[caption id="attachment_353182" align="aligncenter" width="416" caption="twitter.com/renesuhardono"][/caption]
Keinginan Jokowi intervensi hukum masih belum bisa dilepaskan masyarakat. Perbedaan pendapat soal ini pun masih berlangsung. Â Saya di pihak "biarkan hukum yang berjalan". Tradisi dan budaya hukum yang baik adalah saat hukum menjadi supremasi tertinggi dan tidak terintervensi siapapun.
Polri memanipulasi hukum. Pernyataan ini harus dibuktikan secara hukum, apabila tidak hanya rumor murahan. Demikian juga pernyataan para tersangka yang terkena Sarpin Effect mengatakan KPK ngawur dalam menentukan status mereka. Â Mereka harus membuktikan secara hukum juga.
Bagaimana kalau hukum berpihak kepada para tersangka? Saya tetap percaya tidak semua hakim adalah Sarpin! Tidak semua hakim bisa dibeli. Â Tugas kita, terutama yang ahli hukum, mengawal semua pengadilan dan melaporkan ke masyrakat ketimpangan-ketimpangan dalam pengadilan tersebut.
SBY pernah intervensi dengan SP3, apakah hasilnya lebih baik? Â Tidak juga. Setiap kali intervensi, harus ada KOMPROMI. Â Mendorong Jokowi intervensi sama dengan mendorong Jokowi kompromi. Â Sayang hal sederhana tidak terpikirkan para relawan aktifis yang "baik hati", tapi tidak cukup tajam melihat realitas.
***
Di lain pihak, partner sebenarnya Jokowi yaitu Ahok sedang "berjihad" melawan DPRD DKI. Masyarakat umum yang sudah muak dengan polah legislatif segera mendukung Ahok yang militan. Tapi politisi-politisi negarawan menjadi was-was kalau Ahok tumbang sebelum waktunya.
Keberanian Ahok bersumber dari back-up Jokowi. Seperti yang sering dikatakan Ahok, "Saya backingnya presiden". Â Jadi peperangan Ahok sebenarnya adalah peperangan Jokowi juga. Bahkan menurut saya, Ahok adalah taruhan terbesar Jokowi. Ahok berhasil dengan sendirinya Jokowi berhasil membuktikan janjinya.
Terlihat disini Jokowi "tidak intervensi" juga. Dia biarkan Ahok dan DPRD bertarung. Seharusnya yang intervensi adalah KPK, Polri, dan Kejagung. Ahok jelas sudah siap pasang badan. Â Indikasi awal manipulasi sudah ada. Masalahnya tindakan korupsinya belum terjadi, baru usaha korupsi yang terbongkar. Bukankah ini bisa diexplore lebih oleh para penegak hukum untuk pencegahan korupsi? Mengapa tidak ada suara?
***
Jurus Jokowi bagaikan jurus Tai Chi yaitu menggunakan kekuatan lawan untuk menyerang. Jurus Ahok bagaikan jurus Shaolin yang menyerang dengan kekuatan. Keduanya jurus yang hebat di tempat yang tepat. Biarkan Jokowi ditempat yang "tidak tersentuh" dan Ahok membabat habis siluman-siluman yang tidak tahu malu.
Untuk melawan siluman dibutuhan kekuatan Ilahi sekaligus hikmat Ilahi. Peperangan bharatayuda Ahok adalah realitas nyata Indonesia. Â Apakah peperangan seperti ini yang kita kehendak terjadi serentak di seluruh Indonesia? Itu namanya bunuh diri reformasi.
Biarkah rokade politik selesai dengan aman dulu. Ada waktunya akan ada AHOK EFFECT yang akan mewabah diseluruh Indonesia. Sebelumnya Jokowi Effect dibutuhkan supaya Ahok Effect terjadi. Sarpin Effect terjadi karena itu memang bagian dari peperangan yang sedang dilakukan.
Salam Indonesia Baru,
Pendekar Solo