[caption id="attachment_354925" align="aligncenter" width="297" caption="Banyaknya angkutan memicu balapan dan ugal-ugalan"][/caption]
BBM bersubsidi akhirnya dinaikkan oleh pemerintah masing-masing sebesar Rp 2.000. Maka sejak hari ini, harga bensin premium menjadi Rp 8.500, dan solar Rp 7.500. Katanya, dengan kenaikan ini maka negara telah menghemat dana subsidi sebesar Rp 120 triliun! Dan dana sebesar Rp 120 triliun ini akan dialihkan penggunaannya untuk kepentingan rakyat yang lebih luas.
Namun dengan kenaikan ini pula, otomatis tarif angkutan umum juga ikut naik. Dan berapa besaran kenaikan ongkos angkutan umum sering kali melalui proses yang lama dan berbelit-belit, sebab pihak Organda yang mewakili pengusaha angkutan umum, sering memprotes besaran kenaikan yang ditetapkan pemerintah. Organda selalu menilai kalau besaran kenaikan yang ditetapkan pemerintah terlalu kecil, sehingga merugikan pengelola angkutan.
Maka sudah terbiasa pengelola angkutan atau awak bus menaikkan ongkos secara sepihak. Jika misalnya pemerintah menetapkan ongkos sebesar Rp 2.000, maka ada saja awak bus yang mengutip Rp 2.500 atau Rp 3.000,- Alasan awak bus, dengan tarif segitu, tidak cukup untuk membeli suku cadang, perbaikan mesin, pemeliharaan angkutan, dsb. Hal seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan biarkan awak bus menaikkan tarif angkutan secara sepihak dengan alasan apa pun.
Kenaikan BBM yang cukup signifikan saat ini, mestinya bisa dijadikan momen untuk mengatasi masalah kemacetan lalu-lintas. Khusus untuk Jakarta misalnya, belum lama ini ada wacana untuk melarang sepeda motor melintas di sejumlah jalan protokol. Kalau bijak, pemerintah mestinya juga membatasi kendaraan roda empat melintas di jalanan Jakarta. Salah satu caranya adalah dengan membatasi jumlah mobil masuk wilayah Jakarta dari Jabodetabek. Tetapi hal ini mustahil dilakukan, sebab akan mengganggu pendapatan pengelola jalan tol.
Di kawasan Jakarta bisa saja diberlakukan “three in one” yang tidak jelas efektivitasnya. Namun tidak pernah ada kebijakan untuk membatasi kendaraan melintas di jalan tol dari Bogor Tangerang Bekasi (Botabek) ke Jakarta, misalnya dengan “three in one”. Apalagi, dari ribuan mobil pribadi yang memadati jalan tol pada jam-jam sibuk, sebagian besar hanya diisi satu atau dua orang saja.
Di luar itu semua, mestinya pemerintah tetap memberlakukan subsidi BBM khusus angkutan umum, sehingga tarifnya tidak harus naik. Selama ini hanya kendaraan pribadi yang diincar untuk dibatasi. Padahal sejatinya, angkutan umum, semisal angkot pun perlu dibatasi. Ada banyak angkot berseliweran di jalan dengan hanya mengangkut dua atau tiga orang. Mereka banyak yang ngetem seenaknya di sembarang tempat untuk mencari penumpang, dan membuat jalanan macet.
Sudah terbiasa sesama awak bus di Jakarta mengoper penumpang di tengah jalan karena merasa rugi bila melanjutkan perjalanan dengan hanya beberapa penumpang. Ini mengganggu kenyamanan dan membahayakan keselamatan penumpang. Persaingan sesama angkutan umum yang sudah “overdosis” pun mengundang risiko, sebab memicu sesama supir untuk balapan. Berlomba mendapatkan penumpang. Ugala-ugalan ini sangat membahayakan. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis, “balapan” ini pun ada kalanya dianggap mainan atau hiburan bagi para awak bus. Tragis, nyawa penumpang dan pengguna jalan dibuat mainan. Lebih tragis sebab belum pernah ada tindakan dari petugas bagi angkutan yang mengoper penumpang, ugalan-ugalan dan balapan ini.
Maka momen kenaikan BBM ini kiranya dimanfaatkan pula untuk membenahi lalu-lintas. Batasi angkutan umum yang beroperasi di jalanan. Angkutan umum tetap diberi subsidi BBM untuk menjaga tarif tidak naik. Moga-moga dengan ini pemilik mobil pribadi pun akan melirik angkutan umum, dan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalanan.
