya teringat berita minimnya serapan anggaran di DKI. Memasuki bulan kelima tahun anggaran 2014, pemprov baru menyerap anggaran sekitar 9 persen dari total Rp72 triliun APBD 2014. Jika dibiarkan, situasi ini bisa berbahaya. Pertumbuhan ekonomi melambat dan inflasi meningkat karena pembangunan yang dibiayai APBD tidak berjalan. Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, “Jika tidak diambil kebijakan segera maka akan mengancam melambatnya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dan akan naiknya angka inflasi. Seharusnya dana APBD DKI Jakarta yang sebesar Rp72 triliun tersebut sudah berputar di masyarakat." [PolitikIndonesia] Kiranya itu saja beberapa di antara prestasi Jokowi yang bisa kita eksaminasi. Tentu kita perlu memeriksa kebenaran setiap klaim yang ia katakan.