Tahun 2014 saat setiap elite partai politik akan bersaing memperebutkan kursi kekuasaan untuk pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Tak terkecuali para pejabat negara, baik presiden, wakil presiden, menteri, maupun kepala daerah, seperti gubernur dan bupati/wali kota, yang menjadi kader partai politik. Mereka bakal menghabiskan waktunya lewat sejumlah kampanye partai politik tempat mereka bernaung.
Beberapa Menteri  di Kabinet Indonesia Bersatu II mengajukan cuti untuk kampanye pemilu yang akan digelar mulai 16 Maret hingga 5 April mendatang. Lima di antaranya yang sudah mengajukan cuti adalah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Menteri Perhubungan EE Mangindaan (Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat), Menteri Koperasi dan UKM Syariefuddin Hasan (Ketua Harian Partai Demokrat), Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring (PKS) dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono (Partai Golkar). Pejabat negara boleh menggunakan hari libur mereka pada Sabtu dan Minggu untuk berkampanye. Mereka juga boleh berkampanye sebanyak dua kali dalam sepekan selama hari kerja.
Namun, berdasarkan aturan, pejabat tersebut harus mengajukan cuti. Cuti para pejabat harus diajukan 12 hari sebelum mereka mengikuti kampanye masing-masing. Aturan cuti dan tidak boleh mengunakan fasilitas negara bagi para pejabat sangat penting agar proses kampanye berjalan secara fair, tidak ada yang merasa diuntungkan karena dia menjadi pejabat negara yang ditunjang berbagai fasilitas. Para Menteri dari partai politik dipersilakan untuk berkampanye dalam pemilu legislative asal mereka melaksanakan ketentuan dan aturan dalam berkampanye. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan akan tetap fokus menjalankan tugas negara sebagai menteri meski mengajukan cuti untuk berkampanye.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui sejauh ini juga belum menentukan jadwal kegiatan untuk memanfaatkan cuti yang diambil untuk kampanye berkaitan dengan Pemilihan Umum 2014. Cuti  yang diambilnya ini untuk kampanye menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Dijelaskan Hatta, izin diberikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara. Walaupun cuti, Hatta mengklaim pekerjaannya selaku Menko Perekonomian tetap nomor satu. Dalam Pasal 11 Ayat 3, disebutkan bahwa pejabat negara melaksanakan cuti selama dua hari kerja dalam satu minggu pada kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, rapat umum sampai dengan dimulainya masa tenang. Adapun hari libur adalah hari bebas untuk melakukan kampanye. Izin cuti menteri diajukan kepada Menteri Sekretaris Negara.
Hatta Rajasa masih konsisten dalam menjalankan tugas negara yang diamanatkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sikap tersebut tercermin ketika menteri kelahiran Palembang ini ditanyai wartawan tentang persiapannya dalam menghadapi masa kampanye. Hatta menegaskan bahwa saat ini dirinya sedang dalam kapasitas sebagai menteri, bukan ketua umum partai. Hatta menekankan bahwa hati dan pikirannya masih terus dicurahkan untuk kepentingan rakyat Indonesia, terutama meningkatkan perekonomian bangsa.
Hatta sangat menyadari dirinya memiliki tanggung jawab besar di bidang ekonomi. Dan itu jauh lebih penting dibanding melakukan pencitraan sebagai ketua umum partai. Seperti diketahui, Hatta Radjasa menjadi salah satu tokoh yang digadang-gadang menjadi bakal capres atau cawapres terkuat untuk pemilu 2014. Hatta adalah seorang ekonom senior yang sudah berpengalaman di pemerintahan. Dia tercatat telah menjabat sebagai menteri sejak zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri, yakni menteri riset dan teknologi. Lalu di awal periode 2004-2009, Hatta menjadi menteri perhubungan, dengan salah satu prestasi meletakkan poin-poin reformasi sektor perhubungan publik yang saat itu kerap dilanda kecelakaan pesawat terbang hingga kapal laut.
Sementara para mentri cuti pesan tegas juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, para menteri harus tetap siap menjalankan tugas yang menyangkut kepentingan negara jika diperlukan meskipun tengah cuti kampanye. Djoko Suyanto menyatakan walau para menteri diizinkan cuti kampanye, tapi mereka diminta tetap siap siaga jika sewaktu-waktu dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Djoko, selama para menteri itu tetap berada di Indonesia, Presiden bisa kapan saja memanggil mereka. Selama beliau-beliau di Indonesia, presiden bisa setiap saat memanggil. Di antara seluruh menteri ini, ada tiga menteri yang menjadi ketua umum partai, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Pemimpin yang bermutu adalah pemimpin yang berkualitas, berintegritas, jujur, cerdas, sangat mencitai dan memikirkan nasib rakyat. Perlu disadari bahwa Pemilu Presiden 2014 menjadi momentum bagi bangsa kita untuk melakukan suksesi kepemimpinan Indonesia. Bukan hanya soal siapa yang akan menggantikan SBY, namun yang lebih penting adalah bagaimana dalam Pemilu Presiden 2014 menjadi momentum bagi perubahan pendekatan strategi dan model menyelesaikan masalah yang sedang melilit negara-bangsa ini. Sepatutnya mereka yang mengabdi pada rakyat, mengkonsentrasikan diri pada pekerjannya. Bukan sebaliknya, lebih mengutamakan jabatan yang ingin diraihnya. Keberadaan rakyat saat ini, bukan seperti masa sebelumnya yang hanya dijadikan objek. Kedudukan rakyat sebagai mainstream, seiring berjalannya pemerintahan yang demokrasi.
