Harriet Jo Kaunang 12 IPS 1/15
                                                        Transformasi Ekonomi
Pada 2019, ekonomi Indonesia menduduki peringkat ke-16 di dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$1.12 triliun. Menurut data World Economic Forum (WEF) pada tahun 2024, ekonomi Indonesia diprediksi akan menduduki peringkat ke-5 dunia dengan PDB sebesar US$5.3 triliun. Prediksi tersebut didapat dari peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah dan angkatan kerja yang signifikan sehingga dapat meningkatkan pendapat dan konsumsi masyarakat, selain itu keuntungan dari Indonesia yang memiliki penduduk yang cukup banyak sehingga dapat menumbuhkan ekonomi.
Namun, PDB adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu, PDB hanya indikator untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan  tidak menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Dalam penghitungan PDB, semua nilai barang jasa yang dihasilkan negara dimasukkan tanpa membedakan barang jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau warga asing. Padahal barang jasa yang dihasilkan oleh warga asing tersebut tidak akan dinikmati oleh rakyat karena sebagian atau seluruhnya akan dibawa ke negara warga asing yang bersangkutan.
Maka, dibutuhkan indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara yaitu pendapatan nasional bruto per kapita. Berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita pada tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat ke-120 di dunia dengan besaran US$3.840. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2019, masih terjadi ketimpangan pengeluaran antara rakyat kaya dan miskin dengan Gini Ratio sebesar 0,382. Semakin kecil Gini Ratio maka ketimpangan antara rakyat kaya dan miskin akan semakin kecil. Gini Ratio Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 139 negara (World Bank, 2018).
Maka dari itu, kita membutuhkan suatu strategi baru yang dapat memajukan perekonomian Indonesia dalam mencapai suatu kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya perkembangan ekonomi, kesenjangan sosial ekonomi akan terus terjadi, kesenjangan ekonomi ini akan membawa banyak dampak negatif untuk negara contohnya adalah timbulnya kriminalitas, pengangguran, serta kemiskinan. Kriminalitas muncul karena ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran terjadi karena tidak adanya kesempatan kerja.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seperti prediksi lembaga internasional WEF dan agar pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan ketimpangan antara rakyat miskin dan kaya, maka Pemerintah Indonesia dan seluruh bangsa harus bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Beberapa strategi yang harus diambil oleh Pemerintah dalam pembangunan nasional adalah transformasi ekonomi. Kebijakan transformasi ekonomi untuk menyelesaikan berbagai tantangan bangsa di bidang perekonomian. Sejumlah pilar yang dirancang untuk mendorong transformasi ekonomi agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil.
Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla (JK) mengatakan Transformasi Ekonomi Indonesia Maju untuk menjaga perekonomian Indonesia transformasi ekonomi perlu dilakukan , dengan tujuan kedepannya adalah meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Dalam setiap proses transformasi ekonomi, pasti akan ada resikonya. Namun, resiko ini bisa diselesaikan melalui pemanfaatan teknologi untuk mencapai ekonomi yang ideal bagi masing-masing sektor usaha.
Transformasi ekonomi berfokus pada pemanfaatan potensi desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah, yang akan berpengaruh besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seorang petani yang tinggal di desa tidak perlu untuk pindah ke kota untuk menjadi buruh, namun dengan adanya transformasi ekonomi kita memanfaatkan infrastruktur yang memadai dan teknologi pertanian yang maju untuk petani tetap melakukan pertanian namun dengan lebih efisien. Dengan begini kualitas pertanian akan meningkat dengan harga yang baik, dan membuka peluang lapangan kerja sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing daerah.
Kebijakan transformasi ekonomi terdiri atas lima pilar utama, yaitu Mengoptimalisasikan pembangunan infrastruktur, Menguatkan implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi, Meminimalisir ketergantungan modal asing, Efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Konfigurasi Investasi untuk mendukung pertumbuhan. Agar kelima pilar transformasi ekonomi ini berjalan dengan baik, pemerintah harus memperkuat koordinasi atau kerjasama dan dukungan kebijakan dari seluruh sektor di bidang ekonomi negara Indonesia.
Pilar pertama, Optimalisasi pembangunan infrastruktur. Berfokus untuk sebanyak-banyaknya memanfaatkan hasil yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur pemerintahan saat ini, namun dengan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur fisik, non fisik dan digital yang saling terintegrasi. Sejak 2016 hingga 2018, tercatat telah melakukan pembangunan infrastruktur  pada akhir tahun lalu sejumlah 62 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah diselesaikan. Pembangunan infrastruktur akan tetap dilakukan secara bertahap dengan perencanaan yang terintegrasi dan kelengkapan fasilitas, tanpa berlebihan membebani BUMN. Tujuannya agar pusat-pusat kegiatan ekonomi saling terintegrasi sehingga tercapai efisiensi bagi kegiatan perekonomian.
Pilar kedua, memperkuat implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi faktor-faktor ketimpangan ekonomi melalui kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 masih didominasi pulau jawa dengan 59%, Sumatera 21,32%, Kalimantan 8,05%, Sulawesi 6,33%, Bali Nusra 3,06%, serta Maluku dan Papua sebesar 2,24%. Sementara itu, masih terjadi perbedaan angka kemiskinan antar provinsi, saat ini DKI Jakarta memiliki angka yang paling kecil yaitu 3,47% dengan Papua provinsi yang memiliki angka kemiskinan paling tinggi sebesar 27,53%. Oleh sebab itu, Pemerintah harus bisa membangun infrastruktur untuk mempercepat dan pemerataan pembangunan terutama di luar pulau Jawa termasuk Papua. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membuka akses wilayah dan memperlancar distribusi dan transportasi. Diharapkan Pemerintah memprioritaskan pembangunan daerah tertinggal, perbatasan dan terpinggir.
Pilar ketiga, meminimalisir ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka Pemerintah harus memperkuat struktur ekonomi nasional, mendorong investasi, dan memperkuat industri pengolahan yang berbasis ekspor. Dunia usaha harus meninggalkan 'kebiasaan' menjual atau mengekspor bahan mentah atau bahan baku. Industri dalam negeri harus mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Pemerintah juga harus mendorong UMKM agar bertumbuh dan naik kelas. Ditambah dengan ketergantungan impor bahan baku maupun barang modal yang harus dikurangi secara signifikan. Strategi ini akan berhasil untuk meningkatkan industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap asing, juga untuk mengurangi pengeluaran devisa negara sekaligus dapat menjaga stabilitas nilai rupiah dan memperkuat fundamental ekonomi nasional.
Pilar keempat yaitu efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Dengan hadirnya industri 4.0, timbul juga tantangan bagi pemerintah dalam menciptakan regulasi yang dapat menyiapkan SDM berkualitas, serta memastikan pekerja mendapat pekerjaan yang layak dengan adanya peningkatan keterampilan yang selalu berkelanjutan. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan pembaharuan kurikulum agar sesuai kebutuhan industri dan menambah instruktur, seiring nya waktu industri akan terus berkembang namun dengan adanya kurikulum yang beradaptasi dan mengikuti perkembangan atau perubahan industri maka kurikulum akan terus berguna. Pembangunan informasi pasar kerja yang efektif dan berkelanjutan juga dapat membantu agar negara dapat beradaptasi dengan industri yang terus berkembang. Selain itu, Indonesia yang diperkirakan akan mengalami bonus demografi mulai tahun 2035 dimana usia produktif akan mencapai 65% dari total penduduk Indonesia sekitar 305,6 juta jiwa saat ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui bidang pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting. Dengan memperbanyak sekolah kejuruan dapat meningkatkan keterampilan sejak kecil dan menambah wawasan. Dengan demikian, kualitas angkatan kerja yang sebagian besar masih berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan tidak mampu untuk melanjutkan sekolah bisa beradaptasi dengan tingkat sekolah menengah. Strategi ini diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana.
Pilar terakhir adalah konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan. Saat ini ICOR Indonesia tergolong tinggi, Rasio Incremental Capital-Output (ICOR) adalah rasio investasi terhadap pertumbuhan yang sama dengan kebalikan dari produk modal marjinal. Hal ini menandakan bahwa investasi di Indonesia secara makro kurang efisien. Lima industri prioritas makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, serta kimia akan didorong sebagai industri berorientasi ekspor. Strategi konfigurasi investasi diarahkan untuk dapat menurunkan ICOR melalui penurunan suku bunga riil, optimalisasi investasi yang memberikan return lebih cepat dan berorientasi ekspor, efisiensi produksi melalui pengembangan sumber energi murah, pengembangan SDM dan reformasi pasar ketenagakerjaan, dan juga digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi serta optimalisasi underutilized assets dan resources.
Transformasi ekonomi yang ditetapkan sebagai strategi pemulihan ekonomi Indonesia oleh pemerintah jika dilakukan dengan benar secara bertahap dan konsisten. Strategi ini akan berdampak sangat baik dan bisa mengembangkan Indonesia menjadi negara yang maju secara ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia dengan resiko sekecil-kecilnya, serta memperbaiki kesenjangan ekonomi dan sosial yang sedang terjadi di Indonesia. Strategi ini harus bisa dipertimbangkan oleh sektor di bidang ekonomi wilayah-wilayah sebagai strategi utama dalam pemulihan perekonomian Indonesia.
