Menaksir Kinerja Bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta Sebelum Pilgub Jabar

Dari data BPS diketahui bahwa IPM Kabupaten Purwakarta mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan jika dibandingkan Kabupaten Bekasi dan masih di bawah Jawa Barat secara keseluruhan. Simak datanya sebagai berikut:

Sumber: BPS Kab. Purwakarta

Pun pada angka Indeks kesehatan yang capaiannya jauh di bawah Jawa barat dan di bawah kabupaten-kabupaten 'sebaya' Purwakarta lainnya. Dari 2012- 2014, berikut trend-nya dibandingkan dengan Kabupaten tetangga di Jawa Barat:

Sumber: BPS Kab. Purwakarta

Di tengah hiruk-pikuk masih banyaknya aspek sosial yang perlu dibenahi, sayangnya Purwakarta malah gencar menyelenggarakan festival skala internasional dengan budget melambung. Dari laman situs LPSE dapat dihimpun beberapa tender pengeluaran Pemkab Purwakarta untuk penyelenggaraan acara yang hanya bersifat seremonial namun menelan biaya hingga milyaran rupiah. Berikut datanya:

Sumber: LPSE Kab. Purwakarta

Dana-dana tersebut tentunya bisa dialihkan untuk menyusun program guna menjawab kelemahan-kelemahan beberapa aspek yang masih menunjukkan 'nilai merah' di Purwakarta seperti yang sudah diungkapkan di atas. Namun nampaknya Bupati Purwakarta menilai bahwa pembangunan karakter dan popularitas kabupaten adalah kebutuhan primer mendesak yang perlu dieksekusi sesegera mungkin.

***

Dalam masa-masa terakhirnya ini, Bupati Purwakarta tengah sibuk mempersiapkan hajatan besar 2018 nanti, plesir pra-kampanye kian gencar, jargon serta salam sapa basa-basi politik sudah luas tersebar, polling-polling serta survei semakin marak digelar. 

Di tengah hiruk pikuk hajatannya, tentu bupati tak boleh abai terhadap pekerjaan rumah semasa periode kinerjanya ini. Suksesi dan pemindahan tampuk kepemimpinan harus diselenggarakan semulus dan se-transparan mungkin agar pekerjaan rumah ini bisa segera diselesaikan.

Di sisi lain, semoga warga Jawa Barat kian piawai dalam menilai siapa yang patut memimpin Jawa Barat lima tahun ke depan. Sosok, kepribadian, agama, kelompok, ras, golongan tentu tak bisa menjadi parameter yang dapat dijadikan acuan kuantitatif dalam menilai kinerja seorang kepala daerah.

Kita mungkin bukan pakar dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan indikator-indikator lainnya, namun dengan sedikit menelaah fakta dan data, kita mampu menaksir sejauh mana kecakapan pemimpin daerah dalam mengelola aparatur serta segala sumber daya yang dimiliki guna membangun daerahnya secara komprehensif serta tidak hanya mengedepankan popularitas semata.