Salah satu indikator Kesuksesan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara di SMA Negeri 2 Muara Teweh pada Jum'at (13/10) adalah jumlah peserta yang hadir paling tidak 500 peserta, terdiri dari siswa, guru, tenaga pendidik lainnya.
Suksesnya kegiatan tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor. Semua proses kegiatan pasti memiliki banyak kendala yang harus diatasi. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan sebuah kegiatan terutama di pemerintahan daerah khususnya di Satpol PP Barito Utara.
Faktor pertama yang menentukan keberhasilan kegiatan adalah konsep kegiatan. Kegiatan harus sesuai tugas pokok dan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan sosialisasi Perda adalah salah satu tugas Bidang Penegakan Peraturan perundang-undangan Daerah. Dari ratusan Perda yang ada di Kabupaten Barito Utara ada 19 Perda yang memiliki sanksi pidana. Perda-perda pidana tersebut yang harus disosialisasikan oleh Satpol PP Kab. Barito Utara.
Pada kegiatan sosialisasi ke SMA-SMA dipilih 3 Perda pidana sebagai materi sosialisasi yaitu perda Kawasan Tanpa Rokok, Perda Pengawasan Minuman Beralkohol dan Perda Pengelolaan Kebersihan (Sampah).Â
Kadang ditambahkan dengan perda lain terkait Satpol PP atau apabila ada kejadian yang sedang trending di masyarakat, misalnya banyak kecelakaan lalu lintas anak sekolah maka perda terkait lalu lintas ditambahkan pada materi sosialisasi.
Ketiga perda tersebut memiliki keterkaitan atau relevan dengan siswa-siswi SMA, siswa SMA biasanya adalah perokok pemula, peminum pemula dan dengan Perda Sampah diharapkan kesadaran lingkungannya terbentuk sejak dini, dan dengan sosialisasi ini diharapkan generasi muda yang tangguh, kuat dan sehat.
Faktor lain sebagai penentu keberhasilan kegiatan adalah Dukungan Pemimpin. Pemimpin di Satpol PP yaitu Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong praja (Kasatpol PP). Kasat Pol adalah pengguna Anggaran dan Kepala Perangkat Daerah yang menyetujui penganggaran, penggunaan dan mobilisasi dana serta anggota dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi.
Selain itu, dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan sosialisasi juga menentukan keberhasilan kegiatan. Karena keterbatasan dana, sempat ada inisiatif untuk melibatkan pihak swasta melalui program tanggung jawaban sosial perusahaan, namun rencana ini tidak berhasil dilaksanakan.
Keterbatasan dana juga membuat kegiatan sosialisasi lebih bervariasi terutama menyangkut jumlah peserta dan lokasi SMA yang akan disosialisasikan. SMA yang jauh dari ibukota Kabupaten terpaksa kami sisihkan.
Keberhasilan kegiatan juga menyangkut personil yang terlibat. Di Satpol PP, sumber daya manusia yang tersedia untuk menjadi panitia pelaksana kegiatan cukup banyak. Tidak kurang dari 100 personil tersedia di Satpol PP.
Namun, kegiatan sosialisasi di masing-masing SMA dibatasi hanya 10-12 personil. Pembatasan itu karena mobilisasi personil membutuhkan dana yang lumayan, meliputi biaya harian, makan, akomodasi dan transportasi.
Dari 10 personil ini sejak awal telah diplotting fungsi dan tugasnya pada kegiatan, bagian konsumsi, pelengkapan, dokumentasi, koordinator dan acara. Meskipun sudah mendapat tugas masing namun di lapangan tetap saling dukung tugas personil lain.
Pemberi materi atau narasumber juga memaksimalkan sumber daya manusia di dalam Satpol PP, Begitu pula dengan Master of Ceremony (MC) dan pembaca doa, tentu faktor minimnya sumber dana sebagai bahan pertimbangannya.
Pemberi materi harus menguasai materi perda yang disosialisasikan dan kemampuan public speaking di dalam maupun di luar ruangan. Dengan rentang peserta 40- 500 siswa bahkan lebih kemampuan menyajikan materi dengan baik menjadi wajib.
Faktor yang tak kalah pentingnya dalam mencapai keberhasilan sosialisasi adalah dukungan pihak Sekolah, terutama Kepala Sekolah dan guru. Pihak sekolah sangat membantu dalam menyediakan sarana prasarana kegiatan sosialisasi.Â
Meskipun masih ada sekolah yang belum memiliki aula, namun sebagian besar memiliki aula, dan yang pasti sekolah punya tanah lapang. Selain aula atau tempat sosialisasi, sound system lengkap biasanya sekolah sudah memilikinya, bisa langsung dipakai.
Semua kepala sekolah biasanya menyambut baik kegiatan sosialisasi yang dilakukan Satpol PP karena dirasa membantu mendisiplinkan siswa dan menciptakan ketertiban dan ketenteraman sekolah.
Bahkan, beberapa kepala sekolah bahkan "curhat" masalah yang dihadapi baik berhubungan dengan siswa maupun masyarakat. Salah satu sekolah sangat terganggu adanya suara rumah sarang burung walet yang berada tepat di depan sekolah, sementara di sekolah lain ada yang terganggu dengan mobil-mobil pelansir BBM subsidi yang parkir di muka sekolah.
Beberapa kepala sekolah menawarkan kerja sama dengan Satpol dalam hal penegakan disiplin siswa terkait pelanggaran yang berpotensi dilakukan siswa terutama di luar sekolah dan pada jam pelajaran. Tentu saja tawaran itu akan dipelajari dan kaji lebih lanjut bersama-sama.
Sosialisasi di SMA N 5 Muara Teweh/Pribadi
Sosialisasi 15 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sudah berhasil dilaksanakan, namun dampak terhadap kegiatan tersebut terhadap siswa belum dilakukan pengukurannya. Sosialisasi perda telah memiliki output (keluaran yaitu terlaksananya kegiatan), belum terlihat outcome-nya (dampaknya yaitu menurunnya perokok pemula dan anak peminum alkohol).
Meskipun begitu, diakhir kegiatan sosialisasi, biasanya diadakan tanya jawab dari pertanyaan yang diajukan tampaknya sebagian siswa yang bertanya cukup memahami materi yang disampaikan.
Ke depan, kegiatan sosialisasi perlu melibatkan pihak yang lebih banyak, sebut saja pihak puskesmas, kepala desa, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, influencer media sosial, pihak TNI dan polri bahkan media massa.
Tentu saja pelibatan tersebut akan meningkatkan level kesulitan pelaksanaan kegiatan dan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan, namun apabila dirasa manfaatnya bagi peningkatan kualitas SDM generasi muda kita, tidak ada salahnya kegiatan sosialisasi ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
Akhirnya, sharing pengalaman ini bisa menjadi pelajaran bagi pelaksanaan kegiatan serupa di tahun-tahun selanjutnya, baik bagi Satpol PP Kab. Barito Utara maupun Satpol PP Kabupaten/kota lain dalam mengorganisir kegiatan di kabupaten masing-masing.
