Memperkuat Sektor Ekonomi & Sosial Kultural Potensial DKI Jakarta Pasca Kepindahan Ibukota Negara

Pada April 2019, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dalam RPJM 2020-2024 bahwa ibukota Indonesia akan dipindahkan diluar pulau Jawa. Lokasi yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk ibukota negara yang baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara & Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibukota baru ini merupakan realisasi dari Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara (RUU IKN) yang telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.3 tahun 2022 pada tanggal 15 Februari 2022.

Dilansir dari Buku Saku IKN (2022), nama Nusantara dipilih menjadi nama ibukota negara baru karena kata tersebut telah menjadi ikonik dimata internasional. Rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Nusantara bisa dilihat dari beberapa urgensi yang menjadi alasan penting pemindahan ibukota ke tempat yang baru. Pemindahan ibukota negara ke Nusantara dilakukan karena beberapa alasan sebagai berikut:

• Menurut data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada 2015 menyebutkan sebesar 56,56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.
• Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 bahwa kontribusi PDB di Pulau Jawa terhadap Indonesia sebesar 58,49%. Lebih dari setengah PDB Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.
• Krisis air bersih mulai terjadi di Jawa & Bali. Ketersediaan air paling buruk berada di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur.
• Pertumbuhan urbanisasi yang pesat dari daerah-daerah Indoesia ke Jakarta yang menyebabkan Jakarta menjadi sangat padat penduduknya. Kepadatan penduduk Jakarta yaitu 16.704 jiwa/km sementara rata-rata kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km. Selain itu, Jakarta merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 menurut data dari TomTom Traffic Index.
• Ancaman bahaya bencana alam dimana lebih dari 50% wilayah di Jakarta rawan akan banjir dan ketinggian tanah di wilayah Jakarta turun hingga 35-50 cm selama kurun 2007-2017.

Kota Jakarta setelah kepindahan ibukota negara diyakini akan tetap menjadi pusat bisnis, perdagangan, dan berbagai bidang kesenian dan kemungkinan menjadi daerah otonomi khusus di Indonesia. Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 yaitu Ahmad Riza Patria dalam wawancara dengan Kompas (2022) menyatakan "Jakarta bisa memilih untuk menjadi kota pusat perekonomian, pusat perdagangan atau kota jasa berskala global. Jakarta punya beban ekonomi yang besar dan selama ini berpengaruh bagi Indonesia. Jakarta ingin memastikan program pembangunan agar menjadi kota terkemuka di dunia. Jakarta bisa menjadi ibukota terkemuka seperti New York di Amerika Serikat yang menjadi pusat bisnis dan ekonomi dunia".

Jakarta awalnya merupakan kota pelabuhan dan perdagangan sebelum masa kolonial maupun setelah masa kolonial.  Jakarta dengan sejarah kotanya sebagai pusat pemerintahan dari zaman kolonial hingga pasca kemerdekaan tak  lepas dari keistimewaan terhadap kontribusi historis yang mengingatkan warga terhadap identitas hingga menyentuh aspek yang lebih konkrit yaitu kemakmuran warga dari segi ekonomi dan lingkungannya.

Sementara dari segi komunitas asli Betawi yang sejak awal sebelum merdeka menjadi basis otonom merupakan salah satu alasan pentingnya kekhususan dari aspek sosio-kultural. Tujuannya tak hanya melindungi komunitas asli juga menghormati dan mengakui eksistensinya. Hal ini patut dipertahankan dikarenakan Jakarta bisa menjadi otonomi khusus.

Dari sisi pelayanan transportasi publik, mekanisme pelayanan di Jakarta sudah  menggunakan internet of think. Penggunaan IT dewasa ini serta pengintegrasian melalui aplikasi dan pelayanan terpadu menjadikan Jakarta menjadi prototype pelayanan terbaik di Indonesia dengan tetap mempertahankan pelayanan yang maksimal & terdepan dengan kecanggihan teknologi.

Indonesia adalah negara ekonomi terbesar ASEAN dan Jakarta adalah pusat saraf ekonomi Indonesia. Menurut Japan Center for Economic Research, GRP per kapita Jakarta akan berada di peringkat ke-28 di antara 77 kota  pada tahun 2030 naik dari posisi ke-41 pada tahun 2015, terbesar di Asia Tenggara (Nekkei Asian Review, 2018)

Dikutip dari website Bappeda DKI Jakarta (2022), dari sisi proporsi ekonomi Jakarta secara faktual mencapai nilai fantastis dengan hampir mencapai 80 triliun pertahun. Jakarta secara nasional memberi kontribusi tertinggi  dibanding daerah lain. Bahkan ketika epidemi covid dimana ekonomi lesu & mengalami penurunan, Jakarta justru memberikan kontribusi  ekonomi mencapai sekitar 5%. Respon Jakarta terhadap peluang ekonomi mesti dilihat sebagai kekhususan dimana peningkatan ekonomi yang berkembang pesat tak semata-mata karena kedudukannya sebagai ibukota negara, akan tetapi posisi kota yang strategis serta dinamisnya sebagai pendorong utama dalam perkembangan ekonomi kota maupun daerah sekitarnya.

Dilansir dari website Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023), tentu saja menjadi tantangan bagi Jakarta juga untuk mendorong perkembangan ekonomi di daerah Kepulauan Seribu. Mengingat luas laut Jakarta mencapai 6.997,5 km2 dari luas daratan sekitar 664,01 km2, penting memusatkan perhatian pada potensi bahari yang belum terkelola secara optimal. Untuk menyikapi tantangan geografis tersebut, arah pembangunan perlu dikembangkan pada skala yang lebih luas melalui pengembangan ekosistem laut sebagai daerah kepulauan. Hal ini sekaligus mengurangi diskriminasi akibat ketimpangan pembangunan di wilayah pesisir Jakarta.

Dalam konteks ini konektivitas antar pulau menjadi penting agar mendorong pulau-pulau  yang ada di Jakarta dapat mengoptimalkan potensi secara maksimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi, kebutuhan pokok masyarakat, maupun kebutuhan lainnya. Hal ini tak lepas dari bagaimana mengoptimalkan sumber daya secara mandiri di setiap pulau yang berimplikasi bagi pertumbuhan ekonomi di pulau yang ada di wilayah Jakarta. Arah pembangunan kepulauan Jakarta diharapkan dapat menyelesaikan  permasalahan mendasar ekonomi maritim. Jadi laut Jakarta harus dapat dipandang sebagai aspek potensial yang dapat dikembangkan secara utuh sebagai potensi pembangunan ekonomi.

Potensi ekonomi bahari Jakarta dapat dikelompokkan menjadi:

• Pengembangan sumber daya kelautan non perikanan dan energi kelautan,
• Pengembangan kapal perikanan, termasuk membangun industri perkapalan,
• Mengembangkan jasa kelautan berupa industri jasa kepelabuhanan baik pelabuhan perikanan dan pelabuhan yang berkaitan dengan distribusi barang dan angkutan orang,
• Pengembangan wisata bahari,
• Pengembangan usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya,
• Mengoptimalkan potensi laut sebagai sumber bahan baku produksi obat.

Untuk mendorong ekonomi yang lebih tinggi diperlukan peran pemerintah provinsi untuk menjadikannya lebih khusus guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta.  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa Jakarta  menjadi penyumbang terbesar ekonomi nasional, selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oleh sebab itu, perekonomian ibukota sangat penting untuk ekonomi nasional. Investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian. Hal ini pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan. Disini Jakarta dituntut mendorong pertumbuhan konsumsi dan investasi, sebab pertumbuhan ekonominya ditopang oleh dua indikator tersebut. Ini peluang  sekaligus celah yang memungkinkan kekhususan Jakarta dikembangkan sebagai pusat sektor bisnis, pusat keuangan, pusat industri perdagangan dan pusat jasa pasca berakhirnya status sebagai ibukota negara.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta. 2022. Kondisi Ekonomi Jakarta Kian Membaik. https://bappeda.jakarta.go.id/kondisi-ekonomi-jakarta-kian-membaik/. Dikutip pada 16 September 2023].

Badan Pusat Statistik. 2015. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). https://www.bps.go.id/publication/2016/11/30/63daa471092bb2cb7c1fada6/profil-penduduk-indonesia-hasil-supas-2015. Diakses pada 18 September 2023.

Badan Pusat Statistik. 2018. Ekonomi Indonesia 2018 Tumbuh 5,17 Persen. https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/02/06/1619/ekonomi-indonesia-2018-tumbuh-5-17-persen.html. Diakses pada 17 September 2023.

Jakarta traffic report. 2019. [Online]. Available: https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/jakarta-traffic. Diakses pada 17 September 2023.

Kementerian Bappenas. 2022. "Buku Saku Pemindahan Ibukota Negara". https://ikn.go.id/storage/buku-saku-ikn-020922.pdf

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2023. Profil Kelautan Dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta Untuk Mendukung Industrialisasi Kelautan Dan Perikanan. https://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=show_detail&id=5454. Diakses pada 18 September 2023. 

Kurnia, E. 2022. Nasib Jakarta Dinilai Lebih Baik Setelah Tidak Jadi Ibukota Negara. Kompas.id.  https://www.kompas.id/baca/metro/2022/02/04/nasib-jakarta-dinilai-lebih-baik-setelah-tidak-jadi-ibu-kota-negara. Diakses pada 17 September 2023.

Nikkei Asian Reports. 2018. Japan Center for Economic Research Report 2018.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara.