Pemerintah memperkirakan akan memutuskan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan Juni 2013. "Pembahasan RAPBN Perubahan diperkirakan akan berakhir 17 Juni. Jadi, kenaikan harga BBM bisa ditetapkan dalam kurun waktu itu," kata Mahendra di Komisi XI DPR Jakarta, Senin (27/5/2013). Mahendra menambahkan, DPR bisa melakukan persetujuan RAPBN Perubahan 2013 secepatnya. Sebab, bila DPR telat memberikan persetujuan, otomatis pemerintah akan memundurkan jadwal kenaikan harga BBM tersebut. Imbasnya, volume konsumsi BBM akan terus meningkat dan juga terus berdampak ke defisit keuangan negara. ( Jakarta, Kompas.com ).
BBM naik = Drama Politik BBM diputar kembali
Masih sangat pekat diingatan publik mengenai lakon DPR dalam Sidang Paripurna 31 Maret 2012 lalu yang memancing ribuan lapisan masyarakat khususnya mahasiswa untuk memadati Gedung hijau DPR dalam orasi kenaikan harga BBM. Saat itu DPR memainkan lakonnya dengan amat sempurna untuk meloloskan keinginan para kapitalis asing/lokal di negeri nan kaya raya ini, tetapi bersamaan dengan itu rakyat pun dibuat senang karena pada saat itu kenaikan harga BBM ditunda. Sesuai dengan wacana, ditunda tidak sama dengan dibatalkan. Di tahun 2013 ini drama tersebut kembali hadir namun dalam episode yang berbeda. Beda tahun beda pula topiknya, jika tahun 2012 topiknya adalah “BBM naik atau tidak”, topik kali ini adalah “kompensasi kenaikan BBM untuk rakyat miskin disetujui atau tidak”. Topik tersebut sesuai dengan keputusan DPR yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM di tahun 2013.
Sudah tabiat para penguasa negeri yang selalu menghembuskan angin surga ditengah teriknya kemiskinan. Untuk menggolkan keinginan para kapitalis, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp.100.000-150.000 selama 6 bulan dengan jumlah rakyat miskin yang disantuni sebanyak 65 juta orang. Akan tetapi faktanya, jumlah rakyat miskin di bumi nan kaya ini menurut data subsidi BPJS sebanyak 86 juta orang, lantas 21 juta rakyat miskin lainnya bagaimana? Bagaimana pula dengan puluhan juta rakyat lainnya yang hampir miskin ? tentu adanya kenaikan BBM akan menaikkan pula jumlah rakyat miskin di negeri ini.
BBM naik untuk kepentingan siapa ?
Wacana BBM naik dengan alasan dikhawatirkan jebolnya APBN karena bersubsidi semakin besar adalah alibi klasik yang setiap momentnya dilontarkan. Bukti sudah ada di depan mata, dari tahun ke tahun pasca naiknya harga BBM maka jeritan rakyat miskin semakin bertambah, apalagi jika BBM benar-benar akan naik juni nanti berdekatan dengan datangnya Ramadhan dan penerimaan pelajar baru. Hal ini akan membuat rakyat semakin tercekik tak berdaya. Sekarang saja barang-barang pokok sudah mulai naik harganya.
“Kejamnya dunia” inilah yang sering digelorakan para rakyat tertindas. Padahal bukan dunia yang kejam namun manusia yang serakahlah yang kejam. Pemerintah sudah mengetahui bahwa dengan adanya kenaikan BBM maka akan banyak rakyat yang menderita, lantas mengapa masih digaungkan ? Tentu gejala ini sangat mengganjal, jika bukan untuk kepentingan rakyat lantas untuk kepentingan siapa? Betulkah kenaikan BBM ini disebabkan subsidi tidak tepat sasaran dan sebagian besar dinikmati oleh orang kaya? Jika itu alasannya memang ada benarnya karena hal itu mengusik rasa keadilan. Akan tetapi, kenapa dalam kasus Lumpur Lapindo yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan, Pemerintah dengan ikhlasnya memberikan subsidi sebesar 7,2 Triliyun. Ini adalah jumlah yang bombastis, padahal penerima bantuan tersebut adalah pemilik perusahaan yang masuk dalam kategori 40 orang terkaya di Indonesia.
Maka dapat disimpulkan bahwa alasan utama pemerintah menaikkan harga BBM bukan karena alasan tidak tepat sasaran melainkan program pemerintah untuk menyempurnakan liberalisasi Migas dari sektor hulu dan hilir. Di sektor hulu liberalisasi ini sudah berhasil dengan dikuasainya tambang BBM oleh asing dan swasta dengan hasil 87% tambang migas sedangkan di sektor hilir masih terhambat karena adanya subsidi BBM. Pemerintah memakai alasan tidak tepat sasaran adalah alasan yang disarankan oleh Bank Dunia agar terkesan pro rakyat, Ini terungkap dalam dokumen World Bank: “ Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik…Banyak subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh ke tangan orang kaya”(Indonesia Country Assistance Strategy/World Bank, 2001).
Indonesia bisa sejahtera tanpa membuat rakyat sengsara !
“Gemah ripah loh jinawi” itulah Indonesia. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan Sumber Daya Alam. “ Tanam tongkat tumbuh singkong” inilah beberapa ungkapan untuk negeri tercinta Indonesia. SDA yang terkandung di perut bumi Indonesia melimpah ruah dari Sabang sampai dengan Merauke, salah satunya adalah kekayaan akan pertambangan seperti Minyak bumi, Batu bara, Emas, Bauksit, Besi, Nikel, Timah, Tembaga, Marmer dan masih banyak lagi SDA yang Allah anugerahkan di Bumi Indonesia ini.
. Dengan fakta kondisi alam Indonesia di atas maka sangat tidak masuk akal jika negeri ini mengalami kenaikan BBM atau bahkan kelangkaan BBM. Malah seharusnya seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati dengan mudah dan gratis hasil daripada SDA tersebut, bukan malah diberikan kepada Asing. Contohnya saja Freeport yang merupakan tambang emas terbesar di Indonesia kini telah dicaplok oleh asing, belum lagi tambang batu bara yang ada di Kalimantan yang kini juga dicaplok oleh asing dan masih banyak lagi fakta yang serupa. Sementara itu, kondisi rakyat Indonesia terbalik 180 derajat dari kekayaan negerinya. Di tengah limpahan batu bara di kalimantan , rakyatnya tidak dapat menikmati penerangan secara merata, di kilauan emas freeport papua, rakyatnya banyak menderita kelaparan. Sungguh miris.
Hal ini terjadi karena saat ini indonesia telah berjalan dalam sistem yang kapitalis-liberalis. Maka tak aneh jika didapati fakta demikian. Kekayaan alam Indonesia membuat mata penjuru dunia melirik akan kepotensialannya. Begitu juga mata-mata para kolonialisme-imperialisme. Jika dahulu dijajah secara fisik , sekarang Indonesia dijajah secara mental dan pemikiran. Jika dahulu dijajah oleh Asing, saat ini dijajah oleh Asing dan Bangsa sendiri.
SDA Indonesia yang melimpah pada dasarnya sangat mendukung kelangsungan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. Indonesia dapat sejahtera secara nyata apabila meninggalkan sistem kapitalis yang saat ini sedang digandrungi oleh sebagian besar negeri-negeri di dunia. Pemerintah dapat memanfaatkan SDA yang telah ada untuk dikelola oleh negara dan hasilnya diberikan sebesar-besarnya kepada rakyat dan meminimalisasi adanya barang-barang impor. Namun, hal ini hanya akan menjadi teori beku jika tidak direalisasikan dalam kehidupan. Pemerintah harus mulai membenahi kebobrokan sistem yang saat ini ada dan membangun generasi-generasi muda yang berkompeten , cerdas, dan sebagai ujung tombak perubahan. Tentu hal ini harus didukung dari tataran pendidikan yang berkualitas. Dilihat dari mutu pendidikan Indonesia saat ini yang masih dibawah standar, sangatlah besar kemungkinan melahirkan generasi-generasi yang kurang berkompeten. Maka pemerintah harus mulai meimikirkan nasib pemuda di masa yang akan datang dengan memberikan kelayakan pendidikan secara merata karena masih banyak didapati jutaan rakyat Indonesia yang belum dapat mengenyam pendidikan yang seharusnya menjadi haknya. Karena pada dasarnya pemanfaatan SDA tentu harus didukung pula dengan kualitas SDM yang ada.
