Bagi saya, sikap Presiden Jokowi yang tidak mau didikte itu justru merupakan sikap yang tegas (jelas). Secara jelas, Presiden Jokowi menyatakan bahwa norma-norma hukum berlaku sama bagi setiap warga negara. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, baik terhadap pimpinan KPK maupun terhadap perwira tinggi Polri.
Bagi saya, mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak tegas itu bukanlah dorongan yang positif, melainkan penjerumusan yang akan membuat Presiden Jokowi menjadi Presiden yang bisa diatur-atur menurut selera suara pembisik.
Mereka seharusnya menyadari bahwa rakyat tidak pernah memilih mereka menjadi wakil untuk menghakimi Presiden Jokowi. Rakyat telah memilih Jokowi sebagai presiden. Saya tidak mengerti mengapa mereka yang tidak pernah dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat itu bisa berpretensi (berlagak) menjadi wakil rakyat, yang berhak menyuarakan dan memaksakan kehendak mereka.
Saya akan jauh lebih menghargai bila mereka yang bersuara itu bergabung membentuk partai dan ikut berlaga dalam Pemilu tahun 2019 untuk membuktikan apakah mereka pantas menyandang predikat sebagai wakil rakyat atau tidak. Jangan hanya merasa (bermimpi atau berhalusinasi) menjadi wakil rakyat yang berhak menyuarakan kehendak rakyat dan menambah kisruh polemik KPK versus Polri dengan melibatkan Presiden Jokowi.
Seandainya ada ancaman menggerakkan massa untuk memberontak terhadap pemerintah jika Presiden Jokowi tidak menuruti kehendak para pembisik, itu sama sekali bukan tindakan kepahlawanan atau kenegarawanan, melainkan tindakan pengkhianatan yang hanya menyengsarakan rakyat.
Pak Presiden Jokowi, pilihan di tangan Bapak. Lakukanlah yang terbaik bagi keberlangsungan pemerintahan Anda dan kami siap mengawalnya!
Save KPK, Save Polri, Save Indonesia, salam Persatuan Indonesia
Selamat malam Indonesia
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
