Presiden Joko Widodo telah menetapkan 3 agenda prioritas pada Presidensi G20, yaitu: Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Digital dan Transisi Energi Berkelanjutan. Kementerian Kesehatan mendapatkan amanah untuk menjalankan prioritas pertama.
Presiden ingin melihat hasil yang konkret dari rangkaian pertemuan G20 sektor kesehatan. Negara-negara anggota G20 telah membuat langkah besar untuk memperkuat arsitektur kesehatan global, untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi ancaman kesehatan di masa depan. Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin, dalam konferensi pers Health Ministers’ Meeting (HMM) G20 di Yogyakarta (20/6), mengatakan, ada lima target konkret (deliverables) yang ingin dikejar dalam agenda prioritas kesehatan.
Pertama, didirikannya pandemic preparedness fund atau dikenal dengan Financial Intermediary Fund (FIF), yaitu adanya dana cadangan yang bisa diakses oleh negara-negara menengah ke bawah atau yang membutuhkan saat pandemi.
Kedua, membangun mekanisme formal dalam menggunakan dana FIF untuk emergency medical countermeasures, contohnya: penyediaan vaksin, obat-obatan (therapeutic), dan diagnostik (testing). Karena kebanyakan vaksin masih diproduksi oleh sektor swasta, perlu ada social agreement antara Pemerintah dan Swasta untuk mempercepat produksi vaksin dan agar pihak Swasta bersedia berkontribusi untuk penyediaan vaksin. Selain itu, perlu dipastikan juga WHO mempunyai standar global untuk vaksin.
Ketiga, membangun jejaring formal (network) global genome squencing dan kapabilitas untuk mengidentifikasi bakteri, virus dan parasit berbahaya penyebab pandemi. Supaya kalau ada pandemi lagi, dapat diidentifikasi dengan cepat penyebabnya. Pertukaran informasi tentang genomic sequencing antar negara perlu dilakukan di saat situasi normal, tidak hanya saat pandemi.
Keempat, harmonisasi standar protokol kesehatan global, seperti sistem verifikasi sertifikat vaksin universal (universal verifier), yang diinisiasi oleh Indonesia. Universal verifier ini berfungsi sebagai alat protokol kesehatan yang memudahkan perjalanan internasional. WHO sudah melakukan standarisasi protokol kesehatan dengan menggunakan QR Code sertifikat vaksin.
Situasi pandemi menyebabkan negara-negara melakukan pembatasan dengan melakukan lockdown. Begitu lockdown diterapkan, manusia tidak dapat melakukan pergerakan, perputaran barang dan jasa menjadi terhambat dan ekonomi tidak berjalan. Ketika krisis kesehatan terjadi, maka akan terjadi juga krisis ekonomi yang menyebabkan krisis sosial dan akan berdampak pada krisis politik. Belajar dari pandemi Covid-19, bagaimana menjaga manusia tetap aman tanpa berkompromi dengan keamanan kesehatan, yaitu menjamin pergerakan manusia dengan aman supaya ekonomi tetap berjalan. Â
Kelima, redistribusi dari global manufacturing hub dan research hub di antara negara anggota G20, khususnya negara-negara di bagian Selatan. Mayoritas negara anggota G20 setuju. Dimulai dengan vaccine hub di Africa, Brazil dan Argentina, kini diusulkan hub baru di Indonesia dan India untuk menjangkau negara-negara di kawasan Asia Selatan. Teknologi yang dapat memproduksi vaksin dalam 100 hari, saat ini sudah terkumpul pledge sebesar 1 milyar USD, perlu dibentuk mekanisme untuk mengakses vaksin tersebut.
Menkes Budi optimis kelima deliverables tersebut dapat dicapai sampai dengan pertemuan KTT G20 Oktober mendatang.
Di sisi lain, Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan apresiasinya kepada Menkes Budi bahwa saat ini kasus Covid di Indonesia dilaporkan sangat rendah, dan lebih dari 60% masyarakat Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi penuh.
