Kampanye Papua Merdeka di Luar Negeri, Ini Sikap Pemerintah

[caption id="attachment_356989" align="aligncenter" width="529" caption="Menlu RI, Retno Marsudi (liputan6.com)"][/caption]

“Silakan saja mereka mau berjuang sampai akhir dunia kiamat. Silakan saja. Itu hak-hak mereka. Tapi saya pikir kalau berjuang dari sana dan orang Papua dalam negeri pikir bahwa sudah baik tinggal dengan Indonesia, apa guna mereka berjuang di sana”. (Nicholas Messet)

Setiap 1 Desember di Papua pasti heboh. Polisi dan jajaran TNI bekerja ekstra, karena pada tanggal tersebut ada atau tak ada ijin, para aktivis Papua merdeka pasti melakukan aksi unjuk rasa untuk merayakan hari lahir OPM (Organisasi Papua Merdeka) sembari menyerukan berbagai tuntutan yang bermuara kepada tuntutan merdeka.

Sementara di luar negeri, tokoh-tokoh Papua pelarian juga gencar melakukan sejumlah aktivitas. Benny Wenda misalnya, sejak Agustus lalu aktif berkeliling ke beberapa negara untuk membuka kantor perwailan OPM di Belanda dan Australia. Demonstrasi besar-besaran dilakukan para aktivis Papua merdeka mendukung pembukaan kantor tersebut.

"Mendidik dunia" adalah istilah yang kerap digunakan Benny untuk mendiskripsikan bahwa dunia sudah "dibohongi" tentang penentuan status Papua (dulu Irian Barat), lewat Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969.

Sikap Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia menganggap kampanye yang diadakan di luar negeri oleh Benny Wenda dkk untuk memisahkan Papua dari Indonesia tidak mengandung unsur baru.

“Apa yang dilakukan mereka adalah apa yang biasa mereka lakukan. Kadang-kadang apa yang mereka lakukan misalnya seperti sesuatu yang sangat besar, tapi sebenarnya tidak,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagaimana dirilis situs BBC hari ini (30/11/2014).

“Sementara itu apa yang dilakukan pemerintah Indonesia lebih terfokus pada pembangunan di Papua. Papua adalah bagian dari Indonesia. Orang Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia,” tambahnya.

Retno Marsudi menuturkan berdasarkan hasil pemantauan gerakan kelompok separatis Papua di Belanda ketika ia masih menjabat sebagai Dubes RI, aktivis Papua merdeka menampilkan sesuatu yang sudah tidak sahih.

“Kita semua punya dasarnya dan saya kira suatu kasus yang mungkin terjadi dulu sekali, bertahun-tahun yang lalu kemudian diungkapkan lagi, diungkapkan lagi, seolah-olah Indonesia tidak pernah maju. Dan itu bukan sesuatu yang sebenarnya terjadi di Papua.

Oleh karena itu kita juga memberikan informasi-informasi mengenai pembangunan di Papua yang lebih valid, yang lebih terkini,” jelas Retno Marsudi.

Pandangan menteri luar negeri didukung oleh mantan aktivis Papua merdeka, Nicholas Messet. Setelah memperjuangkan pemisahan diri selama 40 tahun dari pengasingannya di Swedia, tokoh masyarakat Papua itu memutuskan pulang ke Provinsi Papua.

“Silakan saja mereka mau berjuang sampai akhir dunia kiamat. Silakan saja. Itu hak-hak mereka. Tapi saya pikir kalau berjuang dari sana dan orang Papua dalam negeri pikir bahwa sudah baik tinggal dengan Indonesia, apa guna mereka berjuang di sana,” kata Nicholas Messet.

Di era pemerintahan Jokowi, pembangunan Papua dimasukan ke dalam salah satu agenda prioritas. Presiden Jokowi bahkan sudah memastikan akan datang ke Papua bertepatan dengan momentum perayaan Natal tahun ini. Harapan Pemerintah adalah dengan memacu pembangunan di Papua bisa menjawab keinginan sekelompok orang yang masih memimpikan Papua merdeka. Berbagai kebijakan yang telah diletakkan dan dimulai oleh Pemerintahan terdahulu akan dibenahi dan ditingkatkan. Semoga *