Kesepakatan Kepsek Membuktikan Adanya Mafia Pendidikan

edukasi.sindonews.com

Sebuah artikel HL di Kompasiana membuat sejenak masalah AirAsia dan Pasar Klewer terpinggirkan.  Seorang Kompasianer membuat tulisan dengan judul cukup provokatif ‘Tuk Anies Baswedan: Keputusanmu Tak Segagah Tubuhmu (Sebuah Refleksi Akhir Tahun).  Inti dari artikel tersebut yang saya tangkap adalah: 1. Kebijakan Anies Baswedan adalah blunder karena bisa diakali kepsek-kepsek dibawahnya. SMS "asli"yang menyatakan hal tersebut adalah sebagai berikut:

Kemarin, saya mendapat SMS yang bunyinya begini (apa adanya tanpa diedit)

“Ass. Yth Bp/Ibu…tadi siang 29 Des 2014 semua kepsek menndtgni prnytan mlksnkan K-13 tuk smstr 2 dn selnjutnya……” (Sumber)

2. Anies Baswedan tidak mengerti "kesibukan guru" yang demikian bejibun, sehingga menimbulkan penolakan di bawah.  Kalimat sarkastik yang di tuliskan membuat prihatin seorang pemerhati dan praktisi dunia pendidikan seperti saya ini.

Ini tak akan terjadi bila Pak anies berniat mensejahterakan guru. yaitu mengembalikan jam wajib mengajar 18 jam pelajaran/minggu bukan 24-50 jam/minggu. ingat, guru bukan orang kantoran yang tapi lapangan. Meski 18 jam pelajaran, namun guru pun tetap menjalankan kegiatan edukasinya di rumah seperti mengoreksi pekerjaan anak didik plus urusan administrasi yang bejibun. Ini yang anda perlu tahu, Pak Anies !!!!!!! (Sumber)

Apabila penulis artikel tersebut seorang pendidik, saya melihatnya jatuhnya Air Asia tidak separah dunia pendidikan Indonesia. Jatuhnya Air Asia jelas sangat menyedihkan, tapi realitas parahnya para pendidik di Indonesia bisa berarti terjadinya "malpraktek pendidikan" yang membuat puluhan juta anak Indonesia "mati cara berfikirinya"

***

Perjuangan Anies Melawan Mafia Pendidikan pernah saya tuliskan secara singkat untuk memperlihatkan sedikit gambaran besar  posisi Anies Baswedan dalam mengatur departemen pendidikan dasar dan kebudayaan. BIROKRASI adalah adalah lawan utama dari perubahan Indonesia menjadi Indonesia Baru.

Sebab itu Ahok sampai merubah total wajah dari pemkot DKI.  Susi sampai harus dibackup KPK dalam pernyataan di media untuk "menghadapi" resistansi dari instansi-instansi hukum lainya.  Bagi yang mengikuti kiprah Jonan, harus dibukakan matanya bagaimana Jonan harus membereskan Kereta Api mulai dari cara penjualan karcis! Bayangkan.  Semua carut marut.

Bangsa ini sudah tidak terurus cukup lama.  Mau percaya atau tidak, itu realitas Indonesia kita.  Masih untung Rahmat Tuhan yang besar melindungi kita, sehingga selalu ada orang-orang baik di tengah sistem yang sudah menjadi demonic.

Dan perlu diketahui, tidak segampang Ahok mengganti anggota pemkot.  Dalam pendidikan merubah sebuah policy seperti membelokkan KAPAL TANKER, bukan seperti membelokkan sepeda onthel.   Karena yang kita pertaruhkan adalah aset paling berharga di Indonesia yaitu ANAK-ANAK INDONESIA.  Sebab itu, pilihan-pilihan policy harus memperhitungkan kepentingan anak dan masa depan Indonesia diatas kepentingan guru, birokrat, apalagi kepopuleran pembuat policy.

***

Kebijakan Anies Blunder?

Sempat mengikuti FGD tim transisi bagian pendidikan non-formal dan informal, saya berani menyatakan (pernyataan pribadi) bahwa penolakan di level grass root (kepsek, red) itu sudah dipetakan.  Jadi pernyataan penulis bahwa Anies tidak menyangka itu salah.  Semua sudah jelas terpetakan.

Kepsek-kepsek yang menjadi titipan partai dan jauh dari kompeten bukan rahasia lagi.  Biarpun semuanya hanya "dugaan" dan "pemetaan", kondisi itu sudah di prediksi.  Jadi sekali lagi, tidak ada surprise.  Alias kata, memang birokrat-birokrat inilah "penjahatnya" (Ingat, dalam tanda kutip).

Justru perlawanan Kepsek dengan membuat kesepakatan-kesepakatan jahat inilah yang membongkar topeng-topeng busuk mereka, sehingga mempermudah membersihkan pendidikan Indonesia dari manusia-manusia yang hanya mementingkan diri sendiri.

Usulan saya untuk Anies adalah segera membuat mutasi besar-besaran kepsek dan diknas yang secara sistematis membuat "makar" demi kepentingan pribadi, kelompok, apalagi partai politik.

Jadi yang saya lihat, kebijakan yang dibilang blunder ini  justru dapat membuat "peta kejahatan" para birokrat pendidikan semakin terlihat.  Kebijakan itu sudah tepat secara konsep maupun praktis.  Secara konsep, apa yang ditawarkan K13 secara filosofis sudah sesuai arah pendidikan abad ke -21, jadi tidak perlu di hapus total.

Secara praktis, Anies secara lihat mampu melewati batas peraturan-peraturan hukum sebelum dia, sehingga tidak di recoki oleh kepentingan politis ketika harus membuat peraturan-peraturan tandingan.  Sekaligus, secara praktis waktu 7 tahun yang sesuai aturan hukum untuk mengimplementasikan "Filosofi K13" secara benar jauh lebih memungkinkan.  Sekali lagi, blundernya dimana?

Anies Tidak Mengerti Pekerjaan Guru?

Sejak awal, bahkan sejak di Indonesia Mengajar Anies adalah orang yang selalu mengatakan bahwa GURU lebih penting dari kurikulum.  Sebab  itu, menuduh Anies tidak mengerti pekerjaa Guru adalah absurd.  Justru seharusnyanya yang protes adalah para curriculum developer yang bermahzab kurikulum diatas guru.

Realitas keluhan guru akan tambah kerjaan, dan pekerjaan guru sudah banyak.  Bukan dikarenakan kebijakan itu sendiri, tapi karena MENTAL GURU-GURU (sekali lagi tidak semua guru jadi #jangansensi) yang memang sulit menerima perubahan-perubahan.

BUKAN RAHASIA LAGI! Guru-guru kita tidak lagi termasuk kalangan miskin.  Tapi sudah termasuk kelas menengah.  Dongeng Oemar Bakri jangan dinyanyikan lagi di Indonesia.  Yang harus dinyanyikan adalah BONGKAR.  Bongkar kemalasan guru-guru.  Bongkar mental korup di diknas-diknas.   Bongkar semua kebodohan yang sudah menjadi kebiasaan.

Jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan kebenaran!

***

K13 bukan satu-satunya PR Anies, UN akan menjadi tantangan sesudah ini.  Perubahan UN menjadi EN (Evaluasi Nasional) akan menjadi santapan politis lainnya.  Tapi inilah realitas yang harus dihadapi, jangankan membuat policy yang baru menyelesaikan kebijakan-kebijakan ngawur menteri yang lama saja sudah demikan menantang.

Seperti juga sudah diprekdiksi, 5 tahun pertama akan menjadi ujian bukan hanya bagi Jokowi, tapi bagi para menteri dan jajarannya yang benar-benar mau kerja dan merubah bangsa ini menjadi baru.  Maju terus mas Anies!