Tanggapan tentang wacana terkait usulan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) oleh DPR tentang penunjukan gubernur oleh Presiden bisa saja didasarkan pada sejumlah alasan kritis, termasuk dampak sosial dan politis yang mungkin timbul.
Ini mengingatkan kita dengan wacana rektor yang juga akan dipilih oleh Presiden yang dulu pernah menjadi polemik yang riuh. Meskipun akhirnya diklarifikasi bawah pemilihan rektor diwacanakan hanya akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada presiden. Hal ini dilakukan karena rektor memiliki jabatan strategis dan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran mahasiswa, termasuk penanaman ideologi.Â
Semangatnya dari keinginan untuk membumikan Pancasila. Bahwa, nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila harus selalu ditanamkan, termasuk di lingkungan pendidikan.Â
Soal konsultasi dengan Presiden, mungkin nanti juga akan menjadi alternatif jawaban dalam kasus munculnya usulan draft RUU DKJ, meskipun bisa jadi sangat politis.
Alasan Menerima Usulan
Jika masyarakat menerima wacana yang diusulkan terkait draf RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), kira-kira apa yang menjadi latar belakangnya?. Apakah hanya persoalan pendanaannya yang dianggap terlalu menguras kantong kas negara?.Â
Berbagai kalangan menyorotinya dengan kritis dengan berbagai argumentasi beberapa alasannya diantaranya;
Alasan efisiensi menjadi alasan untuk mencari solusi alternatif. Sehingga pemilihan gubernur disederhanakan sebagai bentuk efisiensi. Meskipun dengan kondisi model pemerintahan kita, kita kuatir justru akan timbul masalah baru.
Sebagian kalangan menganggap persoalan efisiensi dan keterpaduan pengambilan keputusan menjadi dasarnya. Usulan ini mungkin mencerminkan niat untuk meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dengan mengurangi birokrasi dan meningkatkan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah. Artinya dengan memotong rantai birokrasi yang panjang akan menghemat banyak hal, termasuk keuangan.
Begitu juga dengan penanganan isu regional yang kompleks, karena Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik dihadapkan pada isu-isu kompleks seperti transportasi, lingkungan, dan ketahanan bencana. Usulan ini bisa dipicu oleh kebutuhan untuk lebih efektif menangani isu-isu tersebut.
Alasan lainnya menyangkut penguatan otoritas Pusat, yaitu dengan adanya keinginan untuk memperkuat peran pemerintah pusat dalam mengelola ibu kota sebagai dasar usulan ini. Hal ini bisa berkaitan dengan kebijakan strategis nasional yang ingin dipromosikan oleh pemerintah.
