[Bagian 1] Kolegium Dokter Indonesia

Saat ini kita sedang memperbaiki cara-cara, dalam hal membuat dan memperbaiki materi-materi uji kompetensi.  Sehingga, menjadi sangat penting bagi PDUI untuk lebih memperkenalkan dan  mensosialisasikan kedudukan KDI (Kolegium Dokter Indonesia) kepada institusi-institusi terkait.  Agar, keberadaan KDI bisa dipahami dan dimaknai positif. Karena, saya tidak mau kolegium ini hanya bermakna bagi organisasi dan adik-adik dokter umum saja. Tidak hanya itu. Kalau hanya sebatas itu, berarti KDI tidak lebih dari sebuah institusi seperti halnya institusi lain yang bersifat otoritas. Tapi kalau misalnya Dirjen DIKTI yang punya sarana pendidikan, dan dia juga khusus menangani pendidikan otonomi, berarti dia juga  harus menempatkan KDI sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya (sebagai partner).Saya masih melihat bahwa, keberadaan KDI belum terapresiasi dengan baik oleh Dikti. Dan itulah tugas kita (di PDUI), yakni mencari cara agar orang lebih mengapresiasi. Caranya bagaimana? Tentu dengan menunjukkan mutu dan kinerja yang baik. Dalam beberapa tahun ini di lingkup internal KDI sudah semakin ter-upgrade, sehingga dengan berjalannya waktu orang juga akan semakin mengapresiasi dan menjadi sadar gunanya KDI.

Di luar negeri, walaupun masih banyak kedudukan dokter yang university base,  meski sekarang  kebanyakan hospital base, justru malah yang dominan  kolegiumnya. Kolegium dalam masalah keilmuan, dalam masalah uji kompetensi, dan dalam masalah mempertahankan mutu. Kemudian, karena kolegium ini adalah kepunyaan organisasi, maka organisasilah yang mem-back up anggotanya dalam masalah status kesejahteraannya (status social financial-nya).
Keberadaan PDUI dan Kolegium saling berkaitan. Keduanya dibutuhkan oleh dokter umum.  Setelah dia dijamin mutunya, punya wibawa, dan  mendapat kesejahteraan yang baik, maka dokter tersebut jadi punya nilai tawar tinggi. Setelah itu, PDUI boleh menunjukkan pada khalayak luas bahwa dia punya dokter-dokter umum yang bermutu baik, dan bisa menawarkan kepada pihak pemberi kerja dengan standar gaji yang tinggi -- 50 juta/bulan misalnya. Standar gajinya memang harus tinggi, karena PDUI menjamin mutunya. Kalau tidak digaji tinggi, PDUI tidak akan memberikan anggotanya bekerja di situ. Profesi lain seperti Pilot sudah lama punya standar gaji. Sebentar lagi  kawan-kawan pengacara punya standar, dan kawan-kawan arsitek juga. Sarjana farmasi saja sekarang sudah begitu -- dia menentukan standar. Lebih dulu sarjana farmasi menentukan standar, daripada dokter."

Berikut ini adalah penjelasan tentang arti dan fungsi kolegium, juga tentang perlunya satu perhimpunan satu kolegium, yang disampaikan oleh Prof. DR. Dr. David S. Perdanakusuma, Sp.BP lewat email yang dikirim ke redaksi. "Satu perhimpunan satu kolegium adalah semangat yang patut dihargai sebagai suatu pernyataan hasil muktamar IDI, namun perlu disikapi dengan kehati-hatian karena ada pernyataan susulan yang (perlu) diikutkan untuk melengkapi pernyataan ini.

Kolegium adalah pengampu keilmuan, sehingga usulan pembentukan kolegium diperlukan penilaian body of knowledge dari kolegium tersebut. Setiap perhimpunan dapat mengusulkan pembentukan kolegium,  namun bila bidang ilmu yang diampu sama atau banyak samanya, maka seyogyanya bergabung saja dengan kolegium yang sudah ada. Satu perhimpunan satu kolegium bila mempunyai bidang ilmu yang berbeda, itu adalah pernyataan yang tepat. Untuk dokter umum  sudah ada KDI, sehingga bila ada perhimpunan pada tingkat dokter umum yang lain selain PDUI tidak dapat lagi membuat kolegium lagi selain KDI.

Kolegium merupakah bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi profesi dan merupakan produk dari muktamar/kongres organisasi profesi tersebut. Saya mendukung semangat upaya mengawal, memelihara, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kedokteran, yang mana hal itu ada di PDUI dan KDI.
PDKI semula adalah organisasi profesi di tingkat dokter umum di layanan primer, yang berada di bawah naungan KDI bersama PDUI. Namun saat ada keinginan membuat kolegium sendiri ada kesulitan, karena mungkin ada dua kolegium dengan body of knowledge yang hampir sama.
Dengan pertimbangan ada kespesifikan dan ada unsur pembeda dalam prosesnya, disepakati kolegium yang dibentuk berpindah dari tatanan dokter umum menjadi dokter spesialis. Sehingga terbentuklah kolegium spresialis dengan nama KIKKI (Kolegium Ilmu Kedokteran Keluarga Indonesia, dan PDKI berproses menjadi organisasi spesialis.

Cikal bakal UKDI adalah adanya proyek Bench Marking yang diadakan oleh DIKTI untuk menilai keberhasilan institusi kedokteran dan peningkatan mutu Fakultas Kedokteran (FK). Pada awalnya proyek ini diujicobakan di empat fakultas kedokteran yaitu di FK UI, FK UNPAD, FK UGM, dan FK UNDIP, dengan FK UNPAD sebagai kordinator. Kemudian diikuti oleh FK-FK lain yaitu FK USU, FK Atmajaya, FK Unhas, FK Unair yang kemudian menjadi tim dalam pembuatan Bench Marking tersebut. Aspek Bench Marking merupakan upaya pengembangan kapasitas dalam ujian dan merupakan penelitian selama kurang lebih 3 tahun untuk melihat pengetahuan dokter.
Tes Bench Marking merupakan suatu pilihan yang dapat diikuti ataupun tidak oleh suatu institusi kedokteran, intinya bukan merupakan suatu keharusan. Dari hasil Bench Marking tersebut, ditemukan adanya ketidakmerataan hasil yang diperoleh. Ada dokter-dokter yang dapat mengerjakan ujian dengan sangat baik, ada yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang berada di bawah standar. Dengan hasil tersebut, ke depannya dianggap perlu ada ujian nasional untuk menjadi jaminan mutu dan akuntabilitas publik terhadap seorang dokter. Yang mana, jika seorang dokter telah lulus melewati ujian kompetensi berskala nasional tersebut, dokter yang bersangkutan dianggap terjamin untuk melakukan praktik kedokteran di seluruh wilayah  di Indonesia. Soal-soal yang dimasukkan dalam ujian tersebut juga harus soal-soal yang berskala nasional. Sehingga lahirlah UKDI.

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan masalah kesehatan, UKDI dianggap merupakan langkah yang sangat baik dalam mengembangkan pengetahuan seorang dokter. Seorang dokter dituntut untuk terus meng-update ilmu pengetahuannya. Hal ini dianggap mampu menjamin kualitas seorang dokter dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Menurut Prof. Dr. Irawan, Ph.D sebagai ketua AIPKI (Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia) periode 2013-2015, uji kompetensi dokter diselenggarakan untuk menilai kompetensi seorang dokter apakah layak atau tidak. Tujuannya untuk menstandarisasi  kompetensi setiap dokter lulusan berbagai fakultas kedokteran di seluruh Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kualitas dokter-dokter serta penerapan long life learning.  
Kebutuhan atas dokter saat ini baik dari segi kuantitas maupun kualitas makin meningkat. Paradigma pengelolaan pendidikan kedokteran pada saat ini semakin menuntut adanya standarisasi, akuntabilitas, inovasi/pengembangan, serta penjaminan kualitas proses dan lulusan pendidikan kedokteran di Indonesia. Berkenaan dengan hal itu,  ada upaya penataan praktik kedokteran di Indonesia.
Saat ini telah diberlakukan beberapa peraturan mulai dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Permenkes Nomor 1419 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang registrasi dokter dan dokter gigi, yang mana dinyatakan bahwa izin praktik dapat diberikan  kepada seorang dokter setelah mendapatkan sertifikat lulus uji kompetensi.

Dengan demikian saat ini dibutuhkan suatu perangkat uji kompetensi dokter sebagai upaya dari aktualisasi berbagai peraturan praktik kedokteran tersebut dalam rangka peningkatan dan standarisasi kualitas  dokter Indonesia. Menindaklanjuti pemberlakuan peraturan-peraturan di atas, AIPKI (Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia) berupaya untuk berperan aktif dalam upaya pengembangan dan implementasi uji kompetensi tersebut dengan harapan bahwa hal tersebut dapat mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia. Mereka juga mengajak PDKI (Persatuan Dokter Keluarga Indonesia) untuk merealisasikan hal tersebut, karena dokter keluarga sendiri masih dianggap sebagai dokter umum. Tiga stakeholder tersebut (Kolegium Dokter Indonesia, AIPKI, dan PDKI) menjadi komite bersama dalam perwujudan UKDI. Adapun Undang-undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 yang menyangkut Uji Kompetensi Dokter Indonesia, Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik antara lain: Pasal 29 ayat 1: menyangkut persyaratan melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), pasal 29 ayat 3: persyaratan memperoleh STR termasuk di dalamnya memiliki sertifikat kompetensi yang didapat dari UKDI.
Pada konsep kurikulum berbasis kompetensi, penilaian kompetensi seseorang dilihat dari tiga aspek yakni, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Sedangkan uji kompetensi dokter ini hanya menilai aspek kognitif saja. Lalu bagaimana dengan aspek-aspek lainnya? Dr. Abdullah Kadir, Sp. THT mengungkapkan aspek yang dinilai dalam UKDI hanya pengetahuan dokter, sedangkan masalah praktik dinilai saat ini masih sangat sulit untuk dilaksanakan.

Kualitas pelayanan kedokteran yang baik adalah pelayanan kedokteran yang memenuhi unsur kompetensi, hubungan yang baik antara dokter-pasien dan antar sejawat, serta ketaatan pada etika profesi. Kompetensi adalah kemampuan minimal dalam bidang pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dan perilaku profesional untuk dapat melakukan kegiatan di masyarakat secara mandiri. Dalam melaksanakan profesinya dokter harus selalu mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya.
                                                                                                                                                  ***