Dengan menjatuhkan undang-undang atau tindakan inkonstitusional, pengadilan menyediakan mekanisme bagi individu untuk menantang pelanggaran hak asasi manusia dan mencari keadilan. Peran ini sangat penting di negara majemuk seperti Indonesia, di mana penegakan hak asasi manusia sangat penting untuk menjaga kohesi dan harmoni sosial.
Komitmen Mahkamah Konstitusi terhadap independensi peradilan sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum di Indonesia. Dengan tetap independen dari pengaruh politik, pengadilan dapat memastikan keputusan yang adil dan tidak memihak. Kemandirian ini membantu membangun kepercayaan pada sistem hukum dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih stabil dan adil.
Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam mempromosikan dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Ini bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan cabang eksekutif dan legislatif, memastikan bahwa mereka tidak melangkahi otoritas mereka atau melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Putusan pengadilan menjadi alat penting untuk menjaga supremasi hukum dan melindungi nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.
Mahkamah Konstitusi di Republik Indonesia telah menjadi lembaga vital dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, konstitusionalisme, dan keadilan sejak didirikan 20 tahun lalu.
 Selama dua dasawarsa perjalanannya, MK telah menghasilkan banyak keputusan penting yang membantu menegakkan keadilan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga konstitusi Indonesia. Dalam artikel ini, kami akan menyoroti 5 (lima) peristiwa yang menggambarkan bagaimana Mahkamah Konstitusi telah menjaga konstitusi, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan kepastian hukum di Indonesia diantaranya sebagai berikut:
- Sengketa Pilpres (2019)
Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan presiden Indonesia. Partai oposisi menuding hasil pemilu dirusak sehingga petahana menang. Pengadilan meninjau bukti dan tidak menemukan bukti kecurangan sistematis dalam pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya mengamankan demokrasi Indonesia tetapi juga meningkatkan kepastian hukum dengan menjunjung tinggi legitimasi proses pemilu.
- Dekriminalisasi Perzinahan (2009)
Pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan penting untuk mendekriminalisasi perzinaan, kejahatan yang telah ada dalam hukum pidana Indonesia sejak era kolonial Belanda. Pengadilan menilai pasal zina dalam KUHP melanggar beberapa pasal UUD, antara lain hak privasi, hak kepastian hukum, dan asas non retroaktif hukum pidana. Keputusan pengadilan menandai langkah signifikan menuju perlindungan hak asasi manusia yang lebih besar di Indonesia.
- Identitas Gender dan Pengakuan Hukum (2018)
Pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan penting yang mengakui hak-hak transgender di Indonesia. Pengadilan memenangkan seorang wanita transgender yang mencari pengakuan hukum atas identitas gendernya.Â
Pemohon berpendapat bahwa undang-undang pengakuan gender di Indonesia tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi kaum transgender dan melanggar prinsip-prinsip konstitusional tentang persamaan di depan hukum dan non-diskriminasi. Keputusan tersebut menandai kemenangan signifikan bagi hak asasi manusia dan menjadi preseden bagi pengadilan lain di wilayah tersebut.
- Toleransi Beragama (2007)
Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi menegakkan hak kelompok agama minoritas di Indonesia. Putusan MK tersebut membolehkan Jemaat Ahmadiyah menjalankan keyakinan agamanya dengan tetap mengakui bahwa pemerintah berhak mengatur dan mengontrol kegiatan keagamaan yang dianggap merugikan masyarakat. Keputusan tersebut menandai langkah penting menuju toleransi beragama yang lebih besar di Indonesia.
- Perlindungan Lingkungan (2013)
Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan penting untuk membatalkan undang-undang yang mengizinkan perusahaan pertambangan batubara untuk mengekstraksi mineral di kawasan hutan lindung.Â
