4. Kecurangan di KPUD dan KPU Provinsi
Kecurangan masih bisa terjadi di KPU (baik KPUD dan KPU Provinsi). Untuk KPU Pusat untuk bermain susah karena sifatnya hanya membacakan dan merekap suara dari provinsi-provinsi yang ada.
Modus permainan di KPUD dan KPU Provinsi adalah sama yaitu penambahan angka. Namun, resikonya lebih besar. Permainan di KPUD dilakukan jauh hari sebelum rapat pleno. Pada rapat pleno sendiri susah dilakukan.
Permainan di KPUD modusnya berbeda dengan level di bawahnya. Di sini modusnya adalah pada surat suara kosong atau mempermainkan jumlah suara sah dan suara yang tidak sah. Surat suara yang tidak sah atau surat suara kosong (tidak terpakai) jika banyak pada satu daerah maka akan dikonversi ke salah satu atau beberapa calon yang mungkin sudah antri memesan. Apalagi mereka memegang C1 yang berhologram, mereka akan mudah membaca peluang di mana saja mereka dapat bermain. Anggota KPUD akan menginstruksikan kepada PPK dan PPS untuk bermain dan mengarahkan pada calon tertentu dengan mempertimbangkan jumlah suara sah dan suara tidak sah.
Kejanggalannya adalah: partisipasi masyarakat untuk DPR-RI, misalnya, sangat kecil jika dilihat di lapangan. Tetapi kenapa ketika sudah sampai di KPUD atau KPU Provinsi dan ke Pusat, partisipasi untuk masyarakat untuk DPR-RI menjadi sangat besar. Tembus 75% persen. Padahal di lapangan, di banyak TPS, tidak sampai 60%. Inilah kerjaan KPUD atau KPU Provinsi.
Diskusi
Pemilu 2014 merupakan pemilu yang sangat penuh dengan kecurangan. Semua lini memiliki lobang besar untuk berbuat kecurangan. Peranan Panwaslu/Bawaslu harus dioptimalkan. Bila perlu KPK harus turun tangan lebih intens dalam proses pemilu. Panwas di lapangan sangat rentan kongkalikong.
Sistem pemilu sudah darurat untuk diperbaiki. Tanpa ada perubahan sistem, pemilu apapun itu bentuknya (Pilkada, Pileg, Pilpres) akan penuh dengan kecurangan. Sistem E-Count sangat perlu untuk diberlakukan. Perhitungan secara elektronik sejak dari TPS yang datanya langsung ke database pusat adalah solusi yang dapat memotong kecurangan-kecurangan ini. Publik harus bisa mengakses langsung hasil perhitungan secara real time.**[harjasaputra]
