Pemerintah dan lembaga keuangan harus memberikan dana untuk membangun lembaga yang berkualitas tinggi untuk melakukan mediasi dan arbitrase. Sangat penting bagi mediator dan arbitrator yang memahami hukum syariah untuk dilatih dan disertifikasi. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase khusus untuk perbankan syariah, sehingga dapat menangani kasus dengan lebih efisien. Â
3. Penegakan Hukum yang Konsisten
Perbankan syariah membutuhkan penegakan hukum yang konsisten untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan saat ini dipatuhi dan disesuaikan dengan kemajuan.
4. Peningkatan Kerjasama Antara Bank dan Pihak Ketiga
Bekerja sama dengan lembaga mediasi atau konsultan hukum untuk membantu menyelesaikan sengketa secara damai sebelum dibawa ke litigasi.
Salah satu cara penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah adalah menyelesaikan sengketa. Berbagai solusi dapat diterapkan meskipun ada kendala seperti ketidaktahuan hukum dan keterbatasan lembaga penyelesaian. Mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah diharapkan lebih efisien dan adil dengan pendidikan yang lebih baik, lembaga penyelesaian sengketa yang lebih baik, dan penegakan hukum yang konsisten. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan operasi perbankan syariah dan memberikan perlindungan yang optimal bagi kliennya. Oleh karena itu, perbankan syariah Indonesia memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif pada ekonomi negara. Untuk menjamin keberlanjutan industri perbankan syariah, penyelesaian sengketa sangat penting.Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H