Bank mungkin juga ragu untuk melakukan tindakan tegas dengan alasan menjaga hubungan bisnis dengan nasabah (pedagang).
Persaingan di industri perbankan mendorong bank untuk berlomba-lomba mencari nasabah sebanyak-banyaknya. Apapun itu, alasan tersebut tidak dibenarkan mengingat nasabah yang lain (konsumen pembeli barang) yang akan mengalami kerugian.
Kedua, pedagang enggan untuk membayar biaya penggunaan EDC kepada bank. Akhirnya, mereka membebankan biaya dimaksud pada konsumennya melalui pengenaan tarif tambahan. Mereka berargumen pengenaan tarif tersebut menggerus margin keuntungan (ketika pembayaran menggunakan kartu).
Sebenarnya beban biaya tersebut (untuk kartu kredit) sekarang sudah semakin kecil sekitar satu persen (sebelumnya mencapai tiga persen) sejak pemberlakuan merchant discount rate sebagai tindak lanjut pelaksanaan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Memang masih tersisa permasalahan mengenai pengenaan tarif untuk kartu debit pasca pemberlakuan GPN dari bank kepada pedagang (sebelumnya tidak dikenakan), maksimal 1%.
Jadi, tidak semestinya pedagang terbebani dengan biaya itu.
Ketiga, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan larangan pengenaan biaya tambahan. Seperti telah saya sebutkan sebelumnya, masyarakat sebagai konsumen memiliki posisi lemah dalam hal ini.
Mereka memang dapat menolak tetapi pada umumnya pedagang tidak akan memproses transaksi jual beli barang. Mungkin juga kasir yang melayani transaksi itu tidak paham larangan yang ada karena hanya menjalankan perintah dari pemilik toko.
Bank Indonesia sebagai regulator pun penting untuk melakukan pengenalan dan edukasi mengenai keberadaan aturan-aturan tersebut. Selain itu, evaluasi dengan industri perbankan masih perlu untuk dilakukan guna membahas kendala di lapangan (misalnya, pedagang yang masih keberatan dengan persentase pengenaan tarif). Â
Masyarakat akan semakin memahami hak mereka mengenai pembebasan biaya tambahan itu. Mereka akan kian cerdas sebagai konsumen dan dengan sendirinya akan turut membantu penegakan kepatuhan.
Apabila pengawasan dari bank masih lemah, masih ada peran masyarakat yang dapat diandalkan dalam menyampaikan laporan pelanggaran kepada Bank Indonesia atau perbankan.
