Penggunaan "State Aid" dalam Likuidasi Bank di Italia

Pada 23 Juni 2017, European Central Bank (ECB) menyatakan 2 bank di Italia, Veneto Banca dan Banca Popolare di Vicenza, memenuhi kategori "Failing or Likely To Fail (FLTF)" dan menyerahkan penanganannya kepada Single Resolution Board (SRB).

Berbeda dengan ketika menangani Banco Popular Espanol, SRB memandang kegagalan Veneto Banca dan Banca Popolare di Vicenza tidak memiliki dampak signifikan (sistemik) bagi stabilitas sistem keuangan di Eropa. Oleh karena itu, pelaksanaan resolusi atas kedua bank tersebut tidak diperlukan demi kepentingan publik (the resolution action with respect to the bank is not necessary or warranted in the public interest).

Bank yang ditetapkan FLTF dan menurut SRB tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan resolusi, konsekuensinya harus dikeluarkan dari sistem perbankan (wind-down/liquidate) yang pelaksanaannya dilakukan sesuai national insolvency procedures dan oleh otoritas resolusi negara tempat kedudukan bank tersebut. Bank of Italy merupakan otoritas resolusi di Italia, selain fungsinya sebagai bank sentral.

“Under EU rules, a failing bank should in principle be liquidated under normal insolvency proceedings, except in cases where the SRB considers that there is a public interest in placing the institution under resolution because liquidation under normal insolvency proceedings might jeopardise financial stability, interrupt the provision of critical functions, and affect the protection of depositors"

www.nytimes.com

Veneto Banca dan Banca Popolare di Vicenza merupakan bank kecil di Italia dengan pangsa kredit sekitar 1% dan 1,5%, serta jumlah aset per akhir 2016 masing-masing sebesar €28 miliar dan €35 miliar. Meski secara nasional tidak memiliki kontribusi besar, kedua bank memiliki peran penting dalam perekonomian di wilayah Venezia, keduanya sering disebut Venetian Banks.

Bank of Italy memandang perlu untuk mengupayakan agar pelaksanaan likuidasi kedua bank tersebut tidak mengganggu pelayanan jasa perbankan di wilayah tersebut dan tidak memicu kepanikan nasabah bank-bank lainnya. Selain itu, juga dipertimbangkan upaya untuk melindungi investor retail yang menempatkan banyak uangnya pada subordinate debts di perbankan Italia.

Sesuai State Aid rules, Pemerintah negara di Eropa dapat memberikan bantuan keuangan dalam rangka memitigasi dampak dari pelaksanaan likuidasi suatu bank (public support to mitigate the effects of a bank's market exit). Pemerintah Italia memanfaatkan “celah” peraturan tersebut, meski harus dengan mengorbankan uang pembayar pajak.

Pemberian bantuan tersebut dengan syarat pemegang saham dan pemegang subordinate debts harus berkontribusi penuh (burden sharing) dan tidak mengganggu iklim kompetisi yang sehat. Pemberian bantuan keuangan tersebut juga perlu mendapat persetujuan dari European Commission (EC).

Pada 24 Juni 2017 atau sehari setelah FLTF, Pemerintah Italia mengajukan permohonan persetujuan kepada European Commission untuk memberikan bantuan keuangan dalam proses likuidasi kedua bank tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan pada 25 Juni 2017, sesuai persyaratan State Aid, otoritas resolusi membebankan seluruh kerugian bank kepada para pemegang saham dan pemegang subordinate debts.

Melalui lelang terbuka, otoritas resolusi kemudian menjual/mengalihkan good assets dan simpanan beserta senior debts kedua bank tersebut dengan nilai setara kepada bank terbesar kedua di Italia, Intesa Sanpaolo, seharga €1 (satu euro). Sedangkan bad assets dan junior debts ditinggal pada kedua bank tersebut untuk selanjutnya dilikuidasi dengan bantuan pendanaan/pinjaman dari Intesa Sanpaolo.

Bantuan keuangan dari Pemerintah Italia diberikan kepada Intesa Sanpaolo dalam bentuk tunai sebesar €4,8 milyar dengan rincian: €3,5 milyar untuk memastikan rasio permodalan Intesa Sanpaolo tidak terdampak atas pengambil-alihan tersebut (capital neutral), dan €1,3 milyar untuk biaya integrasi dan rasionalisasi bank termasuk penutupan 600 kantor cabang dan PHK sekitar 3.500 karyawan. Intesa Sanpaolo juga mendapat jaminan dari Pemerintah senilai €400 juta untuk mengantipasi penurunan nilai aset yang diambil-alih.

Dari total aset €51 milyar yang diambil-alih Intesa Sanpaolo dihitung ATMR-nya sejumlah €28 milyar, sehingga untuk mempertahankan rasio permodalan (CAR) Intesa Sanpaolo sebesar 12,5% diperlukan bantuan dana sebesar €3,5 milyar.

Sedangkan dalam pelaksanaan likuidasi kedua bank, Pemerintah Italia memberikan jaminan (state guarantee) sebesar €12 milyar untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas aset, risiko hukum/legal dispute, dan jaminan atas pinjaman dari Intesa Sanpaolo. Per 30 Juni 2017, grup Intesa Sanpaolo mengelola aset senilai €788 milyar.

Dengan pemberian bantuan keuangan dan jaminan tersebut, Pemerintah Italia memiliki hak pertama dalam pembagian hasil likuidasi kedua bank. Pemerintah Italia berharap akan mendapat recovery rate yang tinggi, sehingga biaya riil atas bantuan keuangan dan jaminan tersebut akan jauh lebih rendah dari yang telah dikeluarkan.

Seberapapun recovery rate yang akan diperoleh, keputusan Pemerintah Italia menggunakan State Aid guna membantu likuidasi 2 bank kecil tersebut menjadi pertanyaan publik. Banyak pandangan menduga Pemerintah Italia lebih mempertimbangkan aspek politik dibanding ekonomi. Apalagi jika dibandingkan dengan resolusi Banca Popular di Spanyol dimana Santander sebagai aqcuiring bank mengupayakan sendiri pendanaannya melalui right issues tanpa menggunakan State Aid atau Resolution Fund.