Zaken Kabinet Hanya Merupakan Utopia?

Setelah melihat susunan dari Kabinet Natsir yang dianggap sebagai zaken kabinet pertama di Indonesia, sekarang cob akita bandingkan dengan kabinet Presiden Joko Widodo sekarang yang bernama kabinet "Indonesia Maju" yang banyak dikritik karena banyak tokoh politik terkhususnya ketua umum partai pendukung yang berada didalam jajaran menko dan menterinya. Dari 34 menko dan menteri pada kabinet ini 19 diantaranya merupakan kader partai politik bahkan 4 diantara diangkat saat menjadi Ketua Umum Partai (untuk Suharso Monoarfa sudah tidak menjadi ketua umum partainya). Dan berarti lebih dari separuh kabinet Presiden Jokowi sekarang ini diisi oleh orang-orang parpol dibandingkan diisi oleh orang independen.

Namun kembali lagi seperti yang terjadi pada kabinet Natsir tidak berarti menteri yang berasal atau memiliki hubungan dengan partai politik tertentu memiliki performa yang buruk, kita bisa mengambil contoh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang merupakan Ketum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang memiliki penilaian baik di masyarakat mengenai kinerja di kementerian pertahanan yang berhasil dalam pengembangan industri pertahanan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia untuk mengimpor alat utama sistem senjata (alutista).

Kemudian ada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, yang baru tahun lalu diumumkan oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa Basuki Hadimuljono merupakan kader PDIP yang selama ini dikenal masyrakat bukan merupkan kader partai manapun dan memiliki kinerja yang baik dari periode pertama hingga periode kedua Jokowi sekarang ini ia tidak pernah sekalipun mendapat isu akan di reshuffle. Basuki sendiri memang memiliki performa yang dapat dilihat oleh masyarakat dengan pembangunan infrastuktur yang masif pada pemerintahan Jokowi.

Zaken Kabinet Hanya Utopia?

Membaca penjelasan diatas definisi zaken kabinet yang dikenal sekarang ini tentu bisa saja didebatkan terutama mengenai representasi partai tertentu karena dalam kabinet-kabinet yang sudah ada di Indonesia tidak bisa terlepas dari partai-partai politik pendukung Presiden Jokowi karena dalam membangun pemerintahan yang stabil dimanapun diperlukan pembagian kekuasaan supaya tidak mudah dilengserkan seperti yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer yang dimana kabinet seperti Natsir pun yang dianggap sebagai zaken kabinet tidak bisa bertahan lama karena perselisihan yang terjadi antara partai politik yang kunjung tidak bisa diselesaikan.

Namun meski kabinet diisi oleh orang-orang partai politik bukan berarti kader-kader parpol ini bukan merupakan orang kompeten, banyak nama menteri-menteri yang merupakan kader berbagai  parpol di Indonesia yang memiliki prestasi yang mentereng dan tak jarang memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan menteri-menteri yang bukan berafiliasi dengan partai politik.

Mungkin bisa disimpulkan bahwa zaken kabinet bukan berarti tidak berasal dari partai politik, namun asalkan memiliki keahlian dan pengalaman yang mumpuni meski berasal dari partai politik sekalipun, karena selain orang-orang ahli pembagian kekuasaan juga diperlukan untuk menjamin lancarnya roda pemerintahan tanpa ada intervensi atau konflik kepentingan dari luar.

Dan ditengahnya isu reshuffle tentu saja yang diharapkan oleh masyarakat luas terjadi pergantian menteri yang berdasarkan performanya menjadi menteri bukan karena alasan politis. Namun jika terjadi memang pergantian menteri diharapkan munculnya tokoh-tokoh yang memang memiliki kemampuan untuk mengampu tugasnya sebagai menteri tidak hanya karena berasal dari partai politik pengusung dan pro-pemerintah saja.  

    

  

Sumber: