Masalah di potensi sektor pertanian, masih menghinggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode setahun ke belakang. Sebenarnya masalah usang, namun tetap eksis hingga sekarang. Terhitung di periode akhir triwulan 2015 hingga 2016, tercatat beberapa indikasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Diantaranya pengaruh dari sektor pertanian. Angka inflasi pada Januari 2017 di berbagai daerah tercatat cukup tinggi, yakni di angka 3,87%.
Hal itu lantaran terkait administer prices, yakni gejolak harga-harga beras, daging sapi, bawang merah dan cabai rawit, serta bahan bakar minyak. Dari instrumen administer prices tersebut, beras, daging, bawang, dan cabai merupakan komponen pertanian, yang kelanjutan produksinya menjadi tantangan ke depan.Tantangan sektor pertanian tersebut, memerlukan sebuah reformasi untuk menjawabnya.
Pembenahan
Ada lima hal yang harus dibenahi dalam mewujudkan reformasi pertanian. Pertama mengenai pasokan dan produksinya.Masalah keterbatasan lahan pertanian dan irigasi, harus lebih disoroti penanggulangannya. Pasalnya, mayoritas para petani Indonesia hanya memilikil ahan garap pertanian di bawah 1 hektar (Ha), yakni 0,25 Ha.
Keterbatasan lahan tersebut kemudian mengakibatkan penggunaan mekanisasi pertanian ikut menjadi terbatas. Alhasil, produksi pertanian pun kurang optimal. Masalah ketersediaan lahan pun diperberat dengan masih berlangsungnya konversi lahan di berbagai daerah di Indonesia. Karenanya, harus diupayakan secara lebih serius lagi tentang pengadaan lahan pertanian baru.
Hal kedua untuk pembenahan pertanian adalah infrastrukturnya. Infrastruktur pertanian sangat berkaitan erat dengan kualitas hasil pertanian. Dalam hal ini, infrastruktur yang menjadi fasilitas bagi petani itu sendiri, yakni insentif bagi petani.
Tampak kelemahan sektor pertanian Indonesia adalah generasi pertanian yang tidak update. Kaum muda berpendidikan tinggi, enggan menjadi petani karena menganggap masa depan petani kurang menguntungkan. Akhirnya kemajuan sektor pertanian Indonesia stagnan dan tetap jauh dari jangkauan perbankan. Ini perlu peningkatan kelembagaan pertanian. Yaitu para petani gurem dan yang kecil, diharap membentuk suatu corporate management yang kemudian menciptakan sebuah badan usaha.
Di badan usaha inilah para petani akan mengatasi kendala infrastruktur pertanian secara bersama-sama. Dengan cara ini, para petani akan menemukan cara untuk mengatasi permasalahan infrastruktur dan pada akhirnya memperkecil risiko usaha. Perbankan pun akan lebih melirik petani, apalagi bila petani ikut menciptakan skema pemasaran hasil produksinya tersebut.
Ketiga, reformasi pertanian pada sektor pembiayaan. Ini masih berkaitan dengan kendala kualitas hasil pertanian, yakni gejala enggannya perbankan dan bank perkreditan rakyat membantu sektor pertanian. Mengintip catatan Bank Indonesia, sebagian besar pembiayaan bagi petani berasal dari perorangan. Hanya maksimal 14% petani yang dibiayai oleh bank dan BPR.
Dan perbankan pun lebih menyenangi pembiayaan pertanian di sektor hilir. Padahal, justru di sektor hulu on farm yang membutuhkan biaya yang besar. Perbankan malah lebih tertarik membiayai ekspor dan pengolahan pertanian, sehingga hal ini masih memukul kemampuan produksi pertanian Indonesia. Namun dari permasalahan ini, perbankan juga memberi masukan bagi para pelaku pertanian baik di sisi hulu maupun hilir, yakni mengenai resi gudang guna menjaga kualitas pasokan pertanian.
