Mohon tunggu...
Hans Sava Ramadhan
Hans Sava Ramadhan Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

hai

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

PLNI Jokowi dan Dukungan untuk Palestin : Antara Solidaritas dan Kepentingan Politik

3 Desember 2024   16:01 Diperbarui: 3 Desember 2024   16:12 28
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Prinsip "bebas dan aktif", yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, adalah inti dari Politik Luar Negeri Indonesia (PLNI). Indonesia terus mendukung perjuangan Palestina, yang merupakan salah satu bukti utama prinsip ini di tingkat global.

 Bagi Indonesia, masalah Palestina adalah masalah internasional yang signifikan karena ia merupakan simbol persatuan, kemanusiaan, dan perjuangan melawan kolonialisme.

Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dukungan terhadap Palestina semakin ditegaskan melalui berbagai kebijakan dan tindakan diplomasi aktif, seperti partisipasi dalam forum internasional, bantuan kemanusiaan, dan penguatan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama. Namun, pertanyaan penting muncul di balik tindakan dan retorika dukungan: apakah itu sepenuhnya didasarkan pada prinsip solidaritas dan kemanusiaan, atau apakah ada unsur kepentingan politik yang lebih strategis?

Perjuangan melawan kolonialisme adalah bagian penting dari identitas Indonesia sejak kemerdekaannya. Sangat logis untuk mendukung Palestina, yang hingga kini belum memiliki kemerdekaan sepenuhnya. 

Presiden Soekarno secara terbuka menentang eksistensi Israel hingga Palestina memperoleh hak-haknya sepenuhnya pada tahun 1960-an. Konsep ini terus dipegang oleh pemerintahan setelah itu, yang terus menggunakan Palestina sebagai simbol perjuangan melawan penjajahan.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, diposisikan untuk memainkan peran strategis penting karena konflik Palestina telah menjadi salah satu masalah utama dalam politik global dalam sepuluh tahun terakhir, terutama di kalangan negara-negara Islam. Posisi ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperkuat di bawah Jokowi.

Presiden Jokowi berulang kali menekankan bahwa kemerdekaan Palestina adalah "amanat konstitusi" dalam berbagai pidatonya, mengaitkan solidaritas Indonesia terhadap Palestina dengan prinsip-prinsip moral bangsa. Ada hubungan antara amanat ini dan pembukaan Konstitusi 1945, yang menyatakan bahwa penjajahan harus dihapus karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Selain itu, mendukung Palestina menunjukkan komitmen terhadap negara-negara Muslim lainnya yang sering merasa terpinggirkan dalam politik global. Melalui dukungan terus-menerus terhadap Palestina, Indonesia menunjukkan posisinya sebagai pendukung hak-hak asasi manusia dan keadilan di seluruh dunia.

Tetapi solidaritas ini tidak hanya berdasarkan prinsip moral. Ini adalah cara lain di mana Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap tatanan internasional yang lebih adil. Indonesia menunjukkan keinginan untuk berperan dalam masalah keadilan dan kemanusiaan global dengan mendukung Palestina di berbagai forum internasional, seperti PBB dan OKI.

 Meskipun dukungan terhadap Palestina berfokus pada nilai moral dan solidaritas, kebijakan ini juga dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.

Pertama, Citra Indonesia di Kancah Internasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mendukung Palestina menjadi alat diplomasi yang efektif untuk memperkuat posisi Indonesia di antara negara-negara Islam. 

Dengan menjadi salah satu negara yang paling kuat mendukung Palestina, Indonesia berusaha memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah, yang merupakan wilayah yang penting secara geopolitik di dunia. Selain itu, posisi ini membuat Indonesia terlihat seperti negara yang selalu memperjuangkan keadilan, yang menarik simpati negara-negara berkembang dan komunitas internasional lainnya.

Kedua, Legitimasi Politik Domestik Isu Palestina memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat Indonesia, terutama di kalangan kelompok Muslim. Dengan memprioritaskan masalah ini, pemerintahan Jokowi dapat membangun hubungan emosional dengan rakyatnya, terutama di tengah kritik terhadap beberapa kebijakan domestik. 

Seringkali, dukungan terhadap Palestina dianggap sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap prinsip Islam yang dipegang oleh mayoritas populasi.

Ketiga, Kerja sama ekonomi dengan negara-negara Muslim yang mendukung Palestina juga memiliki aspek ekonomi. Indonesia memiliki banyak hubungan dagang dengan negara-negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

 Dengan menunjukkan dukungannya terhadap Palestina, Indonesia memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara ini, yang dapat menghasilkan lebih banyak peluang investasi dan perdagangan.

Kebijakan yang ada untuk mendukung Palestina sering kali dipuji oleh masyarakat, namun tidak banyak juga yang dikritik.

Yang pertama yaitu isu simbolisme. Banyak orang percaya bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina, termasuk selama pemerintahan Jokowi, lebih bersifat simbolis daripada nyata. Meskipun Indonesia sering berbicara di forum internasional, kualitas dukungan ini terhadap keadaan di Palestina sering dipertanyakan.

Yang kedua, tekanan internasional. Dukungan terhadap Palestina juga menimbulkan tantangan diplomatik, terutama dengan negara-negara Barat yang menjadi sekutu utama Israel, seperti Amerika Serikat. Hubungan ekonomi dan politik Indonesia dengan negara-negara tersebut mungkin terpengaruh oleh ketegangan ini.

Yang ketiga, kritik terhadap prioritas kebijakan. Banyak orang di dalam negeri percaya bahwa pemerintah seharusnya mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk menyelesaikan masalah domestik daripada menghabiskan uang untuk masalah internasional. Pandangan ini sering kali muncul di tengah kondisi ekonomi atau sosial yang dianggap belum memadai.

Maka dari itu, untuk memastikan bahwa dukungan terhadap Palestina tidak hanya bersifat retorika, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang lebih konkret. Beberapa di antaranya termasuk:

  • Meningkatkan bantuan kemanusiaan langsung kepada rakyat Palestina, baik dalam bentuk bantuan medis, pendidikan, maupun pembangunan infrastruktur.
  • Memperkuat peran diplomatik di PBB dengan mendesak pengakuan internasional terhadap Palestina sebagai negara berdaulat.
  • Menggalang dukungan dari negara-negara berkembang untuk memperkuat posisi Palestina dalam peraturan politik global.

Dalam PLNI Jokowi, dukungan terhadap Palestina adalah gabungan dari solidaritas moral dan kepentingan politik strategis. Di satu sisi, tindakan ini menunjukkan bahwa Indonesia percaya pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Sebaliknya, dukungan ini juga berfungsi sebagai alat diplomasi untuk meningkatkan kekuatan politik Indonesia dan meningkatkan posisinya di tingkat internasional.

Namun, agar dukungan ini tetap relevan dan efektif, Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada simbolisme, tetapi juga membantu perjuangan Palestina secara konkret. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung perdamaian dan keadilan global.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun