Mohon tunggu...
Harvey ChrisnaThomas
Harvey ChrisnaThomas Mohon Tunggu... Wiraswasta - Opini dari Fakta

God is my Shepherd

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Dilema Jalan Silian-Tombatu "Satu Garis" tapi Birokrasi Impoten

5 Oktober 2020   19:57 Diperbarui: 5 Oktober 2020   21:00 441
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Infrastruktur... Satu kata yang sangat 'lezat' didengarkan sejak presiden Jokowi menjabat. Hampir seluruh stasiun televisi yang pro pemerintah terus memberitakan seluruh kemajuan pembangunan nasional dan juga di daerah.

Baru baru ini Presiden Jokowi meresmikan Tol Manado-Bitung, dan betapa bangganya kami rakyat Sulawesi Utara karena sudah memiliki jalan Tol. Tapi kenyataan yang terjadi berbanding terbalik dengan yang ada didaerah. Pemerintah daerah yang selalu bersuara dan seakan-akan menyombongkan diri dengan kata 'Satu Garis' mulai dari Bupati, Gubernur, dan Presiden yang berasal dari partai yang sama pasti birokrasinya juga akan gampang, tidak berbelit-belit nyatanya terlihat birokrasi 'Ímpoten' .

Alasannya jalan Secuil kuku dengan ukuran panjang yang mungkin tidak lebih dari 50 m tidak bisa diperbaiki hingga tuntas. Jalan yang berlubang dan berbatu, penuh dengan genangan air kecoklatan, dan jembatan yang lubang menunggu untuk putus mungkin baru akan diperbaiki. 

Dan saat ada masyarakat bertanya kepada pemerintah "mengapa jalan ini tidak diperbaiki?" taukah apa jawaban yang didapat?

"Jalan tersebut adalah jalan provinsi" Jleb! Jawaban apa-apaan ini? 

Masalah jalan itu kewenangan siapa itu seharusnya bukan alasan yang disediakan bagi konsumsi rakyat.

Seakan - akan kalau rakyat bertanya sesuatu, selalu saja lempar bola.

Apa-apaan yang satu garis? Satu garis yang katanya mempermudah birokrasi karena searah, sejalan.

Bertahun-tahun jalan tersebut seakan-akan dibiarkan.

Pemerintah terlalu fokus dengan efektivitas serapan anggaran bukan fokus kepada efektivitas tujuan dari proyek tersebut.

 11 Maret 2019

Kala itu pemerintah seakan-akan ditampar oleh rakyatnya sendiri, pemerintah yang terlihat lemah syahwat terdiam dengan aksi dari para supir truk dari kecamatan Silian - Touluaan - dan Tombatu yang memperbaiki jalan tersebut dengan patungan untuk membeli material perbaikan. 

Selang beberapa hari setelah itu, muncul suatu pernyataan 'surga telinga' yang mem PHP masyarakat sampai sekarang yaitu janji untuk memperbaiki jembatan Silian - Tombatu yang sampai artikel ini diterbitkan, anggaran 1,5 Millyar untuk jembatan Silian - Tombatu tidak terasa. 

screenshot-11-copy-5f7b1b9f8ede4835f45d4652.png
screenshot-11-copy-5f7b1b9f8ede4835f45d4652.png
 

Apakah ini yang dinamakan satu garis birokrasi manis? tidak, faktanya ya seperti ini. Satu garis tapi birokrasi impoten, tidak sama dengan apa yang dijanjikan.

Infrastruktur yang adalah salah satu fokus utama pemerintahan presiden Joko Widodo, statement Jokowi untuk membangun Indonesia dari Desa sayangnya tidak selaras dengan garis dibawahnya. 

Kesimpulan penulis adalah, hentikan omong kosong 'satu garis partai' yang katanya bisa mempercepat birokrasi. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun