Presiden Jokowi, Kini Saatnya!

"Keberhasilan kepemimpinan sangat tergantung pada keteguhan melaksanakan agenda perubahan yang diyakininya"

Berawal dari pengajuan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, sampai pada situasi di mana satu demi satu pimpinan KPK ditetapkan Polri sebagai tersangka, hingga hari ini, Jokowi belum juga menyampaikan keputusan yang jelas dan tegas. Keputusan Presiden Jokowi sangat ditunggu, karena selain konflik antara KPK dengan Polri itu sudah berlangsung selama lebih satu bulan, juga dianggap mengancam legitimasi pemerintah, mengganggu stabilitas nasional, serta dapat menghancurkan KPK.

Dari keputusan Presiden Jokowi atas permasalahan di atas, masyarakat akan melihat, di mana posisi Presiden Jokowi dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dan yang terpenting, dari keputusan yang diambil, masyarakat akan menilai seberapa pantas Presiden Jokowi didukung dan dapat dipercaya memimpin bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik.

Kapolri?

Polemik tentang dilantik tidaknya Komjen Budi Gunawan menurut saya sudah jelas. Kemenangan Komjen Budi Gunawan dalam praperadilan semakin memperjelas arah keputusan Presiden Jokowi. Kini, dua orang yang dikenal telah berteman dan dekat, akan secara langsung berhadap-hadapan, Komjen Budi Gunawan dengan Presiden Jokowi.

Saya yakin, Komjen Budi Gunawan tidak akan mengikuti jejak Abraham Samad yang terlalu ceroboh menantang kekuasaan. Begitu pula dengan Presiden Jokowi dan orang-orang di sekelilingnya, tidak akan berani mengikuti jejak mantan Presiden Soeharto yang "menantang" rakyatnya.

Kemenangan pertama sudah di depan mata, dan nampak bayangan sorak-sorai seta puja-puji masyarakat pendukung, akan mampu menenggelamkan cemooh kekecewaan para pembenci untuk kesekian kalinya.

Pelemahan KPK?

Pengalaman pemerintahan yang lalu telah menunjukkan bahwa, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kurang berjalan efektif salah satunya karena tersandera oleh KPK. Silakan Anda pilah-pilah dan pikirkan, seperti apa, bagaimana, siapa serta kasus-kasus apa yang menjadi fokus KPK di era pimpinan Abraham Samad. Bagaimana penyelesaiannya?

Berkaca dari pengalaman di atas, pemerintahan Presiden Jokowi tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Agenda pembangunan dan perbaikan di berbagai bidang sudah mendesak untuk dikerjakan, maka berbagai peluang ancaman dan hambatan perlu segera diatasi dan dibereskan. Dan di sinilah drama atas nama "Pelemahan dan Penghancuran KPK" dimulai. Benarkah demikian?

Asumsi Dasar

1. 
   
2. Keberadaan KPK, terutama pada jajaran pimpinan di era Abraham Samad, dirasakan sudah berada di luar kontrol pemerintah, dalam hal ini Presiden.
   
3. KPK dirasa sudah dominan bermain-main di ranah politik, dengan memanfaatkan kewenangannya yang luar biasa besar.
   
4. Keberadaan KPK secara nyata dirasakan belum efektif dalam mengurangi perilaku korup bangsa ini.
   
5. Euforia dan apresiasi positif masyarakat yang begitu besar terhadap KPK dianggap lebih pada emosional.
   
6. Pihak istana tahu persis agenda pimpinan KPK, khususnya Abraham Samad yang dirasa sudah perlu untuk dihentikan.
   

Tindakan dan Tujuan

1. 
   
2. Menyeimbangkan informasi pada masyarakat tentang realitas KPK beserta pimpinannya.
   
3. Menyingkirkan pimpinan KPK yang dirasakan sudah bermain politik dan dianggap sudah membahayakan.
   
4. Memperbaiki dan memperkuat KPK, dimulai dari menata ulang pimpinan, penyidik , dan lain-lainnya sampai pada tugas dan kewenangan serta fokus kerjanya.
   

Bagaimana hasilnya ?

Mari kita lihat dan tunggu bersama-sama.

Semoga hasilnya baik bagi bangsa ini, amiinn.

Salam.