Ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) selalu menjadi momok bagi para partai kecil dan partai baru setiap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Sejak diterapkan pertama kali pada pemilu 2009, ambang batas parlemen selalu mengalami kenaikkan. Semula ambang batas 2,5 persen menjadi 4 persen pada pemilu 2019. Alhasil partai-partai kecil banyak terpental dari parlemen. Salah satu partai yang merasakan hal itu ialah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Gagasan mendirikan partai ini muncul pada pertemuan Wiranto dan sejumlah tokoh nasional (mayoritas purnawirawan TNI) pada 13-14 November 2006. Kemudian pada 21 Desember 2006 diadakan pertemuan kedua untuk mendeklarasikan partai ini. Pada kesempatan itu juga Wiranto menegaskan Partai Hanura sebagai wadah politik aliran yang selama ini terpisah-pisah dijadikan dalam satu bingkai kebersamaan dan bukan kendaraan politik pribadinya. Mengingat Wiranto pernah menjabat sebagai Ketum Golkar dan dicalonkan pada pemilihan presiden (pilpres) 2004 bersama Sollahudin Wahid, tetapi hanya puas di peringkat ketiga. Â Â
Visi Misi
Dilansir dari laman resmi Hanura, partai ini memiliki sejumlah visi dan misi. Visi partai Hanura yaitu "Terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur."
Sedangkan untuk misi, partai ini memiliki delapan poin yaitu:
- Mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan dan akuntabel dengan senantiasa berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas dan berkemampuan dalam menjalankan tugas dengan senantiasa mengedepankan hati nurani.
- Menegakan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara.
- Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cedas, terampil dan berwawasan nasional.
- Memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda pada posisi strategis untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
- Membangun Sistem Perekonomian Nasional yang berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna dan berdaya guna serta membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahtraan Rakyat.
- Mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan bermartabat.
- Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air guna memperkokoh Negara kesatuan Republik Indonesia.
Kiprah di Pemilu
Partai Hanura tercatat sudah mengikuti tiga kali pemilu yaitu pada 2009, 2014, dan 2019. Dalam ketiga pemilu itu Hanura mengalami tren penurunan. Bahkan pada 2019 Hanura harus keluar dari Parlemen karena gagal memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Hal senada juga terjadi pada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
DPR RI
Tahun        Suara (%)         Kursi (%)    Peringkat
2009 Â Â Â Â 3.922.870 (3,77%) Â Â Â Â 17 (3,04%)Â Â Â Â Â Â Â Â 9
2014 Â Â Â Â 6.575.391 (5,27%) Â Â Â Â 16 (2,9%)Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10
2019 Â Â Â Â 2.161.507 (1,54%) Â Â Â Â Â 0 (0%)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13
DPRD Provinsi
Tahun         Kursi         Peringkat
2014 Â Â Â Â Â Â Â 118 (5,59%) Â Â Â Â Â Â Â Â 10Â
2019 Â Â Â Â Â Â Â 66 (2,96%)Â Â Â Â Â Â Â Â 10
DPRD Kabupaten/Kota
Tahun      Kursi         Peringkat
2014 Â Â Â Â Â 1104 (6,5%) Â Â Â Â Â Â Â 9
2019 Â Â Â Â Â Â 746 (4,3%) Â Â Â Â Â Â Â 10
Perselisihan OSO dan Wiranto
Pada 2018 Hanura diterpa isu konflik internal yang dimulai dari aksi saling pecat oleh Sekjen DPP Hanura, Syarifuddin Sudding dan Oesman Sapta Odang (OSO). Bahkan, Sudding mengadakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang menjadikan Daryatmo sebagai Ketua Umum. Konflik ini sampai membuat munculnya dua kepengurusan yaitu dipimpin oleh Marsekal Madya (Purn) Daryatmo dan OSO.
Kubu yang berkonflik dikenal dengan kubu Sudding atau dikenal Kubu hotal Ambhara dan Kubu OSO dikenal dengan Kubu Manhattan. Konflik ini terus berlangsung dan turut menyeret Wiranto yang saat itu menjabat Ketua Dewan Pembina. Wiranto dituduh oleh Kubu OSO mendukung kubu Ambhara dengan menggelar pertemuan terlarang Partai Hanura yang bertujuan menguatkan kubu Ambhara.
Gagalnya Hanura mempertahankan posisinya di parlemen memperburuk hubungan OSO dan Wiranto. OSO menyalahkan Wiranto atas gagalnya Hanura di pemilu 2019. Wiranto membalas hal itu dengan meminta semua pihak introspeksi diri dan tak saling menyalahkan. Perselisihan semakin menjadi saat Wiranto didesak keluar dari Hanura setelah diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Wiranto membalas dengan mendesak balik OSO untuk mundur dari kursi Ketum dengan mengeluarkan surat resmi. Itu membuat Wiranto tidak diundang pada Munas III Hanura. Akhirnya pada 24 Januari 2020, Partai Hanura resmi mengukuhkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masa bakti 2019-2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. Pada susunan kepengurusan OSO menjabat Ketum Hanura dan tidak ada nama Wiranto dalam kepengurusan baik di Dewan Pembina atau Penasihat.
Pada awal 2023 saat isu Wiranto masuk PAN, Wiranto mengatakan bahwa ia keluar dari Hanura karena merasa sistem navigasinya sudah berubah dan harus merelakan Hanura. Sedangkan Ketum Hanura, OSO mengatakan Wiranto sudah dipecat dari Hanura sejak ia masuk dalam Wantimpres
Tokoh Penting dan Terkenal di Partai
Hanura sebagai sebuah partai di Indonesia tentu memiliki sejumlah tokoh-tokoh penting dalam partai dan beberapa diantaranya dikenal oleh publik luas. Berikut adalah beberapa diantaranya;
- Oesman Sapta Odang (Pengusaha)
- Herry Lontung Siregar (Politisi)
- Benny Rhamdani (Politisi)
- Sumiharjo Pakpahan (Purnawirawan TNI)
- Ika kartika (Artis)
