Tanggapan tentang wacana terkait usulan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) oleh DPR tentang penunjukan gubernur oleh Presiden bisa saja didasarkan pada sejumlah alasan kritis, termasuk dampak sosial dan politis yang mungkin timbul.
Ini mengingatkan kita dengan wacana rektor yang juga akan dipilih oleh Presiden yang dulu pernah menjadi polemik yang riuh. Meskipun akhirnya diklarifikasi bawah pemilihan rektor diwacanakan hanya akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada presiden. Hal ini dilakukan karena rektor memiliki jabatan strategis dan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran mahasiswa, termasuk penanaman ideologi.Â
Semangatnya dari keinginan untuk membumikan Pancasila. Bahwa, nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila harus selalu ditanamkan, termasuk di lingkungan pendidikan.Â
Soal konsultasi dengan Presiden, mungkin nanti juga akan menjadi alternatif jawaban dalam kasus munculnya usulan draft RUU DKJ, meskipun bisa jadi sangat politis.
Alasan Menerima Usulan
Jika masyarakat menerima wacana yang diusulkan terkait draf RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), kira-kira apa yang menjadi latar belakangnya?. Apakah hanya persoalan pendanaannya yang dianggap terlalu menguras kantong kas negara?.Â
Berbagai kalangan menyorotinya dengan kritis dengan berbagai argumentasi beberapa alasannya diantaranya;
Alasan efisiensi menjadi alasan untuk mencari solusi alternatif. Sehingga pemilihan gubernur disederhanakan sebagai bentuk efisiensi. Meskipun dengan kondisi model pemerintahan kita, kita kuatir justru akan timbul masalah baru.
Sebagian kalangan menganggap persoalan efisiensi dan keterpaduan pengambilan keputusan menjadi dasarnya. Usulan ini mungkin mencerminkan niat untuk meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dengan mengurangi birokrasi dan meningkatkan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah. Artinya dengan memotong rantai birokrasi yang panjang akan menghemat banyak hal, termasuk keuangan.
Begitu juga dengan penanganan isu regional yang kompleks, karena Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik dihadapkan pada isu-isu kompleks seperti transportasi, lingkungan, dan ketahanan bencana. Usulan ini bisa dipicu oleh kebutuhan untuk lebih efektif menangani isu-isu tersebut.
Alasan lainnya menyangkut penguatan otoritas Pusat, yaitu dengan adanya keinginan untuk memperkuat peran pemerintah pusat dalam mengelola ibu kota sebagai dasar usulan ini. Hal ini bisa berkaitan dengan kebijakan strategis nasional yang ingin dipromosikan oleh pemerintah.
Dan yang paling jamak adalah pertimbangan politik, termasuk isu-isu stabilitas dan keamanan nasional, bisa menjadi latar belakang bagi usulan ini. Pemerintah melihat perlunya kontrol yang lebih kuat terhadap ibu kota untuk menjaga stabilitas dan kepentingan nasional.
Serta penyederhanaan tata pemerintahan, dimana dasar usulan ini mencerminkan niat untuk menyederhanakan tata pemerintahan dan mengurangi birokrasi, meskipun ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait otonomi daerah. Dan peningkatan koordinasi antar lembaga, dengan dasar usulannya didorong keinginan meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi kota.
Alasan Menolak Usulan
Alasan penolakannya bisa saja didasari oleh hal-hal krusial dan menjadi pangkal kekuatiran banyak orang. Apalagi dalam pengalaman kita berdemokrasi dalam penentuan Jakarta 1 menjadi ajang layaknya seperti miniatur Indonesia. Politisasinya sangat tinggi dan sangat sensitif. Karena para pemilik kursi Jakarta 1 sangat berpeluang untuk bisa naik jenjang ke RI-1.
Namun yang patut menjadi bahan pemikiran kita adalah bahwa penolakan atas usulan RUU DKI bisa saja karena pada akhirnya kita akan kehilangan legitimasi dan otonomi daerah, dimana penunjukan langsung oleh Presiden dapat dianggap sebagai bentuk campur tangan yang berlebihan dalam urusan daerah, yang dapat merugikan otonomi daerah dan menghilangkan legitimasi dari pemilihan langsung oleh warga Jakarta.
Bahwa partisipasi masyarakat akan dikurangi dengan adanya proses penunjukan yang tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat dapat merugikan demokrasi lokal. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah merupakan hak dasar dalam sistem demokrasi.
Lantas kita juga mengkuatirkan adanya risiko kepentingan kuasa. Bagaimanapaun penunjukan langsung oleh Presiden meningkatkan risiko terbentuknya dinasti politik, di mana kekuasaan dapat berkonsentrasi pada kelompok atau keluarga politik tertentu, tanpa adanya mekanisme yang kuat untuk mencegahnya.
Sehingga berpotensi munculnya ketidakpuasan dan konflik sosial karena kebijakan yang merugikan otonomi daerah dan partisipasi masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik sosial di tingkat lokal, yang dapat merugikan stabilitas dan harmoni masyarakat.
Orang Jakarta juga akan kehilangan identitas lokalnya yang semakin terbenam akibat penunjukan oleh Presiden yang bisa mengurangi rasa identitas lokal dan kebanggaan masyarakat Jakarta terhadap otonomi daerahnya sendiri, dan berdampak negatif pada semangat kebersamaan dan kohesi sosial.
Bahkan kita kuatir  adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan kontrol atas RUU yang memberikan Presiden kekuasaan untuk menunjuk pemimpin daerah dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan, dengan kebijakan pusat mendominasi kebijakan lokal.
Kita tentu bisa belajar dari kasus termutakhir yang baru saja kita alami, bukan tidak mungkin dalam politik yang tidak transparan hal itu akan menjadi sumber polemik politik yang baru.
Sehingga harus kita pertimbangan dengan matang, termasuk juga alasan-alasan penolakan kita. Menolak RUU DKJ dapat menjadi sikap yang diambil untuk memastikan perlindungan hak demokratis, otonomi daerah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kepemimpinan daerah. Aspek-aspek ini dapat digunakan sebagai dasar argumen kritis dalam menyuarakan penolakan terhadap RUU tersebut.
Semoga ada jalan tengah yang terbaik.
