Sudak sejak lama soal revitalisasi situs dan landskap bersejarah memang jadi polemik. Kasus termutakhir di Banda Aceh adalah penghilangan pohon bersejarah tempat di tembak matinya Jendral Kohler di sisi utara halaman masjid baiturahman. Meskipun bukan berwujud bangunan tapi masalah sebenarnya ada pada pola pikir Pemerintah dalam melihat sebuah situs sejarah.
Tidak itu saja, renovasi paska tsunami juga menyisakan banyak catatan buruk tentang perusakan situs sejarah. Situs Masjid Baiturrahim yang merupakan mesjid bersejarah, pada saat revitalisasi dilakukan, menghilangkan ciri utama dari mesjid tersebut pada struktur undak atap masjid.
Begitu juga renovasi pada bangunan gedung PDAM milik Belanda di daerah Taman Sari yang menghilangkan ciri khas bangunan pada bagian puncaknya, berupa simbol ayam jago, diganti dengan penangkal petir biasa.
Dan banyak situs lain yang jika tidak dimusnahkan, dalam renovasi atau revitalisasinya merubah banyak bentuk dan ciri khas penanda sejarahnya. Termasuk pembongkaran dan alih fungsi menjadi hotel atau bangunan lainnya. Bahkan Hotel Atjeh, tempat bersejarah dimana Presiden Soekarno biasa menginap bersama rombongan saat berada di Aceh, juga ikut musnah atau dimusnahkan karena terbakar, bersamaan dengan rencana pembangunan hotel baru. Meskipun pada akhirnya gagal terealisasi karena menyalahi tata ruang kota di sekitar Masjid Baiturrahman.
Tentu saja sebagai masyarakat yang peduli sejarah kita merasa bingung, bagaimana sebenarnya pola  atau mindset Pemerintah dalam melihat situs atau landskap warisan sejarah. Apakah hanya sebuah bangunan tua, atau sebuah penanda sejarah yang harus dijaga kelestariannya. Bagaimana pola kebijakan mereka terhadap situs bersejarah.
Revitalisasi Setengah Hati
Mungkin pertanyaan pentingnya adalah apa hal krusial yang harus diperhatikan pemerintah di aceh saat  merevitaliasasi situs sejarahnya?. Sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah, revitalisasi situs sejarah merupakan upaya yang penting untuk memelihara dan mempromosikan warisan budaya dan sejarah daerah tersebut.
Pemerintah harus melakukan konservasi dan preservasi: untuk memastikan bahwa situs sejarah dipelihara dengan baik demi kepentingan menjaga integritas arsitektur dan benda-benda bersejarah. Termasuk dengan penggunaan teknologi konservasi yang sesuai untuk memperpanjang umur situs sejarah tanpa merusak nilai historisnya.
Hal yang mendasar misalnya dalam sistem pengelolaan arsiparisnya--menggunakan teknologi, atau menggunakan pola interoperabilitas, dimana data tentang situs warisan arsitektural di lengkapi dengan beberapa jenis arsip alternatif, tidak hanya foto, tapi juga detail terkait komponen bangunan, interior, eksterior, komposisi material bangunan.Â
Karena dapat menjadi rujukan dalam pembangunan berikutnya, terutama yang berkaitan dengan ketahanan bangunan terhadap gempa, banjir dan model pembangunan gedung yang ramah lingkungan.
