ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) adalah merupakan perkumpulan negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang didirikan pada 08 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok yang diprakarsai oleh 5 Negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Hingga 2021, ASEAN beranggotakan 10 anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Pada akhir KTT ASEAN 2022, Timor Leste disepakati secara prinsip menjadi anggota ASEAN kesebelas.
Dalam keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 bertema 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth', Bank Indonesia dan seluruh bank sentral ASEAN sepakat untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran di negara ASEAN atau Regional Payment Connectivity (RPC). Indonesia bersama dengan negara anggota ASEAN telah mengambil langkah kolektif dalam memperkuat kolaborasi dan kerja sama melalui 3 Priorities Economic Deliverables (PEDs), yaitu: Recovery-Rebuilding, Digital Economy and Sustainability. Recovery-Rebuilding: ASEAN bertujuan untuk mengeksplorasi Policy Mix yang terkalibrasi, direncanakan dan dikomunikasikan dengan baik untuk memastikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, juga demi memitigasi risiko seperti inflasi dan volatilitas aliran modal. ASEAN juga akan menjajaki strategi diversifikasi mata uang dengan eksplorasi transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) Framework. Digital Economy: Untuk memperkuat inklusi keuangan dan literasi digital, negara anggota ASEAN perlu meningkatkan kapasitas masing-masing dalam memformulasikan strategi edukasi finansial secara nasional dan meningkatkan interkonektivitas sistem pembayaran regional. Sustainability: Sebagai kawasan paling terdampak oleh bencana alam dan risiko terkait iklim, ASEAN perlu merapatkan barisan guna mempersiapkan dan mengarah ke tujuan yang sama dalam kaitan transisi menuju ekonomi hijau, diantaranya melalui penyusunan ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance dan Study on the Role of Central Banks in Managing Climate and Environment-Related Risk.
Dilansir dari laman berita ekonomi Republika.co.id (2023) Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam rangkaian pembukaan FEKDI (Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia) pada tanggal 07 Mei 2023 menyampaikan kolaborasi antar Kawasan ASEAN dalam sistem pembayaran menjadi kunci mempercepat pemulihan ekonomi dan kedepannya diharapkan negara-negara lain dapat mengikuti inisiatif dan kepemimpinan Bank Indonesia dan bank sentral negara ASEAN dalam mengembangkan konektivitas pembayaran kawasan sebagai rujukan implementasi sistem pembayaran lintas batas. Bank Indonesia, pemerintah, otoritas terkait, dan pelaku industri pembayaran harus bersinergi. Otoritas harus berkomitmen mendukung strategi dan inisiatif keterkaitan ekonomi lintas negara. Di samping itu, pelaku industri harus siap menangkap peluang dan menciptakan inovasi baik pada produk dan layanan Cross-Border maupun arsitektur sistem pembayaran.
Disebutkan juga di laman Katadata.co.id (2023) Hal serupa juga disampaikan sebelumnya oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat memberikan sambutan pada High Level Seminar 'From ASEAN to The World, Payment System in Digital Era' di Nusa Dua, Bali menegaskan pentingnya negara-negara ASEAN untuk mengembangkan konektivitas sistem pembayaran lintas negara. Hal tersebut sejalan dengan semangat untuk melakukan transformasi digital di kawasan ASEAN dan mendukung integrasi ekonomi di ASEAN, tapi juga mendorong konektivitas sistem pembayaran lintas negara. Konektivitas regional dengan crossborder connection negara ASEAN dianggap penting untuk mengurangi ketergantungan kawasan pada mata uang eksternal seperti Dollar AS (US$) untuk transaksi lintas batas, khususnya di kalangan dunia usaha. Sistem pembayaran digital lintas batas yang terpadu akan menumbuhkan rasa regionalisme dan sentralitas ASEAN dalam mengelola urusan internasional. Ini adalah ambisi kita dan misi kita untuk mengintegrasikan sistem pembayaran lintas negara di 5 area sistem pembayaran yaitu penggunaan QR code, Fast Payment, Data Hub, Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Local Currency Transaction (LCT).
Langkah yang penting pertama untuk meningkatkan konektivitas sistem pembayaran ASEAN yang telah dilakukan Bank Indonesia bersama pemerintah dan negara-negara ASEAN Â adalah dengan meluncurkan QRIS cross-border atau QRIS antarnegara setelah sebelumnya Bank Sentral dari lima negara ASEAN, yaitu Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT) sepakat bekerjasama mewujudkan dan mendukung pembayaran yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif sebagai implementasi interkoneksi sistem pembayaran berbasisi QR code sebagai kelanjutan dari Nota Kesepahaman (NK) Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan yang ditandatangani kelima bank sentral pada 14 November 2022 silam.
Dilansir dari website Bank Indonesia (2023), dengan adanya QRIS antarnegara, transaksi antarnegara tidak perlu lagi mengkonversi atau menukarkan mata uang saat berbelanja di negara yang dikunjunginya, cukup dengan memindai kode QR. Jadi, pembayaran atas transaksi yang dilakukan wisatawan asing di Indonesia dapat dilakukan dengan memindai QRIS merchant Indonesia dengan menggunakan aplikasi pembayaran negaranya. Sebaliknya, pembayaran atas transaksi wisatawan Indonesia dapat dilakukan dengan memindai QR standard negara yang dikunjunginya menggunakan aplikasi pembayaran Indonesia. QR code antarnegara menjadi terobosan dalam memperkut konektivitas sistem pembayaran di Kawasan ekonomi ASEAN sebagai permulaannya, sistem pembayaran yang interoperable dari QR code angarnegara membuat proses pembayaran saat berbelanja di luar negeri menjadi lebih mudah, cepat, murah, inklusif, transparan dan efisien.
Implementasi QRIS antar negara saat ini sudah bisa digunakan di Thailand. Dilansir dari website ASEAN (2023), Kode QR dapat digunakan untuk membayar hampir semua hal mulai dari belanja di toko kecil/UMKM maupun merchant hingga pembayaran tiket untuk masuk tempat wisata di Thailand. Konsumen hanya diharuskan mengunduh aplikasi perbankan atau jasa keuangan di smartphone sebelum menikmati kemudahan bertransaksi menggunakan QRIS antar negara. Langkah-langkahnya sangat mudah, berikut dijelaskan secara singkat penggunaan QRIS di Thailand sebagai berikut agar lebih memudahkan kita semua dalam pengaplikasiaannya:
- Buka aplikasi pembayaran dan klik menu "Scan QRIS".
- Masukkan jumlah yang ingin dibayarkan atau transfer dalam mata uang negara asal, misalnya Rp45.000,-.
- Konfirmasi penerima dan jumlahnya dalam Baht (otomatis terkonversi, misal Rp45.000,- menjadi 100 Baht ().
- Masukkan PIN yang terdaftar oleh pengguna. Jika benar, akan menerima notifikasi bahwa transaksi berhasil.
- Pembayaran menggunakan QRIS antar negara selesai.
Data dari Bank Indonesia (2023) hingga bulan Juli 2023, transaksi wisatawan Indonesia di Thailand dengan kode QR Thailand mencapai 14.555 transaksi dengan nilai Rp 8,54 miliar. Sedangkan jumlah transaksi wisatawan Thailand di Indonesia dengan QRIS sebanyak 492 transaksi dengan nilai Rp114 juta. Dengan semakin mudahnya transaksi pembayaran crossborder antar regional Indonesia-Thailand diharapkan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan usaha baik UMKM maupun retail besar Indonesia-Thailand. Sementara itu, Indonesia dan Malaysia sedang menguji sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR, implementasinya diresmikan pada tanggal 08 Mei 2023 lalu dan disusul QRIS Singapura dalam proses pengembangan/inisiasi.
Berdasarkan Buku Bahan Sosialisasi QRIS Komunikasi Evaluasi MDR QRIS Usaha Mikro Bank Indonesia (2023), dimana digitalisasi sudah mencakup segala aspek kehidupan QRIS sebagai sistem pembayaran digunakan secara luas dan membantu masyarakat dalam memudahkan transaksi dengan banyak manfaatnya.
Keberadaan QRIS juga ternyata memiliki beberapa keuntungan bagi toko/merchant, diantara keuntungan menggunakan QRIS bagi merchant yaitu:
1.  Meningkatkan potensi penjualanÂ
Dengan menggunakan QRIS, potensi penjualan dapat meningkat karena proses transaksi menjadi lebih cepat, sehingga jumlah    transaksi dapat meningkat. Misalnya, dalam satu jam sebuah toko/merchant dapat melayani rata-rata 30 transaksi menggunakan uang tunai, ketika menggunakan QRIS transaksi yang dapat dilakukan menjadi 40-60, artinya waktu yang dibutuhkan untuk per transaksi menjadi lebih cepat dan transaksi yang dilakukan menjadi lebih banyak, yang akhirnya akan meningkatkan potensi penjualan.
2. Praktis dengan satu kode QRÂ
QRIS juga membantu merchant menyediakan pilihan pembayaran yang mudah karena merchant cukup menyediakan satu kode QR yang bisa digunakan untuk berbagai sumber dana baik rekening maupun uang elektronik (e-wallet). Dengan begitu, pembeli juga lebih mudah tanpa harus memilih e-wallet mana yang digunakan.
3. Lebih MurahÂ
Bertransaksi dengan QRIS juga lebih murah dibandingkan metode pembayaran lain seperti menggunakan kartu debit dan kredit. Saat ini, Usaha Mikro hanya perlu membayar Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,3%, lebih murah dibandingkan debit dan kredit.
4. Hindari uang palsu dan transaksi dilakukan dengan aman
Merchant dapat terhindar dari peredaran uang palsu. Transaksi penipuan menggunakan uang palsu seringkali dilakukan oleh pembeli yang tidak bertanggung jawab. Dengan bertransaksi menggunakan QRIS, toko/merchant tidak perlu lagi khawatir menjadi korban peredaran uang palsu karena transaksi akan langsung ditransfer ke rekening toko/merchant.
5. Membantu dalam mencatat seluruh transaksiÂ
Setiap transaksi dari merchant/toko yang menggunakan QRIS otomatis terekam lengkap dan dapat diakses secara real time. Hal ini dapat membantu mencegah penipuan dalam akuntansi transaksi tunai. Selain itu, sebagai merchant, Anda dapat menggunakan data historis transaksi untuk strategi bisnis untuk pengembangan usaha dimasa depan.
Selain meningkatkan konektivitas sistem pembayaran, negara-negara ASEAN juga memperkuat kebijakan regulasi keuangan yang terintegrasi di kawasan ASEAN dengan kerangka kebijakan yang disebut ASEAN Economics Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang tujuannya adalah menciptakan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dengan menciptakan pasar bersama dan basis produksi terintegrasi antar negara ASEAN.
Selain membentuk kerangka kebijakan AEC, negara-negara ASEAN juga telah membentuk kerangka yang disebut ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dengan tujuan mengembangkan pasar modal di kawasan ASEAN dengan fokus pada harmonisasi kerangka regulasi untuk mencapai pasar modal yang lebih baik. Ke depan, kebijakan regulasi keuangan ini akan terus dikembangkan sesuai roadmap potensi keuangan digital serta mengantisipasi tantangan dan risiko perekonomian regional dan global.
Untuk menciptakan konektivitas peraturan keuangan dan sistem pembayaran yang kuat di kawasan ASEAN, diperlukan kerja sama dan komitmen yang kuat dari masing-masing negara ASEAN untuk tetap inovatif dan beradaptasi dengan tantangan perekonomian berbagai perekonomian di masa depan. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa kerja sama ekonomi di kawasan ASEAN telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan ASEAN secara keseluruhan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI