Salah satu solusi yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan menggandeng pihak swasta (KPBU) untuk ikut turut dalam pembangunan infrastruktur. Alasan menggandeng pihak swasta ini karena anggaran negara yang terbatas sehingga dibutuhkan peran dari pihak swasta. Selain itu mengatasi permasalahan finansial, peran pihak swasta juga diperlukan agar pembangunan infrastruktur lebih disiplin.Â
Menurut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 mengenai kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur pada pasal 3 dijelaskan bahwa KPBU dilakukan dengan tujuan untuk :
- Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
- Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna;
- Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.
Pembangunan infrastruktur yang baik akan menciptakan kemakmuran pada masyarakat. Dalam membangun infrastruktur harus dipikirkan dengan matang dan harus saling terintegrasi satu sama lainnya.Â
Dalam menciptakan tata kelola kota yang baik, diperlukannya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan semua kalangan yang terlibat. Itu merupakan kunci untuk mewujudkan suatu kota yang berkelanjutan. Kota-kota yang didukung infrastruktur yang baik dan layak, akan menjadi sebuah kota modern.Â
Dimana hal itu juga menjadi solusi pemecahan masalah urbanisasi yang terus menerus terjadi, karena penduduk tidak hanya akan bermigrasi ke kota besar seperti Jakarta, namun juga akan merata ke kota-kota lain yang infrastrukturnya sudah baik.
