Selama 10 tahun bapak H. Nadalsyah memimpin Kabupaten Barito Utara ada tiga foto saya dan beliau yang menjadi bahan cerita di tulisan ini.
Potret pertama adalah ketika saya mengajukan permohonan dukungan proyek perubahan untuk desa-desa di Kecamatan Lahei Barat, foto diambil di ruang kerja beliau pada akhir bulan September 2016.
Proyek perubahan adalah tugas akhir dari diklat kepemimpinan tingkat III yang saya ikuti saat itu (2016). Saya yang saat itu adalah Sekreteris Kecamatan Lahei Barat merancang Proyek perubahan untuk memfasilitasi pembentukan/pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di desa-desa di Kecamatan Lahei Barat.
BUM Desa adalah salah satu dampak adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dari BUMDes adalah meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat, dalam mengelola ekonomi masyarakat.
Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan dimulai dari sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa, ke 11 desa yang ada di Kecamatan Lahei Barat.
Setelah sosialisasi, Masing-masing desa  menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk mendirikan BUM Desa dan memilih pengurus. Saat itu 10 dari 11 desa yang ada di Kecamatan Lahei Barat berhasil mendirikan BUM Desa.
Tentu saja tanpa dukungan banyak pihak mustahil BUM Desa-BUM Desa tersebut dibentuk, dukungan masyarakat desa, Kepala Desa se Lahei Barat, Kepala Badan Perwakilan Desa, kawan-kawan di Kecamatan, Camat, hingga Bupati Barito Utara, Bapak H. Nadalsyah yang bersama ratusan kepala daerah pamit memasuki  akhir masa jabatannya.
Foto kedua adalah ketika saya bertindak sebagai Komandan pada Apel Pelepasan Tim Yustisi Pendisiplinan Protokol Kesehatan Covid 19 Kabupaten Barito Utara di rumah jabatan Bupati Barito Utara Muara Teweh (26 Juli 2023)
Dibawah koordinasi Bapak Bupati sebagai ketua Satgas penanganan covid 19, Satpol PP bersama Polri, TNI, Kejaksaan, Kominfo melaksanakan kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan Covid 19 (prokes Covid 19) di Kabupaten Barito Utara.
Kegiatan pendisiplinan dilakukan setiap hari, bahkan kadang sehari dilakukan razia beberapa kali. Pembentukan kebiasaan baru untuk prokes banyak mengalami hambatan dan tantangan.
Masyarakat yang melanggar banyak yang harus menerima hukuman karena tidak disiplin prokes. Tim Yustisi Pendisiplinan juga banyak yang terpapar Covid, untunglah sampai akhir pandemi tidak ada anggota tim pendisiplinan yang menjadi korban.
Pak H. Nadalsyah, Bupati Barito Utara, pun harus mengambil Kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan covid 18, sebuah pengorbanan dari semua pihak yang tidak sia-sia karena pandemi covid 19 berhasil ditanggulangi.
Foto ketiga adalah ketika saya sebagai Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menjadi Komandan Apel Gabungan Peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP ke 73 dan HUT Satlinmas ke 61 di Halaman Kantor Bupati Barito Utara, Muara Teweh (17/3/2023).
Sebenarnya ini adalah kali kedua saya menjadi Komandan Upacara peringatan HUT Satpol PP. Sebelumnya adalah HUT Satpol PP yang ke 71 dengan pembina saat itu Sekretaris Daerah Kab. Barito Utara pak Ir. H. Zainal Abidin, MAP.
Upacara dilaksanakan dengan sederhana karena memasuki pandemi 19 di halaman kantor Satpol PP Kab. Barito Utara. Sementara di tahun 2021 peringatan HUT Satpol PP tidak dilaksanakan sama sekali karena pandemi Covid 19.
Sebagai PNS tanpa latar belakang militer atau sekolah kedinasan yang tidak diajarkan tata cara upacara, saya berusaha melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai kemampuan yang saya miliki.
Peringatan HUT Satpol PP di tahun 2023 dibayangi kecemasan nasib kawan-kawan Pol PP yang masih berstatus tenaga kontrak karena adanya surat Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Â yang melarang adanya tenaga kontrak dengan deadline tanggal 28 November 2023.
Untungnya pak Bupati H. Nadalsyah mengambil kebijakan tidak melakukan pemberhentian kepada tenaga kontrak, hingga akhir masa jabatan, terutama tenaga kontrak di Satpol PP yang jumlahnya cukup besar melebihi tenaga PNS.
Sampai akhirnya Kementerian PANRB saja menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor B/1527/M.SM.01.00/2023 yang isinya meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah (Bupati) agar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan bagi tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer yang artinya penghapusan tenaga kontrak atau honorer tampaknya ditunda.
Kepada bapak H. Nadalsyah yang hari ini selesai masa jabatannya sebagai Bupati Barito Utara, mengutip pepatah lama, "tak ada gading yang tak retak" namun semoga kebaikan yang akan selalu dikenang.
Akhirnya teriring doa dan ucapan "Terima kasih untuk semua kemajuan dan kebaikan yang didapatkan masyarakat Barito Utara, sukses dan sehat selalu", selamat jalan pak.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
