Freeport Indonesia dan Pasal 33 ayat 3

Bidang Transportasi, telah membangun beberapa lapangan terbang perintis di daerah pedalaman Papua.  Mengelola perjalanan Christmas Flight ke seluruh kota-kota di Papua.

Dan banyak lagi …

Apakah benar, kemudian beberapa proyek-proyek lain lagi juga harus dibebankan kepada korporasi?  Yang perusahaan juga berbisnis untuk mendapatkan keuntungan dalam usahanya?  Hendaknya bangsa yang terkenal sopan santunnya ini juga harus adil dan tidak sewenang-wenang, seandainya ada hal yang perlu direview lagi dalam perjanjiannya.

Jangan sampai juga karena semangat nasionalisme sumberdaya yang menggebu, kemudian negara ini tidak mampu mengendalikan lontaran-lontaran pedas.  Negara ini adalah negara demokrasi Pancasila; yang sopan santun ketimurannya harus tetap dijaga, begitu kata guru bangsa – Bapak Soeharto – yang sering kita dengar.

Jadi, kalau akhir penggalan ayat 3 pasal 33 UUD adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, selayaknya Freeport Indonesia bisa diapresiasi telah membantu pemerintah dalam menaikkan derajat kemakmuran masyarakat Mimika melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Apakah sudah cukup?  Jangan bebankan semua lah ke korporasi.