Mencegah Salah Kaprah QRIS

"Pakai QRIS apa?" Pertanyaan yang sempat trending di X (Twitter) beberapa waktu lalu. Atau, mungkin ada yang pernah mendengar kalimat ini, "Kalau pakai QRIS minimal transaksi Rp10 ribu". Ada juga yang seperti ini, "Jika bayar pakai QRIS kena charge sekian persen".

Pengalaman di atas menggambarkan masih adanya kemungkinan salah kaprah masyarakat terhadap pemanfaatan QRIS. Memang, trend bayar pakai QRIS termasuk baru diantara pembayaran non tunai yang lain, seperti kartu debit atau kartu kredit. QRIS diperkenalkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 2019.

QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard merupakan penyatuan berbagai macam QR Penyedia Jasa Pembayaran (bank atau non-bank). Jadi, masyarakat tidak perlu direpotkan mengunduh berbagai macam aplikasi pembayaran. Cukup satu aplikasi QR bisa digunakan untuk transaksi di aplikasi QR apapun.

Yang Perlu Diketahui

Kegusaran netizen mengenai pertanyaan jenis QRIS yang digunakan dengan demikian cukup beralasan. Apapun penyedia QRIS-nya sebetulnya tidak menjadi persoalan. Maksudnya, kalaupun penyedia QRIS pembeli dengan penyedia QRIS penjual (merchant) berbeda, transaksi tetap bisa diproses. Upaya memudahkan transaksi itulah yang menjadi daya tarik utama QRIS.

Selain kemudahan, BI dalam penjelasan ketentuannya menyebutkan QRIS ini salah satunya diarahkan untuk mendukung inklusi keuangan. Termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dari situ dapat ditangkap semangat bank sentral yang hendak memfasilitasi transaksi non tunai untuk segala kalangan. Dan tentunya, dengan jumlah nominal kecil sekalipun.

Kesimpulannya, QRIS dapat digunakan untuk transaksi retail hingga serupiah pun, tidak ada batasan minimal transaksi. Ketentuan BI yang ada hanya terkait maksimal transaksi yaitu Rp10 juta per transaksi.  

Kemudian, konsumen pun semestinya dibebaskan dari berbagai biaya transaksi menggunakan QRIS. Hal itu sudah ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan BI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP). Pasal dimaksud melarang penyedia barang/jasa mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada pengguna jasa (pembeli). Oleh karenanya, seharusnya tidak ada pengenaan charge kepada pembeli yang menggunakan QRIS.

Mengapa Salah Kaprah?

Salah kaprah yang masih terjadi bisa dipicu beberapa faktor. Pertama, penyedia jasa pembayaran kurang mengedukasi pedagang yang menggunakan QRIS. Kondisi itu kemungkinan bisa terjadi karena petugas penyedia jasa pembayaran sebatas fokus pada pencapaian target merchant QRIS, sebagaimana banyak terjadi saat ini. Tapi, bisa juga karena para pedagang yang enggan memperhatikan informasi-informasi terkait pemanfaatan QRIS.