Perkembangan Birokrasi Indonesia Pada Masa Penjajahan: Hindia Belanda-Pendudukan Jepang

Pembentukan Tonarigumi dan Azzazyokai bertujuan untuk merapatkan barisan di antara para penduduk Indonesia. Tonarumi didirikan pada tahun 1944 guna mengorganisasikan seluruh penduduk menjadi sel-sel yang terdiri atas sepuluh hingga dua puluh keluarga untuk mobilisasi, indoktrinasi dan pelaporan. Tonarigumi serupa dengan Goningumi di Jepang, kelompok lima sampai sepuluh rumah tangga (keluarga).  

Sistem ini bermaksud mengetatkan pengendalian pemerintah militer Jepang terhadap penduduk. Sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini semula hanya ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Tetapi setelah indonesia merdeka, sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga itu disebarkan di seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota atau pemerintahan desa.

Sumber:

• Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 13(2), 189-205.
• Hasan, N. (2021). Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga Di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Hukum, 28(2), 1073-1087.
• LEGAWA, I. W. (2000). Rezim Militer Jepang Di Indonesia 1942-1945 (Studi Tentang Birokrasi Dan Aktivitas Politik) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
• Poesponegoro, M.D, dan Notosusanto, Nugroho. (2008). Sejarah Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka
• Ricklefs, M. C. (2005). Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008. Penerbit Serambi.
• Siswantari, S. (2016). Peranan Pangreh Praja di Tanah Partikelir Batavia 1900-1942. Buletin Al-Turas, 22(2), 287-301.
• DW Indonesia. (2020, Agustus 3). Hitam dan Putih Praktik Politik Dinasti di Indonesia. Retrieved April 29, 2021, from https://www.dw.com/id/hitam-dan-putih-praktik-politik-dinasti-di-indonesia/a-54418086