Pembentukan koalisi antar partai untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia memasuki babak baru. Setelah pada tahun lalu sudah mulai pembentukan koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan (Presidential Threshold) sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara pada pemilihan legislatif (Pileg) terakhir). Waktu pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang bersamaan yang otomatis ambang batas pencalonan presiden yang digunakan yaitu hasil Pileg 2019 yang membuat para partai sekarang ini bisa menentukan koalisi dan penentuan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Â Â
Di tahun lalu kita lihat ada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk oleh tiga partai di parlemen yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang meski sudah memenuhi persyaratan masih belum menentukan sikap capres-cawapres yang akan diusung.
Kemudian beberapa bulan setelah KIB dibuat Partai Keadilan Sejarahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk koalisi semut merah yang banyak publik bertanya-tanya karena kedua partai tersebut berbeda segmen pemilih dan berada di kubu yang berbeda di pemeritahan Joko Widodo (Jokowi), PKS berada pada kubu oposisi atau bersebrangan dengan pemerintahan Jokowi sedangkan PKB berada dikubu pro-pemerintah bahkan kader-kader mereka mendapatkan kursi menteri di kabinet Indonesia Maju sekarang. Dan benar saja koalisi ini tidak bertahan lama PKB justru sebulan setelahnya membentuk koalisi Bersama dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan nama koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
Sedangkan PKS sejak partai Nasional Demokrat (NasDem) mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres mereka terlihat berdiskusi dengan dua partai yaitu Partai NasDem dan Partai Demokrat yang membentuk koalisi Perubahan.
Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang bisa saja mencalonkan capres-cawapres tanpa berkoalisi dengan partai lain karena mempunyai lebih dari 20% kursi di DPR belum juga mengumumkan calon yang bakal diusung, mengingat penentuan calon di partai ini ditentukan seluruhnya oleh Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri yang dalam pengalamannya di Pilpres sebelum-sebelumnya tidak pernah mengumumkan calon dari jauh-jauh hari sebelum waktu pendaftaran yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu.
Sedang Mengalami Deadlock
Melihat dari pemberitaan di TV maupun Internet Nampak bahwa para partai politik sekarang ini sedang mengalami semacam deadlock dalam pembahasannya mengusung capres-cawapres ataupun untuk membentuk koalisi terlebih dahulu.
KIB misalnya meski sudah menjadi koalisi namun sudah 8 bulan sejak didirikan koalisi ini masih belum terlihat akan mencalonkan siapapun untuk menjadi capres-cawapresnya. Adapun seperti Golkar dan PAN yang kadernya masih satu suara untuk mencalonkan Ketum mereka masing-masing (Airlangga Hartanto dan Zulkifli Hasan) dan ada juga kabar mengenai Ridwan Kamil yang sudah bergabung dengan organisasi Kosgoro 1957 milik Golkar dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus mantan cawapres Sandiaga Uno yang memiliki kedekatan dengan PPP. Selain itu diawal berdirinya banyak pengamat yang menganggap KIB sebagai "sekoci" untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jika sewaktu-waktu PDIP memutuskan tidak mengusungnya. Jadi mungkin saja KIB sekarang tengah menunggu keputusan dari Ketum PDIP Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusungnya. Dan pasti KIB sudah memiliki rencana cadangan jika sewaktu-waktu koalisi ini gagal mengusung Ganjar.
Kemudian pada koalisi KIR ada dugaan yang menguat terkait Gerindra dan PKB yang sama-sama ingin mencalonkan Ketum mereka masing-masing yaitu Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dan juga ada beberapa isu terkait usaha PKB mencoba menarik PKS kedalam koalisi mengingat PKB dan PKS sempat membuat koalisi semut merah meski tidak bertahan lama.
Sedangkan pada kondisi koalisi Perubahan, banyak pengamat yang berpendapat koalisi ini mandek pada pembahasan bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Partai Demokrat mencoba mengusung  Ketum mereka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sedangkan PKS menyodorkan nama mantan Gubenur Jawa Barat yang merupakan kadernya yaitu Ahmad Heryawan (Aher), sedangkan Partai NasDem ingin mengusung tokoh diluar koalisi ketiga partai dan mencuat nama Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
