Optimalisasi Sumber Daya Perempuan

Bila melihat negara-negara ini, mungkin perempuan Indonesia bisa lebih bersyukur.

Di Arab Saudi, tak sembarangan perempuan bisa berperan besar. Peraturan yang ketat atas peran serta perempuan di negara tersebut cukup membatasi aktivitas kaum hawa di sana. Begitu pun India, Mesir, Pakistan, dan beberapa negara di Semenanjung Arab. Padahal, peran serta perempuan merupakan sesuatu yang fundamental.

Pada acara 41st Annual Meeting Islamic Development Bank (IDB) Group, Senin 16 Mei 2016, di Gedung JCC Jakarta, inklusi keuangan bagi pemberdayaan perempuan ini juga disinggung. Direktur Institute of Business Administration, Karachi, Pakistan Ishrat Husain dalam sesi diskusi panel mengatakan prinsip inklusi keuangan terbukti mampu mengoptimalisasi potensi perempuan.

"Menurut saya, investasi yang tepat adalah memberi akses keuangan kepada kaum perempuan, karena uang itu dipastikan untuk keperluan pembangunan mental keluarga, kesehatan, dan pendidikan dasar generasi. Ini adalah investasi terbaik," ungkap Ishrat Husain.

faoto-3-5742a05563afbde706fa44aa.jpg

Karenanya, akses keuangan dan perbankan bagi perempuan menjadi perhatian khusus, melihat potensi yang dapat dimanfaatkan dari optimalisasi keuangan kaum perempuan. Salah satu dari negara-negara yang disebutkan tadi, yakni India, memiliki siasat tersendiri yang patut diapresiasi.

Pada 1975 lalu, India menciptakan bentuk produk akses keuangan bagi para perempuan. Pemerintah India, sebenarnya telah menelaah permasalahan sosial di daerah pedalaman sejak 1904. Akhirnya, India memutuskan untuk membangun program bantuan keuangan bagi daerah tersebut.

Pada awal 1960, India mengalami revolusi hijau yang mendorong bank-bank besar mengadakan program keuangan bagi daerah pedalaman dan pedesaan. Namun masalahnya, kedisiplinan para debitur menjadi permasalahan tersendiri sehingga melemahkan sektor keuangan negara tersebut.

Kemudian di era 70 tepatnya pada 1975, India mendirikan Regional Rural Bank (RRB). Melalui subsidi dan pengawasan pemerintah, RRB membantu permasalahan keuangan para penduduk area pedalaman yang umumnya miskin dan terbelakang.

Namun setelah berjalan hampir 10 tahun, rupanya angka Non Performing Loan (NPL) dari program tersebut masih juga tinggi. Pada 1982 RRB akhirnya dirasionalisasi oleh National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Melalui program pemberdayaan masyarakat di sektor agrikultur, NABARD yang mengadopsi ide inklusi keuangan pemerintah India dan RRB, memodifikasi sistem bantuan keuangan bagi masyarakat pedalaman tersebut.

Self Help
Singkat cerita pada 1991 terbentuklah Self Help Group (SHG) yang diawasi langsung oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) di sana dan sukarelawan, serta didukung NABARD. Di sinilah terjadi revolusi sistem keuangan bagi masyarakat pedalaman dan pedesaan. SHG mampu menjalankan 100 persen program NABARD dan pada 2008 terbentuk formasi satu juta SHG yang dimotori kegiatan masyarakat.

Sistem SHG, rupanya mampu memberikan akses bagi 1/3 kawasan pedalaman India dan membangun masyarakat di sana. Umumnya, kondisi kemasyarakatan di kawasan pedalaman India adalah patriarki, atau lebih menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama pembangunan masyarakat. Di saat kaum lelaki keluar mencari nafkah, kaum perempuan dipercaya mengurus anak-anak dan keperluan internal keluarga.

Disaat itulah, melalui sistem SHG, para perempuan tersebut diberdayakan dan dimodali. Sistem yang diadopsi dalam SHG adalah pertanian. Jadi, akses keuangan yang digelontorkan kepada kaum perempuan di kawasan pedalaman India, dipantau untuk keperluan pembentukan sumber daya manusia (SDM). Desa-desa yang dibina oleh sistem SHG ini akhirnya menghasilkan SDM yang dapat menciptakan produk dan komoditas pertanian berkualitas.

Selain itu, dari program SHG tersebut, dapat terlihat bahwa ternyata kaum perempuan lebih dapat menangani keuangan dengan baik, mengalokasikannya, serta melindungi keuangan dari kebutuhan yang tidak penting.

Alternative for India Development (AID), salah satu LSM di India, menangkap potensi positif kaum perempuan tersebut. Mereka pun mendirikan Mahila Bank pada 2007, sebuah bank yang digarap oleh kader-kader AID yang tak lain adalah perempuan. AID mengincar kaum perempuan di pinggiran India, yang memiliki potensi SDM yang baik. Kemudian AID memberi penyuluhan dan pembinaan kepada kaum perempuan tersebut, dalam menjalankan skema perbankan, khusus untuk area pedalaman dan pedesaan.

Mahila Bank menggunakan sistem biometrik bagi calon nasabah yang ingin membuka akun bank. Hingga saat ini Mahila Bank memiliki 10 kantor cabang di kawasan pedesaan sepanjang India. Dan pada 2013, World Bank Group (WBG) memberikan penghargaan bagi India.

Indonesia, sangat bisa mengadopsi sistem SHG dan skema perbankan Mahila Bank. Yang terdekat saat ini, pemerintah sedang mengupayakan optimalisasi sumber dana syariah zakat, infaq, waqaf, dan sedekah. Inilah yang sedang didorong Bank Indonesia bersama IDB agar segera tercipta skema pemanfaatan sumber-sumber dana syariah tersebut. Ke depannya, potensi keuangan syariah akan berjalan seiring dengan keuangan konvensional, dalam meningkatkan potensi inklusi keuangan.

Terlebih Indonesia memiliki potensi perempuan yang kuat. Dalam hal ini, para perempuan yang tidak berkarir di kantoran. Kekuatan perempuan Indonesia, yang telah melakukan gerakan emansipasi sejak awal 1970, dapat dioptimalkan dalam usaha-usaha sektor riil. Mereka layak untuk mendapat dukungan keuangan, untuk membangun mental bangsa.