Kurangnya Literasi Media Politik di Masyarakat Indonesia pada Pilpres 2024

Dalam aspek kehidupan, komunikasi sebagai alat satu aktivitas yang tidak pernah bisa lepas, tidak bisa dipungkiri, pada keseharian pada masyarakat, komunikasi telah menjadi kunci berjalannya roda kehidupan. Beberapa aspek lain turut menggandeng komunikasi menjadi alat. seperti pada pasar, komunikasi digunakan buat menawarkan dagangan serta proses tawar menawar harga. Di sekolah, komunikasi dipergunakan buat menyampaikan materi serta pula tanya jawab. Begitupun menggunakan kegiatan politik khususnya pada Indonesia. Politik artinya salah satu berasal sekian poli praktik yang paling dibicarakan dan diminati oleh rakyat. Politik memiliki rona tersendiri serta boleh jadi berbeda pada masing - masing masyarakat. Rona politik pada masyarakat ini, tidak luput berasal komunikasi. Pada politik, komunikasi berperan menjadi pembangun citra, retorika, penunjang visi misi sampai dengan bahan kampanye.

Komunikasi politik sebagai hal yang sangat sensitif di Indonesia. Pasalnya, warga kita belum paham benar  bagaimana sejatinya komunikasi politik yang baik. Seringkali, komunikasi politik disebut sebagai propaganda ataupun provokasi. Minimnya literasi serta kurangnya kemauan warga untuk membaca secara tuntas menjadi dilema utama penyimpangan   komunikasi politik. Komunikasi politik akan menjadi sesuatu yang berkesinambungan, bila rakyat mengerti dan tahu secara konsep dan konteks komunikasi politik itu sendiri.

Komunikasi politik waktu ini tidak hanya sekedar debat calon yang dapat kita saksikan di televisi. Tetapi pula beberapa media terkini mirip poadcast yang mulai melek akan politik pada Indonesia. Lewat komunikasi terkini, komunikasi politik sebagai sesuatu yang tidak kaku bahkan terbilang menyenangkan. Citra baru dalam komunikasi politik pada era terbaru ini juga, menjadi alat satu penunjang bagi warga untuk kritis pada menjalankan atau mengkaji komunikasi politik.

Sebagai contoh kasus perkara modern di Indonesia, termasuk ucapan wapres saat debat kedua kemarin, menyoroti persoalan yang mendalam dalam komunikasi publik serta politik. peristiwa-peristiwa ini tidak hanya ihwal kesalahan berbicara atau ungkapan sesaat; mereka mencerminkan kekurangan berfokus dalam pencerahan dan  sensitivitas sosial-budaya para pemimpin.

Di tingkat dasar, kemampuan berbicara menggunakan sopan serta bijaksana adalah keterampilan yg sangat penting, terutama bagi politisi dan  tokoh-tokoh publik. pasalnya debat kemarin berhasil membuat masyarakat beranggapan bahwa kubu 01 dan 03 menyerang kubu 02 hanya dikarenakan kubu 02 terlihat tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. alih-alih bertanya apa, dijawab apa. Padahal menurut pakar Psikologi Unair Prof dr Suryanto dalam artikelnya mengatakan bahwa kubu 02 bukan tidak menguasai tema pembahasan melainkan terkendala dalam komunikasi dan karkater.

Berbeda dengan kubu 01 yang tertata dalam menyampaikan gagasan serta kuat dalam mempersiapkan data-data. Hal ini bagi sebagian individu, terutama kaum mahasiswa sangat keren. Tetapi berbeda dengan masyarakat yang awam terkait retorika komunikasi. Masyarakat akan beranggapan dengan melihat sisi yang berbeda, bahwa kubu 01 terlalu ambisi, terlalu sentimen, tidak sopan, dan lain-lain.  terkait hal itu, ketika 02 menyinggung soal etika terhadap 01, akhirnya disinggung  balik ke 02 terkait pelanggaran kode etik pencalonan wakiln  presiden yang harusnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, diakhir-akhir debat tersebut malah saling menjatuhkan 01 dan 02.

berbeda dengan kubu 03 yang menjadi penengah diantara debat Capres kemarin. Kubu 03 terlihat lebih tenang dan mementingkan penjabaran visi misi dibanding saling menjatuhkan.

Untuk mencerminkan debat yang sehat dan bijaksana perlu setiap calon pemimpin besar mempelajari retorika komunikasi atau public speaking. dengan adanya media sosial yang membantu penyampaianinformasi perlu hati-hati. keliru satu aspek yang menonjol artinya penggunaan media umum pada komunikasi politik. Tetapi, penggunaan media sosial pada komunikasi politik juga membawa tantangan. Misinformasi dan hoaks politik bisa menggunakan praktis menyebar dan menghipnotis opini publik. Ini ialah tantangan yang harus diatasi oleh regulator serta warga.

Warga masyarakat juga perlu meninjau kembali komunikasi politik yang disampaikan oleh media. Tidak heran banyak warga yang memutuskan pilihan karena gosip yang beredar.Sehingga perlu para pelaku media menampilkan sebuah konten yang lebih kritis dan bijaksana agar bisa membuka wawasan masyarakat yang lebih baik serta partisipasi politik. Dengan akses informasi yang lebih baik, warga bisa menghasilkan keputusan politik yang lebih berdasarkan data. Di tiap wilayah, komunikasi politik berperan krusial pada membuat kebijakan dan  mensugesti yang akan terjadi pemilihan.

Dengan demikian, untuk memperbaiki kualitas komunikasi politik pada Indonesia, perlu terdapat upaya buat mempromosikan literasi media serta kritis terhadap berita. Rakyat perlu dilengkapi menggunakan keterampilan untuk memilah serta mengevaluasi info politik. Selain itu, regulator juga perlu berperan aktif pada memastikan integritas komunikasi politik. Misalnya, melalui penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks politik. Secara holistik, komunikasi politik pada Indonesia ketika ini ialah sebuah medan yang bergerak maju serta penuh tantangan. namun, menggunakan upaya yang tepat, komunikasi politik dapat berkontribusi positif terhadap demokrasi dan  partisipasi politik pada Indonesia.