Kaitannya dengan QRIS, misinterprestasi itu dapat mengganggu kenyamanan penggunanya. Patut diakui, QRIS ini berperan besar mengakselerasi transisi ekonomi konvensional ke digital. Buktinya adalah peningkatan yang cepat jumlah pengguna dan frekuensi penggunaannya, sesuai data Bank Indonesia. Momentum yang baik itu tentunya harus dijaga.
Komunikasi yang tepat adalah kuncinya. Pembuat kebijakan perlu memilih kanal yang paling efektif, cara yang menarik, dan penyampaian secara intensif. Bagaimanapun, kebijakan perpajakan mempunyai tujuan yang baik untuk meningkatkan pendapatan negara. Wajar saja, jika kebijakan semacam itu rentan diperdebatankan. Terutama, masyarakat yang khawatir beban hidupnya akan bertambah.Â
Untuk itulah, pembuat kebijakan perlu terus memantau peredaran informasi sekaligus respons masyarakat. Jika nampak ada penyimpangan, perlu segera diluruskan. Masyarakat pun, termasuk warganet, mesti bijak menyikapi keputusan pemerintah. Tindakan menyebarkan fakta salah, seperti sementara pihak yang memviralkan transaksi QRIS yang terkena pajak, perlu dihentikan.
Tentu, kita semua tidak ingin, kebijakan yang dimaksudkan untuk kebaikan negara justru menghambat laju digitalisasi ekonomi. Yang bagaimanapun juga, digitalisasi ekonomi merupakan salah satu jalan guna memajukan kehidupan bangsa.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H