Mohon tunggu...
Harrist Riansyah
Harrist Riansyah Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Lulusan Jurusan Ilmu Sejarah yang memiliki minat terhadap isu sosial, ekonomi, dan politik.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

KIB: Awal Latah Politik Menuju 2024

5 November 2022   16:00 Diperbarui: 5 November 2022   16:05 183
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Kompas/Iqbal Basyari

Disclaimer:

Tulisan ini merupakan murni dari pikiran penulis tanpa melakukan penelitian ilmiah atau riset yang mendalam. Diharapkan kritik dan sarannya dikolom komentar agar sebagai bahan koreksi dan pengetahuan baru bagi penulis.

Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada tanggal 13 Mei 2022 oleh tiga partai politik pro-pemerintah --Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP)---membawa perpolitikan Indonesia menjadi fokus pada Pemilihan Presiden (Pilpres) yang baru akan dilakukan dua tahun lagi atau pada tahun 2024.

Entah apa yang terbenak oleh politisi-politisi lain di Indonesia, setelah pengumuman KIB ini seakan terjadi "latah" oleh beberapa partai-partai politik lain ataupun para politisi secara perseorangan.  

Tidak lama setelah pengumuman koalisi ini Partai Keadilan Sejarahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang membuat koalisi semut merah meskipun koalisi ini tidak bertahan lama setelah PKB bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang berkemungkinan besar akan mengangkat Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden (Capres) dari koalisi mereka.

Tidak hanya itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyuruh Puan Maharani yang merupakan anak dari Ketua Umum PDIP --Megawati Soekarnoputri---juga melakukan safari politik dengan mengunjungi ketua-ketua umum partai politik lain dan juga mulai mencari dukungan ke masyarakat untuk mendukungnya menjadi Capres untuk Pilpres 2024.

Lalu ada "latah" dari kelompok relawan Jokowi (Projo) yang mengadakan musyawarah rakyat (musra) dibeberapa daerah di Indonesia untuk mencari nama-nama calon presiden dan wakil presiden yang nanti nama yang keluar dari musyawarah tersebut akan diberikan kepada Jokowi untuk dimintai restu.

 Selanjutnya dinamika capres semakin menguat setelah Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang diumumkan oleh ketua partai Surya Paloh Bersama dengan Anies Baswedan sendiri.

Tidak berhenti sampai disitu pada tanggal 21 Oktober 2022 ketika perayaan HUT Partai Golkar Presiden Jokowi dalam pidatonya mulai menyindir perihal kriteria capres dan juga mendorong untuk mengumumkan capres tetapi tidak merinci pihak siapa yang dimaksud dengan presiden. 

Alhasil dari pidato Jokowi tersebut membuat Projo yang sedang melakukan musra akhirnya memutuskan memajukan hasil dari musra yang awalnya direncanakan selesai pada Maret 2023 menjadi Januari 2023.

Jika melihat dari rangkaian peristiwa politik diatas sangat terlihat dinamika capres untuk pilpres 2024 semakin masif pergerakannya setelah terbentuknya KIB yang seakan Koalisi tersebut menjadi "pemicu" tokoh-tokoh dan partai-partai politik lain untuk juga mulai mencari koalisi partai untuk memenuhi Presidential Threshold 20% dan juga mencari sosok yang layak menjadi capres dan cawapres dari koalisi. 

Munculnya KIB memang banyak orang berspekulasi tentang ini merupakan "sekoci Ganjar" atau bisa dibilang inisiatif kubu Jokowi yang tentu saja kabar tersebut tidak bisa dipastikan kebenarannya dengan pasti.

Namun akan menarik jika yang terjadi KIB gagal menggaet tokoh yang memiliki elektabilitas yang besar atau justru membubarkan koalisi karena hal itu akan membuat partai dalam KIB menjadi dipandang buruk oleh masyarakat luas karena terlihat tidak memiliki tujuan dan tidak memiliki pendirian.

Jika hal tersebut terjadi kemungkinan selanjutnya perolehan suara partai-partai KIB dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) akan semakin terancam bahkan sudah terlihat sinyal tersebut dalam beberapa survei yang diadakan Lembaga survei, dimana PAN dan PPP yang merupakan bagian dalam KIB memiliki elektabilitas dibawah 4% atau dibawah Parliamentary Threshold yang pasti jika itu terjadi akan membuat kekuatan partai itu semakin melemeh kedepannya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun