Dalam kasus penyelundupan terakhir (6 Mei 2014) menurut Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian, disinyalir ada oknum pejabat lokal yang mendanai pembelian senjata api ilegal dari Filipina bagian selatan itu (www.skalanews.com, 23 Mei 2014). Aparat keamanan tidak boleh lengah. Selidiki dan ungkap keterlibatan oknum pejabat itu. Jika bukti-bukti keterlibatannya dinilai cukup, segera lakukan proses hukum.
Penegakan hukum harus diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Papua untuk memberikan rasa aman kepada warga Papua yang sebentar lagi akan melaksanakan Pilpres. Sangat mungkin kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan ideologi NKRI akan memanfaatkan dua momentum tersebut di atasyaitu pada HUT OPM (1 Juli) dan Pilpres (9 Juli 2014) untuk menunjukkan eksistensinya dengan cara penyerangan dan penembakan serta aksi-aksi teror terhadap warga maupun terhadap aparat keamanan. [***]