UU KUHP Sah, Penguasa Anti Kritik?

Islam Tidak Anti Kritik

Dalam Islam, kritik atau dakwah muhasabah kepada penguasa wajib dilakukan. Sebagaimana dalam hadis Nabi dari Abu Sa'id al-Khudri ia berkata, Rasulullah shalallallahu 'alaihi wasallam bersabda "jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa atau pemimpin yang zalim." (HR Abu Dawud)

Begitupun dalam hadis yang lain dari Ummu Salamah, Rasulullah shalallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda "Kelak akan ada penguasa lalu kalian melakukan amar makruf nahi mungkar. Siapa saja yang melakukan amar makruf nahi mungkar maka dia telah bebas dari bertanggung jawab di hadapan Allah. Siapa saja yang melakukan nahi mungkar maka dia akan selamat. Akan tetapi, siapa saja yang rida dan mengikutinya maka dia tidak akan bebas dan tidak akan selamat." (HR Muslim)

Dalil-dalil di atas telah menunjukkan wajibnya umat Islam melakukan muhasabah kepada penguasa yang memimpin mereka jika penguasa tersebut telah berbuat mungkar seperti berbuat zalim atau mengabaikan hak-hak rakyat dan menyalahi hukum-hukum syariat. Jika umat Islam hanya diam dan tidak melakukan aktivitas amar makruf nahi mungkar maka mereka akan berdosa.

Oleh sebab itu ketika penguasa mendapat kritikan atau koreksi dari rakyatnya semestinya ia harus menerima dengan lapang dada dan berintropeksi. Dalam sejarahnya, Islam tidak pernah membatasi kritik yang dilakukan oleh rakyat kepada penguasa karena umat Islam mendapatkan predikat sebagai umat terbaik jika ia gemar beraktivitas amar makruf nahi mungkar. Allah Taala berfirman "Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah..." (QS Ali Imran ayat 110). Jika umat Islam tidak melakukan aktivitas amar makruf nahi mungkar maka predikat sebagai umat terbaik akan hilang.

Aktivitas amar makruf nahi mungkar terhadap penguasa pernah dipraktekkan pada saat Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Saat itu Umar bin Khattab pernah berpidato terkait larangan memberikan mahar kepada wanita lebih dari 400 dirham karena Rasulullah dan para sahabat tidak pernah memberi mahar melebihi 400 dirham. Selepas Umar berpidato, seorang perempuan Quraisy berdiri dan memprotes pidato umar dengan mengingatkan Umar pada QS An-Nisa ayat 20 yang berbunyi "... kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak sebagai mahar..." Protes yang dilayangkan wanita tersebut membuat Umar segera beristighfar dan kembali berpidato di atas mimbar untuk memperbaiki kebijakannya dengan mempersilahkan para lelaki untuk memberikan mahar kepada istrinya melebihi 400 dirham.

Sikap teladan yang ditunjukkan Umar saat dikritik rakyatnya telah membuktikan bahwa Islam tidak anti kritik dan memperhatikan keadilan bagi rakyatnya baik Muslim maupun non-Muslim. Telah banyak kisah-kisah yang menceritakan keadilan yang diberikan Islam dalam mengurusi rakyat karena khalifah yang dipilih adalah seorang yang bertakwa dan senantiasa mengamalkan hadis Nabi "Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnnya." (HR Bukhari)

Dengan demikian, sudah semestinya rakyat menerapkan aturan Islam dalam kehidupan agar tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang menzalimi mereka. Tak usahlah berharap kepada sistem Kapitalisme yang hanya berasas manfaat dan tak pernah menyejahterakan rakyat.

Rasulullah shalallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Siapa saja yang diamanahi oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan surga atas dirinya." (HR Muslim). Wallahu 'alam bis shawab.