g. pembangunan rumah murah jangka panjang untuk rakyat oleh tiap Gubernur/pengusaha lokal [target: 1 rumah tiap KK] harus dimulai hari ini, sejalan dengan swasembada pangan dan listrik. Tiap rumah dibangun harus ada listriknya, jika tak ada listrik tak perlu membangun rumah. Gubernur/walikota/bupati bersama pengusaha lokal, harus membereskan kebutuhan dasarnya dulu [local intrepreneurship].
h. penguatan kurikulum budi pekerti: aspek kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan ikhlas, yang akan mampu membenamkan nino-bobok ke dasar laut. Sikap mental manja dan dependen, harus diperangi dan diberi sangsi tegas di level sekolah dan rumah tangga.
Prinsip perubahan 3).  Kerja & hidup lebih benar untuk Indonesia
Untuk yang satu ini, pemimpin & segenap keluarga Indonesia harus bekerja lebih keras lagi membentuk mindset warga negara/manusia yang lurus, bersih, sederhana, jujur dan penuh integritas. Melalui kerja keras di aspek manusia ini, sistem yang bagus akan sangat berguna dan infrastruktur yang sudah dibangun akan terus dipelihara dengan baik. Disinilah sebenarnya letak roh & jiwanya revolusi mental. Jika semua berfikir benar, bersikap benar dan berkelakuan benar maka seluruh bangsa akan benar. Keteladanan tiap pemimpin formal dan informal, para tokoh, selebritas, pejabat dan otoritas, harus paling depan. Mulai disegerakan hidup benar lebih penting dari segalanya.
Program aksi a.l.:
a. pemberantasan korupsi dan kolusi/nepotisme digiatkan terus sampai bersih di level propinsi oleh Gubernur dan kodya/kabupaten oleh walikota/bupati. Gubernur harus jadi "Abraham Samad kecil" di wilayahnya.
b. pemasukan negara dari pajak diefektifkan/dioptimumkan dari level daerah. Aparatur pajak tak boleh kaya raya, mereka harus melayani wajib pajak. Hukum/sangsi harus terus ditegakkan oleh KPK.
c. perang lawan narkoba harus terus ditingkatkan di tiap kota/kabupaten. Perang lawan mafia tak terelakkan, maka pemimpin daerah/penegak hukum daerah tak bolah ada yang jadi pemain di dalam.
d. transpaarnsi anggaran daerah harus digerakkan/dicontohkan oleh tiap kepala daerah, sebagai model bisa mencontoh DKI.
c. equality/ persamaan hak/keadilan sosial/hukum/demokrasi bagi setiap warga negara, yang sudah baik ditingkatkan terus.
f. lelang jabatan aparatur negara harus lebih diperbanyak/masif ke semua daerah, sebagai model adalah DKI.
