Ganjar Tidak Berani Keluar dari PDIP?

Seperti yang dilihat Ganjar mengawali karir politiknya dari PDIP dan menjabat di pemerintahan sebagai anggota DPR yang bukan dari hasil pemilihan legislatif (Pileg) melainkan menggantikan sesama kader PDIP Jakob Tobing yang menjabat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Republik Korea. Selanjutnya Ganjar di DPR mendapatkan panggung yang besar dan tak jarang ia menjadi sorot pemberitaan media. 

Setelah dua periode menjabat di DPR ia dicalonkan menjadi Gubernur Jawa Tengah dengan diusung oleh PDIP. Pada saat menjadi Gubernur Inilah Ganjar menjadi terkenal saat ia memarahi petugas Dishub di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang yang kedapatan melakukan pungli. Ganjar pun berhasil mempertahankan jabatannya sebagai Gubenur dengan memenangkan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) pada tahun 2018.

Jika melihat karir politik Ganjar diatas terlihat bahwa PDIP yang membuka jalan untuk Ganjar dalam meraih kesuksesannya hingga saat ini berbeda dengan kebanyakan tokoh politik yang memang mengandalkan sosoknya dibandingkan asal partainya. 

Sehingga tentu saja Ganjar memiliki rasa berhutang pada PDIP karena di partai inilah ia berhasil meraih kesuksesan di perpolitikan Indonesia terlepas dari performanya sebagai wakil rakyat. Dan pada posisi sekarang ini menuju Pilpres 2024 alangkah baiknya Ganjar menunggu respon PDIP sebagai partai yang membesarkan namanya yang bisa dianggap sebagai langkah balas budi ganjar kepada PDIP.

Merusak citra politik

Pencapresan Ganjar di luar dari PDIP akan membuat Ganjar di cap pengkhianat oleh banyak orang khususnya para loyalis PDIP karena Ganjar seakan lebih mementingkan karir politiknya dibandingkan tetap setia pada PDIP. Hal ini kemungkinan besar akan dijadikan Black Campaign oleh beberapa pihak untuk menggagalkan upayanya mejadi Presiden Indonesia selanjutnya dengan pernyataan seperti pengkhianat atau seorang yang oportunis, yang akan merusak citranya sebagai tokoh politik.

Meski tentu saja akan ada counter dari para pendukungnya seperti Ganjar melakukannya demi kepentingan rakyat atau ia lebih mendengarkan suara rakyat daripada suara parpol, yang akan semakin menguatkan Ganjar sebagai sosok yang lebih peduli kepada rakyat daripada elit-elit politik tertentu.

Tetapi tentu saja alangkah lebih baiknya Ganjar untuk menjadi capres dari PDIP supaya hal ini tidak terjadi dan membuat citranya tetap baik di masyarakat luas mengingat pendaftaran calon yang masih ada sekitar 1 tahun lagi dan PDIP yang tidak memerlukan koalisi untuk mencalonkan capresnya.

Lebih menguntungkan para pesaing

Hal ini bisa terjadi jika Ganjar mencalonkan diri dengan koalisi partai lain sedangkan PDIP mencalonkan orang lain. Itu sesuai dengan hasil survei Charta Politika yang baru-baru ini dirilis mengenai jika Ganjar mencalonkan diri sebagai capres bukan dari PDIP akan tetap memilih Ganjar? Pertanyaan ini diajukan kepada para pemilih Ganjar dan PDIP dari hasil survei tersebut terdapat 5% orang menyatakan tidak akan memilih Ganjar lalu ada 87,5% tetap akan memilih ganjar, dan ada 7,5% tidak menjawab.

Merujuk dari hasil survei diatas Nampak bahwa jika Ganjar menjadi capres bukan dari PDIP akan berimbas sedikit dari perkiraan jumlah suara yang ia dapatkan nanti. Apabila kita mencoba untuk melogikan berkurangnya pendukung Ganjar tidak terlepas dari adanya persaingan di basis-basis pemilih setia PDIP yang mengharuskan Ganjar untuk bersaing dengan capres yang nantinya akan di usung PDIP jika bukan Ganjar yang dipilih.