Primadona demokrasi itu bernama rakyat. Tetapi, kata Goenawan Muhammad (2005), penulis Caping yang kesohor itu, rakyat telah mengandai menjadi makhluk mitologis.
Ia adalah kata, "sosok", "subjek" yang terus diperjuangkan dan selalu diajak bercumbu dalam koridor-koridor negara yang (dianggap) demokratis, adil, dan lebih-lebih ia juga dibela, tetapi di sisi lain rakyat menandai "ketidakjelasan" akan sesuatu yang diperjuangkan dalam demokrasi. Meski begitu, Abraham Lincoln tetap berucap manis, "Democracy is government by the people, from the people and for the people."
Bagi saya, "rakyat" tidak mungkin bisa didefinisikan secara sempurna; karena yang dituai pasti sebuah kontradiksi. Namun yang nampak, ia selalu mewakili subjek yang "tertindas" dan "kalah". Mereka yang menjadi korban Lapindo adalah rakyat. Karyawan yang di-PHK secara sepihak adalah rakyat.
Mereka yang berdemo menuntut penurunan harga BBM, bahan pangan, susu, dan lain-lain adalah rakyat. Hingga pada akhirnya ---rakyat selalu seolah mereka yang tak bosan untuk menuntut.
Rakyat dan demokrasi ---dua kata itu- menjalin gerakan zig-zag dan atraktif; kadang mereka mesra, dan terkadang tak harmonis. Kemesraan itu ada karena subjek yang satu menuntut kebebasan dan yang lainnya menawarkan kebebasan bahkan melembagakannya. Sementara ketidakharmonisan ---tanpa disadari- membenturkan keduanya dalam relasi mayoritas dan minoritas yang lunak.
Mari kita berandai-andai: tidakkah demokrasi memberikan kebebasan memilih kepada rakyat? "Ya". Lalu, ada 100% rakyat yang bebas memilih; A sebesar 52%, dan B sisanya 48%. Dapatkah 52% itu kita ukur sebagai mayoritas? Tidak, kalau saja demokrasi itu memuat konstitusi yang secara tegas "menyamakan" hak yang sama bagi setiap warga negara. Tapi kenyataan ini nampaknya terlalu ideal.
Demokrasi justru mewartakan keberadaan mayoritas sebagai "pemenang" dan yang lain "tertindas". Tidak semua orang yang mengidentifikasi diri sebagai rakyat mendapatkan kebebasan dalam demokrasi karena ia membelah diri dalam mayoritas-minoritas.
Kalau saja pengandaian itu kita lakukan secara ekstrim, maka demokrasi boleh jadi hanya mewakili kepentingan mayoritas. Demokrasi tidak butuh suara bulat, tetapi hanya suara terbanyak atau mayoritas (Thomas Hobbes: 1996). Dan sebagai mayoritas, ia sangat berpotensi mengatur laku demokrasi dan memegang kekuatan ideologis sebagai yang "benar" dan legitimate.
Warga Ahmadiyah yang secara kuantitas kecil ---yang notabene juga rakyat- yang diserang oleh ekstrimis Islam adalah bukti tidak nyamannya kebebasan "memilih" itu.
Demokrasi kita berjalan di atas kuasa "mayoritas" ---baik secara kuantitas dan kualitas- dengan memberikan sedikit ruang bagi yang minoritas; sosial, politik, agama, budaya, dlsb. Kalaupun Ahmadiyah dianggap "sesat", tidakkah pencitraan itu juga melalui diskursus ideologi yang dikendalikan oleh "mayoritas"? Jika jawaban itu "iya", maka kita sebenarnya tidak pernah lepas dari jejaring kolonialisme! Â
Hak individu
Secara praktik demokrasi kita belum memenuhi standar ideal, lalu apa tawaran kita tentang kebebasan yang menjadi trademark demokrasi? Dan bagaimana pula kita mesti melihat relasi minoritas-mayoritas dalam demokrasi itu sendiri?
Pertama-tama, bagi saya, elemen terpenting dalam demokrasi adalah pemaknaan atas hak individu. Jika demokrasi kita memberikan kebebasan atas masing-masing pribadi; dalam bersuara, berserikat, beragama, memeluk keyakinan, beristri, menjalankan tradisi, dlsb., maka seharusnya negara kita tidak merebut itu. Negara hanya memiliki hak dan kewajiban untuk "menjaga"!
Romo Frans Magniz Suseno (2006) pernah menganalogikan hak individu ini dalam bentuk hak milik. Ia mencontohkan; apabila jam tangan kita dicopet, lalu pencopet itu ditangkap, maka kita tidak perlu musyawarah atau "tepa slira" dengan pencopet untuk mendapatkan jam tangan kita kembali. Jam tangan itu harus diberikan begitu saja kepada kita karena memang merupakan hak milik kita.
Apa yang menjadi hak kita, pemakaiannya ---sejauh tidak dibatasi oleh undang-undang yang justru mendefinisikan cakupan setiap hak- adalah "hak" kita, maka kita boleh memakainya sejauh tidak mengganggu hak orang lain dan kita tidak perlu minta izin pihak lain (Suseno; hlm. 373).
Yang kedua, diperlukan perangkat hukum yang tidak melanggar hak fundamental individu. Negara adalah struktur, sehingga membutuhkan perangkat; itulah aturan atau hukum. Yang terpenting, hukum itu tidak mempertimbangkan "mayoritas dan minoritas" dalam proses regulasinya. Diterbitkannya SKB 2 Menteri menyangkut pembangunan rumah ibadah sekitar 3 tahun lalu, tidaklah mencerminkan perangkat hukum yang demokratis. Regulasi itu justru mengebiri hak fundamental individu yang jelas-jelas dijamin dalam pasal 28 dan 29 UUD 1945.
Selain itu, regulasi ini justru menguapkan sayap balik demokrasi. Bahwa mekanisme demokrasi yang menggunakan pendapat umum (mayoritas) sebagai alat ukur dalam penyusunan kebijakan publik justru tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi itu sendiri. Inikah sebuah kontradiksi itu? May be Yes, May be No!
Terakhir, karena belum ada tawaran yang lebih baik dari sistem demokrasi ---baik langsung atau perwakilan, maka yang bisa dilakukan saat ini adalah meminimalisir kesenjangan mayoritas-minoritas melalui empati, advokasi, dan konstitusi. Maka bagi saya, demokrasi perlu dimaknai sebagai sebuah proses, bukan tujuan. Â Â
Dengan demikian, laku demokrasi perlu digandengkan dengan hak individu yang tetap terjaga dengan sketsa keadilan hukum yang tidak mendiskreditkan minoritas. Semoga!
