Indonesia Darurat Korupsi dan Darurat Pembajakan Demokrasi

Banyuwangi 3 Oktober 2021.

Akibat Sistem Politik dan Birokrasi yang Amburadul serta seringnya ketidakpastian Hukum di Indonesia inilah salah satu faktor ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum. 

Selain juga praktek korupsi dihampir semua lini yang terjadi selama ini sudah kelewatan batas.

Beberapa bulan kebelakang ini saja KPK telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada sejumlah pejabat negara atau pejabat publik mulai dari tingkat Menteri, Gubernur, Bupati, Anggota DPR RI, DPRD hingga sekelas Camat, itu hanya di KPK. 

Belum lagi tangkapan di Kejaksaan maupun Kepolisian yang tentu juga tak kalah banyak.

Sebut saja mulai dari menteri Edhy Prabowo sebagai tersangka dalam kasus suap ekspor benih Lobster saat masih menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Menteri Sosial Juliari Batubara yang menitipkan dana Rp 10 ribu dari tiap paket pengadaan bansos COVID-19 seharga Rp 300 ribu.

Kemudian yang terbaru wakil ketua DPR RI Aziz Samsudin dengan kasus suap yang menyeret banyak tersangka didalamnya, dan juga Bupati Probolinggo bersama suaminya anggota DPR RI yang melibatkan puluhan orang menjadi tersangka hingga sekelas camat. 

Yang artinya korupsi sekarang ini bukan lagi dilakukan sendiri, bahkan sudah berjamaah.