Otopoiesis dan Pendidikan: Sebuah Ilusi Kebijakan

Pernyataan di atas dapat di lihat sebagai satu bentuk kekerasan terhadap peserta didik karena di dalamya mengandung unsur pemaksaan. Tujuan dari kebijakan yang ditetapkan boleh dikatakan bagus, tetapi yang perlu ditingkatkan bukan penggunaan waktunya melaikan kualitas tenaga pengajar, fasilitas sekolah yang memadai dan juga usaha pembangunan karakter dari para peserta didik. 

Usaha dalam mencerdasakan para peserta didik, pemerintah harus mampu membaca stiuasi sosial yang terjadi di masyarakat terutama penigkatan SDM anak-anak NTT. Permasalahan pendidikan khususnya di NTT yang tidak mengalami kemajuan bukan terletak pada persoalan waktunya, tetapi bagaimana pihak pemerintah secara pandai dan cerdas melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan.

Otopoiesis: Ilusi Kebijakan

Perihal kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah selalu lahir atas dasar kesepakatan bersama. Dalam kacamata politik, kekuasaan selalu berkaitan erat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah demi suatu tujuan tertentu yakni kesejahteraan masyarakat. 

Di sisi lain, dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam dunia pendidikan seperti yang tercantum dalam UUD 1945 alinea ke-IV adalah bentuk sebuah konsensus. Akan tetapi, jika sebuah kebijakan itu lahir atas putusan pribadi dan bukan atas dasar konsesnsus, maka kebijakan tersebut bisa dikatakan sebagai otopoiesis atau ilusi dari kebijakan. 

Jadi dalam pengambilan keputusan bisa di lihat bahwa peran kekuasaan lebih dominan. Peran kekuasaan ini seperti yang dikatakan oleh Mochel Foucault bukan sebagai institusi atau struktur tetapi sebagai situasi strategis yang kompleks. Maka secara jelas bawha kebijakan yang di tetapkan itu hanyalah sebuah otopoiesis belaka yang di bangun atas dasar kepentingan pribadi.

Autopoiesis adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Niklas Luhmann dalam bukunya yang berjudul Social System. Secara leksiksikal, autopoietic atau autopoiesis berarti penciptaan diri sendiri. Kata ini berasal dari Yunani auto yang berarti diri, serta poiesis penciptaan; produksi.

Berakar pada istilah otopoiesis di atas hendak menegaskan bahwa pengambilan kebijakan atas dasar otoritas tesebut adalah sebuah ilusi kebijakan yang bukan lahir atas dasar kesepakatan bersama, melainkan atas inisiatif sendiri yang kemudian diterapkan dan diberlakukan dalam lembaga pendidikan. Persoalan belajar itu bukan soal jam berapa sudah muali sekolah, tetapi soal kesediaan mental dan batin untuk mulai belajar. 

Nadiem Makarim menerapkan kebijakan merdeka belajar yang berarti anak bebas untuk memilih belajar apa saja, akan tetapi kebijakan tersebut dibatasi oleh pihak pemerintah dengan memaksa siswa wajib masuk sekolah pukul 05.30.

Di lihat dari kebijakan yang ada unsur kepentingan menjadi dasar utama. Yang menjadi masalah adalah apa motiv dari pengambilan kebijakan tersebut? Jika kebijakan itu adalah hasil kreasi atau ciptaan sepihak, maka dapat dipahami bahwa kebijakan itu adalah hasil orgasme pribadi sehingga masuk dalam perangkap naluri ingat diri seperti yang dikatakan oleh Albert O. Hirschman dalam The Passion and The Interest (1997). Karena posisi pengambilan kebijakan itu lahir atas kepentingan diri (sel-interest), maka kebijakan itu tetaplah sebuah otopoiesis.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa kebijakan yang ditetapakan itu adalah sebuah otopoiesis-ilusi kebijakan. Oleh karena itu, tulisan ini tidak menjadi kesimpulan akhir, tetapi masih membuka ruang bagi para kaum intelektual untuk di diskusikan secara bersama

**Anggota UKM Menulis Unwira