Masyarakat Feodal di Eropa pada Masa Abad Pertengahan (Middle Ages)

Jika bebicara mengenai masyarakat Eropa terutama di Prancis pada abad pertengahan terdapat dua istilah yang biasa digunakan, yaitu "fodal" dan "fodalit". Diangkat dari kata Latin feodum, yang menjadi *fief dalam bahasa Prancis, istilah-istilah tersebut mencakup beberapa keadaan dan dapat menimbulkan kerancuan. Secara harafiah, kata "fodalit" sebenarnya mengacu kepada suatu sistem hubungan dalam lapisan sosial tertinggi, yang dasarnya adalah fief yang diserahkan oleh seigneur kepada *vassal sebagai imbalan atas layanan tertentu, yang terutama bersifat militer. Tetapi, dalam arti luas, fodalit adalah juga perebutan kekuasaan atas masyarakat oleh para seigneurs di berbagai tingkat daerah (ducs, marquis, comtes, chtelains). fodalit juga merupakan cara kaum feodal, baik dari kalangan sekuler maupun dari kalangan rohaniawan, memperoleh pendapatan untuk tetap hidup. Pendapatan mereka terjamin dalam lingkungan wilayah seigneurie pedesaan yang membuat para petani bergantung kepada para seigneurs. (Carpentier & Lebrun, 2011)

Sementara itu istilah feodalisme berasal dari bahasa perancis dari kata "Feod" yang berarti tanah. Tanah dalam pengertian feodalisme merupakan suatu bentuk kekuasaan terhadap mayoritas lahan yang dikuasai oleh sekumpulan orang dalam sistem aristokrasi. Pada Abad Pertengahan di Eropa, istilah feodalisme merujuk pada kekuasaan politik dan militer. Kekuasaan politik dan militer ini diberikan oleh pemegang kekuasaan monarki (raja) kepada penguasa-penguasa lokal sebagai bentuk imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada kerajaan.

Sistem feodal sendiri baru muncul pada zaman abad pertengahan (Middle Ages) tepatnya pada awal dan tengah abad pertengahan. Dimulai dari abad ke 5, ketika otoritas politik pusat di kekaisaran Barat (Romawi)  menghilang, sampai abad ke-12, ketika kerajaan mulai muncul sebagai unit pemerintahan yang efektif dan tersentralisasi.

Kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat feodal di Abad pertengahan di Eropa tidak jauh-jauh dari seigneur dan Vassal yang saling memiliki kepentingan masing-masing. Seigneurs dipedesaan ditentukan berdasarkan kerangka lembaga seigneurie pedesaan yang terdiri dari dua aspek. 

Baca juga: Masyarakat Urban di Kota Pesisir Sumatera pada Abad XVI

Pertama terkait dengan dal pertanahan. Dimana pemilik tanah (seigneur) mempunyai hak untuk mengelola sendiri lahannya (rserve) dan mempercayakan sisa dari lahannya untuk digarap oleh petani sebagai lahan garapan (lot atau tenure), dengan syarat petani itu harus membayar pajak kepada pemilik lahan (cens) dan pada waktu tertentu sang petani harus bekerja di lahan rserve milik seigneur. Hal ini dinamakan corve. 

Aspek yang kedua seigneurie banale, yang berasal dari hak ban atau hak memerintah yang diterapkan oleh pemilik kastil terhadap semua orang yang bermukim (para manants, dari bahasa Latin manere, tinggal) di wilayah di bawah sebuah kastil, baik penyewa lahan maupun bukan, baik berasal dari penduduk bebas maupun tidak. Terhadap para pemukim itu, seigneur menjalankan serentetan hak dan monopoli, dan hasilnya, yang dipungut oleh sekelompok yang beranggotakan orang-orang di lingkungan rumah tangga seigneur, merupakan pendapatannya yang utama. 

Di samping itu, seigneur juga menerapkan haknya atas hukum, atas pengawasan terhadap jalan-jalan dan pasar-pasar, penggunaan kincir-kincir dan perlengkapan kolektif lainnya. Dengan banyak diatur oleh para seigneur membuat kondisi petani pada saat itu digambarkan amat menyedihkan bahkan mereka seakan "diperas" oleh para pemilik lahan dan ditambah kewajiban membayar dime untuk kepentingan gereja. Namun dari segi ekonomi ini para petani juga mendapatkan keuntungan dari pesatnya penghasilan pertanian dari tahun 1000 sampai 1250. Pada masa itu juga petani mulai memasuki ekonomi moneter. Para petani membeli, menjual, dan menabung, sehingga dapat bernegosiasi dengan seigneur untuk memperoleh piagam yang disebut franchise yang akan menghilangkan beberapa kewajiban yang selama ini memberatkan petani.

Sedangkan itu menurut (Wallerstein, 1974), dia mengkritik sistem perekonomian feodal yang hanya memiliki sedikit perdagangan jarak jauh dibandingkan dengan perdagangan lokal. Hal itu terjadi dikarenakan perdagangan jarak jauh merupakan perdangan barang mewah, bukan barang curah. Mengingat perekonomian masyarakat pada masa itu masih banyak didominasi oleh masyarakat bawah. Hal ini juga disebabkan dengan kepentingan politik yang sangat memengaruhi ekonomi pada saat itu. Yang membuat banyak terjadi pemberontakan oleh para petani di Eropa barat abad pertengahan. Yang lambat laun ekonomi feodal ini akan digantikan dengan kapitalisme awal di sekitar abad ke-15 dan 16 di negara-negara perdagangan seperti Venesia.  

Keadaan keagamaan pada zaman feodal ini di Eropa bisa dibilang Geraja sangat besar. Geraja pun juga merupakan bagian dari sistem feodal itu. 

Baca juga: Perdagangan di Kesultanan Aceh pada Abad XVI

Para Uskup dan Kepala Biarawan merupakan seigneurs dalam sistem feodal ini, mereka merupakan pemilik dari lahan-lahan garapan dan pemegang hak ata kastil-kastil. para penguasa bukan rohaniawan menganggap harta benda milik Gereja serta jabatan-jabatannya sebagai fief. Hal itu membuat para penguasa melakukan pengawasan bahkan pengangkatan petugas-petugas gereja disemua tingkat. Kaisar-lah yang memilih paus. 

Baca juga: Dinamika Kerajaan Siak Pada abad ke-18