Pelayanan E-Government Mempengaruhi Perkembangan Zaman

E-government merupakan salah satu teknologi informasi yang memiliki andil yang cukup besar dalam pemerintahan Indonesia dalam  melaksanakan pelayanan publik. 

Hal ini menjadi salah satu bentuk adaptasi dari perubahan dan perkembangan teknologi informasi di dunia, sehingga dapat membantu pemerintah negara Indonesia untuk menciptakan sistem secara digital, guna membantu dan memudahkan dalam pelaksanaan pemerintahan hingga ke masa yang akan mendatang. 

Di Indonesia penggunaan pelayanan e-government sudah lama diterapkan. Pada akhir tahun 2019 lalu, tersebar berita tentang munculnya virus baru dari Wuhan, China yang dapat menyebabkan masyarakat rentan meninggal dunia. Tahun 2020, virus tersebut sudah mulai menyebar ke sebagian negara sehingga pemerintah menerapkan World Health Organization (WHO) dengan pandemi Covid-19. 

Sehingga Presiden Joko Widodo secara resmi mengeluarkan pemberitahuan untuk menghimbau masyarakat menghindari kontak dekat dan dari kerumunan masyarakat, dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah (secara online) atau penerapan Work From Home. 

Pada penerapan WFH dapat dilihat, bahwa WFH tidak menjadi kendala segala produktivitas masyarakat, terutama dalam penyelenggara dan pelaksanaan pelayanan publik. Berbagai contoh produk yang dibuat pada zaman Covid-19 itu adalah E-KTP, BPJSTKU Mobile, dan berbagai pelayanan publik lainnya yang sampai sekarang masih beroperasi. 

E-Government menjadi salah satu pelayanan yang memberikan efektivitas di tengah-tengah publik. Tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi lebih efisien, penyampaian informasi lebih cepat dan terjangkau. Ada 4 petunjuk dalam menganalisa kualitas pelayanan e-government berdasarkan persepsi dari penggunaan layanan, sebagai berikut:

1. Efisiensi : mengenai kualitas informasi yang disediakan oleh website. Yang mana, informasi yang disediakan harus up to date dan ringkas supaya lebih rinci untuk menjelaskan informasi yang didapatkan. Misalnya, memodifikasi desain website supaya lebih menarik pembaca dan mengembangkan segala kualitas media untuk menyampaikan informasi maupun layanan yang diberikan.

2. Kepercayaan (Trust) : keamanan informasi pengguna sudah pasti menjadi hal utama yang harus dilindungi oleh pemerintah. Banyaknya informasi pribadi yang mungkin dimasukkan ke dalam website atau aplikasi untuk proses otentikasi harus diarsipkan dengan aman. Penggunaan sistem e-government dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan secara transparan. Pelayanan yang dilakukan secara online dapat mengurangi terjadinya tindakan penyimpangan prosedur, pungli, dan lain-lain. Dengan ini, kita harus dapat mengakses informasi mengenai kinerja pemerintah untuk meminimalisir terjadinya tindakan pemerintah yang melanggar dari peraturan maupun kode etik yang berlaku.

3. Reliabilitas (Reliability) : kelayakan maupun kecepatan website terhadap kemampuan masyarakat untuk mengakses. Di Indonesia, dikatakan bahwa kinerja pelayanan pemerintah melalui website kualitasnya masih sedang atau tidak berjalan dengan baik. Hal ini, pemerintah harus terus melakukan perbaikan dalam sistemnya agar masyarakat bisa menggunakan website dengan nyaman tanpa ada kendala apapun. 

4. Dukungan Kepada Masyarakat : publish merupakan hal paling utama yang harus dijadikan awal perkembangan e-government. Interaksi antar masyarakat sangat penting. Hal ini pemerintah dapat menyediakan forum tempat masyarakat untuk melakukan diskusi dengan unit-unit yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Serta, keamanan dalam perihal perpindahan uang serta hak-hak privasi masyarakat agar terlindungi dengan baik.

Penggunaan E-government masih membutuhkan perbaikan terus menerus dalam hal kualitas pelayanan khususnya mengenai kepercayaan terhadap pemerintah.